Oleh: Febry Indra Gunawan Sitorus, S.H.
Founder Yuris Muda Indonesia

Terbaru, wacana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“RKUHP”) menjadi polemik. Pasalnya, sejumlah pasal dinilai tidak layak untuk diatur di RKUHP. Salah satunya keberadaan pasal yang mengatur delik penghinaan presiden.

Lengkapnya diatur sebagai berikut:

Pasal 218 Ayat (1) – ”Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori IV”.

Pasal 218 Ayat (2) – ”Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum”.

Penjelasan Pasal 218 Ayat (1) – ”Yang dimaksud dengan ’menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri’ adalah merendahkan atau merusak nama baik”.

Penjelasan Pasal 218 Ayat (2) – ”Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ’dilakukan untuk kepentingan umum’ adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah”.

Pasal 219 – ”Setiap orang yang menyiarkan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Pasal 220 Ayat (1) – ”Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan”.

Pasal 220 Ayat (2), – ”Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden”.

Historisitas Pasal Delik Penghinaan Presiden

KUHP yang saat ini berlaku dulunya mengatur tentang delik penghinaan dimaksud. Tepatnya Pasal 134 KUHP yang kemudian telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006, yang amar putusannya telah membatalkan keberlakuan pasal-pasal dimaksud.

Secara historis, pasal-pasal ini secara konkordan berasal dari Artikel 111 Nederlands Wetboek van Strafrecht (WvS Nederland, 1881) yang mengatur tentang opzettelijke beleediging den Koning of der Koningin dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 300 gulden. Berdasarkan Koninklijk Besluit (KB) bertanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, diberlakukan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands – Indie (WvS Nederlands – Indie), namun dinyatakan mulai berlaku mengikat sejak tanggal 1 Januari 1918, dimuat dalam Staatsblad 1915 Nomor 732. Pasal 134 WvS Nederlands – Indie berbunyi, “Opzettelijke beleediging den Koning of der Koningin aangedaan, wordt gestraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden“.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (“UU No 1/1946”), nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandch – Indie diubah menjadi Wetboek van Strafrecht atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 8 Angka 24 UU No 1/1946 menetapkan bahwa perkataan Koning of der Koningin pada Pasal 134 KUHP diganti dengan kata President of den Vice – President (H. Soerjanatamihardja, KUHP, 1952), kini disebut Presiden atau Wakil Presiden. Ketika Wetboek van Strafrecht voor Nederlands – Indie (1915) diberlakukan di wilayah Hindia Belanda, Hindia Belanda di kala itu berstatus negeri jajahan Het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel 1 Grondwet van Koninkrijk der Nederlanden (sejak Grondwet 1813, terakhir 1938) berbunyi, “Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederlands – Indie, Suriname en Curacao“. Puncak pemerintahan tertinggi (oppergezag, opperbewind) berada pada de Kroon der Nederlanden, yakni pada de Koning (of der Koningin) van het Rijk. Raja (atau Ratu) Kerajaan Belanda diangkat secara turun-temurun (erfopvolging). Grondwet regelt de troonopvolging, waarbij is uitgegaan van Koning Willem I (M. Spaander, 1938: 11).

Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana tidak merupakan delik aduan (klachtdelict). Deze beleediging zonder klachte vervolg. Oleh CPM Cleiren (sebagaimana dikutip oleh Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro di persidangan Perkara No. 013-022/PUU-IV/2006), martabat Raja tidak membenarkan pribadi Raja bertindak sebagai pengadu (aanklager)”. Pasal 134 KUHP (selaku konkordan dari Artikel 111 WvS Nederland) merupakan pasal perlakuan pidana khusus sehubungan dengan penghinaan terhadap Raja (atau Ratu) Belanda. Oleh Cleiren, dijelaskan bahwa Pribadi Raja sangat dekat terkait dengan kepentingan negara (staatsbelang), sehingga martabat Raja memerlukan perlindungan khusus.

Ancaman hukuman penjara dalam Pasal 134 KUHP (dahulu Pasal 134 WvS Nederlands – Indie) lebih berat dari ancaman hukuman penjara yang termaktub dalam Artikel 111 WvS Nederland, yakni ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah dalam Pasal 134 KUHP sedangkan ancaman hukuman penjara yang termaktub dalam Artikel 111 WvS Nederland adalah paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga ratus gulden. Ancaman hukuman dikenakan lebih berat bagi kaula (onderdaan) negeri jajahan ketimbang ancaman hukuman yang diberlakukan bagi burger di negeri Belanda. Para kaula (onderdanen) lebih dituntut menjaga martabat de persoonlijke macht des Konings (of der Koninginen) guna memelihara ketertiban umum (rechtsorde) di negeri-negeri jajahan.

