Oleh: Yovi Oktaria – Koordinator Tim Riset Yuris Muda Indonesia

Beracara di Mahkamah Agung

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kriteria pemohon dalam uji materiil, yaitu :

  1. Subyek permohonan dapat berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, atau badan hukum publik atau badan hukum privat;
  2. Pemohon keberatan disyarakatkan harus merupakan pihak yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang hendak diajukan uji materiil;
  3. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan obyek permohonan kebaratan;
  4. Apabila permohonan bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dimaksud.

Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

  1. Nama dan alamat pemohon;
  1. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
    • Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
    • Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
  1. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

Permohonan diajukan kepada MA dengan cara:

  1. Langsung ke MA; atau
  2. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon. 
  3. Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 
  4. Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya akan diatur tersendiri  
  5. Dalam hal permohonan keberatan diajukan langsung ke Mahkamah Agung 
    • Didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung;
    • Dibukukan dalam buku register permohonan;
    • Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau kuasanya yang sah;
  1. Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui Pengadilan Negeri
    • Didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri;
    • Permohonan atau kuasanya yang sah membayar biaya permohonan dan diberikan tanda terima;
    • Permohonan dibukukan dalam buku register permohonan;
    • Panitera Pengadilan Negeri memeriksa kelengkapan permohonan keberatan yang telah didaftarkan oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon atau kuasanya yang sah.

Beracara di Mahkamah Konstitusi

Dalam implementasinya, judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 

  • Perorangan warga negara Indonesia;
  • Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  • Badan hukum publik atau privat; atau
  • Lembaga negara.

Syarat permohonan :

  • Permohonan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia baku, ditandatangani oleh pemohon/kuasanya dan dibuat dalam 12 rangkap.
  • Permohonan yang dibuat harus memuat jenis perkara yang dimaksud, disertai bukti pendukung dengan sistematika: Identitas dan legal standing, posita (uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan), dan petitum (hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan).
  • Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan, berupa : surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk dan alat bukti lain.

Prosedur Pendaftaran :

  1. Pengajuan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi diajukan langsung ke gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, atau bisa mendaftar online lewat situsnya: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/
  2. Pemeriksaan kelengkapan permohonan panitera. Meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kelengkapan alat bukti yang diajukan.
  1. Apabila berkas permohonan dinilai telah lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima oleh Petugas Kepaniteraan dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara kepada Pemohon. Namun, apabila berkas yang diajukan belum lengkap, maka panitera akan memberitahukan untuk melengkapi berkas. Tujuh hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi oleh pemohon dan kuasa hukumnya.
  2. Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi, maka Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.
  3. Setelah berkas permohonan Judicial Review dinyatakan lengkap, maka dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hari Sidang I, kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu (3 hari untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan 7 hari untuk pemilu DPR, DPD dan DPRD) akan ditetapkan jadwal sidang. Para pihak berperkara kemudian diberitahu/dipanggil, dan jadwal sidang perkara tersebut diumumkan kepada masyarakat.

Sumber:

  1. Website Mahkamah Agung
  2. Website Mahkamah Konstitusi