Oleh: Febry Indra Gunawan Sitorus, S.H. (Layanan Konsultasi 081260667127)

Pernahkah kamu merasa bahwa terdapat kesalahan teknis yang dilaksanakan oleh aparat pengadilan? Pernahkah berpikir untuk mengajukan gugatan kepada aparat pengadilan yang salah prosedur yang telah mengakibatkan kerugian yang nyata bagi anda?

Salah satu contoh kasus yang menarik yang dapat menjawab pertanyaan tersebut adalah Perkara No. 02/Pdt.G.Plw/1987/PN.AB antara Hendrik Helniha vs Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Ambon dkk. Penyitaan yang dilakukan oleh KPN Kelas I Ambon melalui Jurusita pada 16 Juni 1984 atas sebidang persil/tanah Hak Milik No.205/Ambon milik Hendrik Helniha dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap penyitaan tersebut, Hendrik Helnina mengajukan perlawanan dengan petitum agar menetapkan bahwa penyitaan yang dilakukan adalah melanggar tata hukum publik, penetapan penyitaan ditangguhkan pelaksanaannya, menangguhkan serta menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perlawanan yang dilakukan telah diputus oleh PN Ambon dan dikuatkan kembali dalam Pengadilan Tinggi dengan amar menyatakan perlawanan pelawan adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak. Atas putusan Judex Factie tersebut, pelawan mengajukan kasasi. Salah satu alasan kasasi yang diajukan adalah Judex Factie tidak jujur dan berat sebelah, karena terlawan dengan Judex Factie adalah teman sejawat sekorps. Bahkan dalam memori kasasinya Pemohon Kasasi/Pelawan menyetir sebuah pepatah lama “bila kain kotor cuci dikali namun kalau air itu sendiri yang kotor entahlah cuci dimana..

Atas memori kasasi yang diajukan oleh Pelawan/Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan No. 41K/Pdt/1990 tanggal 27 Februari 1992 berpendapat bahwa keberatan tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan SEMA No. 6 Tahun 1976 juga berdasar yurisprudensi apalagi berdasar public policy ketertiban umum, setiap aparat peradilan yang bertindak melaksanakan teknis peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak bisa diperkarakan secara perdata. Seandainya seseorang merasa adanya pelanggaran kewenangan atau tindakan yang melampaui batas yang dibenarkan hukum, dapat diajukan tindakan pengawasan kepada instansi peradilan yang lebih tinggi atau Mahkamah Agung. Atau jika tindakan penyelenggaraan peradilan itu mengandung cacat yuridis dapat diajukan perdata untuk membatalkannya melalui gugat, tapi yang ditarik sebagai tergugat bukan hakim, juru sita atau pengadilan tetapi yang ditarik ialah pihak yang mendapat hak dari tindakan yang mengandung cacat itu.