Sementara itu, menurut W.A.M. Cremers, pengertian penghinaan (belediging) menurut Artikel 111 WvS Nederland mempunyai arti sama dengan pengertian belediging menurut Artikel 261 WvS Nederland, atau Pasal 310 KUHPidana. Begitu pula C.P.M. Cleiren mengatakan bahwa Artikel 111 WvS Nederland (atau Pasal 134 KUHPidana) merupakan kekhususan dari delik-delik dalam Bab XVI WvS Nederland tentang Penghinaan, atau Bab XVI KUHP. Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro arti penghinaan menurut Pasal 134 KUHPidana berkaitan dengan arti penghinaan dalam Pasal 310 – 321 KUHP. Oleh karena itu, sesungguhnya menolak Pasal Penghinaan Presiden dengan alasan multitafsir, jika konsisten juga harusnya menolak eksistensi Pasal 310 KUHP. Namun, sekalipun ada prinsip lex certa, lex scripta dan lex stricta dalam perumusan tindak pidana, perlu mengingat bahwa sejelas-jelasnya rumusan kalimat, secara natural ia akan selalu membuka ruang tafsir yang berbeda. Lalu, sampai kapan kita akan menolaknya dengan alasan multitafsir? Jangankan rumusan norma perundang-undangan, ayat kitab suci sekalipun terdapat ruang penafsiran, yang jika dibaca oleh orang yang berbeda menghasilkan pemahaman yang berbeda.

Apakah eksistensi pasal ini bentuk pembangkangan terhadap Putusan MK?

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 134 KUHP yang mengatur delik penghinaan kepada presiden, oleh MK melalui putusannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Saat ini, RKUHP hendak mengatur kembali eksistensi pasal tersebut melalui Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) RKUHP. Pertanyaannya apakah ini bentuk pembangkangan terhadap Putusan MK?

Pertama, untuk mendudukkan ini perlu pula untuk berpikir secara mendasar dengan memikirkan hal-hal berikut. Dalam kedudukan MK sebagai negative legislature (bahkan sudah bergeser menjadi positive legislature), ketika MK dalam berbagai putusannya sudah melahirkan norma baru, membatalkan keberlakuan norma, bukankah aktifitas-aktifitas MK dalam memutus perkara dalam konteks pengujian undang-undang dapat dikatakan sebagai proses legislasi dalam arti yang sempit? Meski prosesnya adalah ajudikasi namun oleh karena prosesnya adalah mengadili norma (court of norms) yang bahkan putusannya berdampak kepada eksistensi/keberlakuan norma, maka putusan-putusan MK dalam konteks pengujian undang-undang harus pula dapat dimaknai sebagai produk legislasi dalam arti sempit.

Kita sangat memahami bahwa dalam konteks pembangunan hukum, ciri khas yang melekat pada norma dan hukum adalah sifatnya yang dinamis. Hukum bukan statis, tetapi ia dinamis, berubah sesuai dengan perkembangan jaman, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan disini bukan pula harus dipandang secara sempit apa yang dimaui oleh segelintir masyarakat atau LSM atau kelompok-kelompok tertentu tetapi ia dapat dimaknai sebagai kebutuhan yang dipandang perlu untuk membangun culture dan kualitas diri masyarakat.

Jika dipandang terdapat kebutuhan akan norma untuk untuk diatur dalam undang-undang, apakah diperbolehkan menyimpang dari putusan MK? Untuk ini perlu dijelaskan dengan hati-hati. Dalam kajian hukum tata negara, eksistensi putusan MK dalam konteks pengujian undang-undang harus dianggap sebagai produk hukum yang mengikat yang kedudukannya bukan diatas undang-undang dan bukan pula dibawah undang-undang. Keberlakuan amar Putusan MK haruslah dianggap berlaku sebagai sebuah undang-undang dalam arti materil.

Putusan MK bukan ayat-ayat kitab suci atau sabda Tuhan yang keberlakuannya eternal (abadi). Putusan MK bukan pula titah sakral yang tidak dapat diubah atau berubah kemudian (diubah bukan dalam arti melalui upaya hukum sebagaimana layaknya proses peradilan). Putusan MK adalah produk legislasi yang sifatnya juga sama dengan undang-undang pada umumnya, dia dapat diubah dan berubah kemudian dengan catatan perubahan itu haruslah karena adanya kebutuhan hukum masyarakat dan argumentasi yang jelas yang melatarbelakangi perubahannya.

