Ilustrasi/Jurnalhukum.com

Peradilan agama adalah sebutan (literatur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yg sah di Indonesia. Peradilan agama adalah salah satu diantara peradilan khusus di indonesia, dua peradilan khsusus lainnya adalah peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dikatakan perdilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

Asas Personalitas Keislaman

Dasar kewenangan PA mengadili ditentukan dengan keislaman subyek hukum. PA hanya dapat mengadili mereka yang beragam islam dan yang menundukkan diri pada hukum islam. Berdasarkan UUPA, asas personalitas keislaman yang melekat pada PA dilandasari oleh tiga syarat : a. Agama yang dianut kedua belah pihak saat terjadinya peristiwa hukum adalah agama islam b. Perkara perdata yang dipersengketakan merupakan kompetensi absolute PA c. Hubungan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum islam Pengertian “ Antara orang-orang yang Beragama islam” disini termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri dengan sukarela pada hukum islam tentang hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Asas Kebebasan

Asas kebebasan ini dimaksudkan bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya, bebas dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ektra judicial (Pihak lain diluar kekuasaan kehakiman), dan kebebasan melaksanakan wewenang yudisial (menerapkan, menafsirkan, menemukan hukum).

Asas Wajib Mendamaikan

Asas ini menekankan bahwa perdamaian lebih utama dari putusan: islah, win-win solution. Peradilan agama sebagai peradilan keluarga  tidak hanya melaksanakan kekuasaan kehakiman yang menerapakan hukum keluarga secara kaku, tetapi lebih diarahkan pada penyelesaian sengketa keluarga dengan memperkecil kerusakan rohani dan keretakan sosial.

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

  1. Sederhana artinya prosedur penerimaan sampai dengan penyelesaian suatu perkara
  2. Cepat artinya alokasi waktu yang tersedia dalam proses peradilan
  3. Biaya Ringan artinya keterjangkauan biaya perkara oleh pencari keadilan

Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum.

Bahwa setiap pemeriksaan yang berlangsung dalam sidang pengadilan memperkenankan siapa saja yang menhadiri, mendengarkan dan menyaksikan jalannya persidangan dengan begitu terdapat transparansi. Walaupun demikian tidak semua sidang pemeriksaan perkara terbuka untuk umum Pengecualian asas terbuka untuk umum berdasarkan pasal 59 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 Pemeriksaaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, demikian juga untuk cerai talak Perkara perceraian guna menjaga kerahasian hubungan kerumahtanggaan lebih penting. Tertutup disini meliputi pemeriksaan dan pembuktian untuk putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Akibat pelanggaran asas terbuka untuk umum : Seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal demi hukum (pasal 59 ayat (2) UU No.7/1989 jo Pasal 19 ayat (2) UU No.4 tahun 2004)

Asas Legalitas dan Persamaan

  • Asas legalitas →semua tindakan berdasarkan hukum (rule of law)
  • Asas Persamaan → setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dimuka hukum.

Asas Aktif memberi bantuan.

Pengadilan (hakim) yang memimpin persidangan bersifat aktif dan bertindak sebagai fasilitator Pasal 58 ayat (2) UU No.7/1989 : “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas Hakim bersifat menunggu

Inisiatif berperkara datangnya dari pihak yang berkepentingan dan hakim hanya bersifat menunggu datangnya atau masuknya perkara artinya  tidak ada hakim jika tidak ada tuntutan hak (proses berpekara baru aka nada jika yang berkepentingan mengajukan kepada hakim dan oleh hakim perkara yang masuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Asas Ius Curia Novit

Jika inisiatif telah datang dari pihak yang berkepentingan serta tuntutan hak telah diajukan kepada hakim atau pengadilan  maka hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasasn tidak ada hukumnya atau hukumnya belum jelas karena dalam hal ini hakim dianggap tahu hukumnya.

Asas Hakim Aktif dan Pasif

Hakim dalam memeriksa suatu perkara adalah bersikap pasif artinya ruang lingkup atau luas perkara yang diajukan ke pengadilan untuk diperiksa oleh hakim adalah ditentukan oleh para pihak yang berperkara (bukan oleh hakim). Dalam asas hakim pasif ini mengandung juga asas hakim aktif misalnya dalam hal hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, menjaga agar persidangan berjalan dengan aman dan lantjar, menunda persidangan, memerintahkan pembuktian, menjelaskan mengenai upaya hukum dan sebagainya.

Asas Ferhendalung Maxime

Bahwa proses pembuktian dalam hukum acara perdata adalah merupakan kewajiban penggugat dalam membuktikan dalil-dalilnya dan tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya

Asas Audi et Alteram

Bahwa para pihak harus diperlakukan sama didepan hukum (hakim harus obyektif) dan tidak boleh memihak atau bersikap subyektif (Para pihak harus diberikan kesempatan yang sama baik pada saat pemeriksaan persidangan maupun pada saat pembuktian)

Asas actor sequituur forum rei

Bahwa gugatan diajukan pada pengadilan diwilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal. Namun, asas ini mengenal pengecualian.

Asas putusan pengadilan disertai alasan

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus disertai dengan alasan hal ini bertujuan agar hakim bersifat obyektif dengan memberikan alasan dan pertimbangan yang cukup terhadap putusan yang dijatuhkan. Dengan disertai alasan yang kuat dalams suatu putusan berarti putusan mempunyai wibawa dan tidak mudah untuk dibatalkaan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Asas biaya perkara dan prodeo

Biaya-biaya perkara diperuntukkan untuk : biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan, biaya materai dll. Bagi mereka yang tidak mampu dapat berperkara cuma-cuma tanpa biaya (prodeo) Pasal 271-274 Rbg/235-238 HIR) Sudah tentu harus dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu dari aparat yang berwenang untuk itu.

Asas wakil dan kuasa

Menurut sistem HIR/Rbg setiap orang yang berperkara tidak ada kaharusan menunjuk kuasa atau wakil yang maju kedalam persidangan. Namun, jika memang menginginkannya juga dapat menunjuk wakil atau kuasa dalam persidangan pengadilan. Jika menunjuk kuasa maka sikuasa tidak dapat mengajukan gugatan tidak tertulis. Berbeda dengan sistem BRV (sebagai sumber hukum acara perdata) mengharuskan para pihak yang mempunyai perkara wajib mewakilkan pada kuasa dengan akibat batalnya gugatan jika gugatan tidak diwakilkan pada seorang kuasa dan ditentukan harus seorang sarjana hukum.