Meskipun kita menganut supremasi konstitusi (Konstitusi sebagai the supreme law of the land) namun demikian tidak dapat dimaknai supremasi konstitusi sama dengan supremasi putusan MK. Yang supreme itu adalah konstitusinya bukan putusan MK. Putusan MK kedudukannya tidak setara dengan konstitusi. MK dalam kedudukannya hanya sebagai instansi yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi namun ia bukan merupakan konstitusi itu sendiri. Apakah putusan MK dapat berubah? Tentu saja dapat berubah, karena dalam doktrin peradilan, putusan hakim dimanapun dapat berubah sepanjang ada ratio decidendi atau alasan dan argumentasi hukum yang kuat pula untuk berubah. Berkaitan dengan itu pulalah, saya tidak sependapat dengan istilah MK sebagai the sole interpreter of the constitution (satu-satunya penafsir konstitusi). Apakah pembentuk undang-undang dapat menafisirkan konstitusi? Tentulah jawabnya iya, namun manakala terdapat perbedaan penafsiran maka sebagai the final interpreter of the constitution MK adalah instansi yang berwenang untuk menafsirkannya melalui putusan-putusannya.

Namun dalam konteks permasalahan eksistensi pasal delik penghinaan presiden ini bukan merupakan persoalan penafsiran konstitusi namun lebih kepada kekhawatiran implementasinya. Tampak jika membaca dengan teliti Putusan MK terdahulu, semangat putusan MK tersebut berangkat dari kekhawatiran yang prematur atas implementasi pasal. Apakah persoalan implementasi adalah persoalan inkonstitusionalitas? Jelas berbeda. Sebaik-baiknya pasal jika berada ditangan penegak hukum yang tidak profesional akan melahirkan implementasi yang menyimpang, dan sebaliknya pula. Maka demikian, sampai kapanpun kita tidak akan dapat membentuk suatu undang-undang yang disukai oleh semua pihak, namun bukan berarti adanya penolakan dari segelintir masyarakat dapat disimpulkan produk hukum tersebut cacat, inkonstitusionalitas.

Putusan MK tentulah dapat berubah baik melalui putusan MK itu sendiri atau melalui pembaruan norma melalui proses legislasi di legislatif. Namun, hendaknya perubahan itu didasarkan pada ratio legis atau ratio decidendi yang memadai yang berangkat dari adanya kebutuhan hukum masyarakat? Apakah delik penghinaan kepada presiden yang hendak diatur dalam RKUHP tersebut berangkat dari adanya kebutuhan hukum masyarakat yang mengkehendaki? Saya berpendapat bahwa hal ini merupakan sebuah keniscayaan untuk diatur, dengan penjelasan yang akan dijelaskan dibawah ini pada bagian urgensi.

Apa urgensinya?

Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa pasal ini perlu untuk diatur sebagai sebuah delik tersendiri dalam RKUHP.  Sebelum mendiskusikan soal urgensi, setelah mengamati perdebatan yang timbul diruang publik, alasan penolakan yang paling kuat terhadap pasal-pasal ini adalah kekhawatiran hilangnya kebebasan masyarakat sipil untuk melakukan kritik terhadap presiden. Tentulah ini kekhawatiran yang berangkat dari pemahaman yang kurang memadai. Kritik dan penghinaan baik diterjemahkan secara harfiah, KBBI sudah sangat jelas membedakan keduanya. Apakah kita kemudian hendak berusaha menyamakan antara kritik dan penghinaan? Apakah melarang penghinaan bisa diartikan dengan melarang kritik? Bahkan dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) RKUHP secara expressis verbis telah melimitasinya.

Soal urgensi, setidaknya ada 3 alasan. Pertama, penghinaan membawa dampak yang besar terhadap kehormatan seseorang termasuk salah satunya pembunuhan karakter. Kedua, penghinaan tak sesuai nilai luhur masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh kepada nilai-nilai kesopanan. Ketiga, penghinaan adalah salah satu bentuk mala in se bukan mala in prohibita. Artinya, penghinaan sudah dianggap suatu yang tercela sebelum dinyatakan dalam UU karena melanggar kaidah sopan santun.

Ada tiga catatan penting terkait delik penghinaan. Pertama, delik ini sangat bersifat subyektif. Artinya, penilaian terhadap penghinaan sangat tergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya. Karena itu, penghinaan merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa dihina. Kedua, penghinaan merupakan delik penyebaran yang berarti substansi yang berisi penghinaan harus disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh si pelaku. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh sesuatu hal yang dianggap menghina seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan membuktikan tuduhan itu.

Mengutip pendapat Dr. I Dewa Gde Palguna dan Soedarsono dalam dissenting opinion-nya dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006. Meskipun menurut sejarahnya, KUHP yang berlaku saat ini adalah berasal Wetboek van Strafrecht yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda di mana ketentuan tentang penghinaan terhadap lembaga Presiden (dan Wakil Presiden), menurut sejarah penyusunannya, adalah bertolak dari maksud untuk melindungi martabat Raja, apakah ketentuan demikian masih tetap relevan diterapkan juga terhadap Presiden (dan Wakil Presiden) saat ini? Dalam hal ini saya sependapat dengan dissenting opinion Hakim Konstitusi dalam putusan tersebut sehingga saya berpendapat bahwa pasal delik penghinaan presiden dan wakil presiden masih tetap relevan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

  1. Dari perspektif hukum tata negara, jika dalam sebuah negara yang berbentuk Monarki Konstitusional, martabat negara dianggap melekat dalam diri Raja/Ratu, maka dalam sebuah negara yang berbentuk Republik dengan sistem Presidensial seperti Indonesia, martabat negara adalah melekat dalam diri Presiden, karena Presiden – di samping sebagai Kepala Pemerintahan – adalah Kepala Negara. Oleh karena itulah kepada Presiden, dalam kedudukannya sebagai kepala negara, diberikan hak-hak istimewa yang dalam hukum tata negara lazim disebut sebagai “hak prerogatif” – yang menurut sejarahnya adalah “hak sisa” yang masih tetap diberikan kepada Mahkota (Crown), bisa Raja atau Ratu, sebagaimana dapat diketahui dari sejarah ketatanegaraan tentang perubahan dari Monarki Absolut ke Monarki Konstitusional. Dengan demikian, jika konstruksi hukum tentang penghinaan terhadap Presiden (dan Wakil Presiden) ditolak dengan alasan bahwa karena, menurut sejarahnya, hal itu dimaksudkan untuk melindungi martabat Raja/Ratu, maka penerimaan (adoption) hak-hak prerogatif ke dalam lembaga kepresidenan juga tidak dapat diterima, karena hal itu pun, menurut sejarahnya, berasal dari hakhak Raja/Ratu sebagai kepala negara.
  2. Dari perspektif hukum internasional, kemelekatan martabat negara dalam diri Presiden tampak dari sejumlah ketentuan dalam berbagai cabang hukum internasional, antara lain: (1) dalam bidang hukum perjanjian internasional, di mana terdapat ketentuan bahwa Presiden dibebaskan dari keharusan untuk menunjukkan credentials (surat-surat kepercayaan) ketika hendak menghadiri perundingan dalam rangka pembuatan suatu perjanjian internasional karena pribadi negaranya dikonstruksikan melekat dalam diri Presiden; (2) masih dalam bidang hukum perjanjian internasional, dalam hal ini perjanjian ekstradisi. Dalam bidang ekstradisi dikenal adanya prinsip “tidak ada ekstradisi bagi pelaku kejahatan politik” (non-extradition of political criminals). Namun, apabila suatu kejahatan ditujukan terhadap Presiden dan/atau anggota keluarganya maka prinsip tersebut dikecualikan melalui sebuah klausula yang dinamakan Klausula Atentat (Attentate Clause), meskipun lazimnya dibatasi sepanjang kejahatan itu menyangkut pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap presiden dan/atau anggota keluarganya. Artinya, terhadap kejahatan demikian, oleh hukum internasional tidak akan dinilai sebagai kejahatan politik, sehingga pelakunya dapat diekstradisikan; (3) dalam bidang hukum diplomatik, apabila seorang Presiden melakukan kunjungan resmi ke suatu negara asing maka kepadanya akan diberikan kekebalan-kekebalan dan keistimewaan-keistimewaan diplomatik (diplomatic immunities and privileges), tetapi sudah merupakan praktik yang lazim bahwa ketika seorang Presiden melakukan kunjungan ke suatu negara asing secara incognito pun, kekebalan dan keistimewaan demikian secara implisit tetap dianggap ada. Hal ini juga didasari oleh gagasan bahwa dalam diri presiden melekat kepribadian negaranya; (4) dalam bidang hukum internasional tentang pengakuan, kunjungan resmi seorang presiden ke suatu negara yang sedang dalam proses mencari pengakuan internasional dalam praktik dianggap sebagai pemberian pengakuan diam-diam (implied recognition) terhadap negara itu. Ini pun didasari oleh pikiran tentang lekatnya kepribadian negara dalam diri presiden negara itu.

Ruh dari seluruh ketentuan UUD 1945 sebagai satu kesatuan sistem adalah semangat untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Negara hukum dan demokrasi menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan kebebasan atau kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat – di dalamnya termasuk kemerdekaan untuk menyampaikan kritik terhadap Presiden. Tetapi, negara hukum dan demokrasi tidak melindungi pelaku penghinaan, terhadap siapa pun hal itu ditujukan. Pelaku penghinaan tidak dapat berlindung di balik kemerdekaan menyampaikan pendapat. Konstitusi menghormati, melindungi, dan menjamin setiap orang yang bermaksud menyampaikan pendapatnya, tetapi tidak untuk pelaku penghinaan.

Apakah eksistensi pasal ini bertentangan dengan prinsip equality before the law?

Sebelum mengurai lebih lanjut hal ikhwal persoalan equality before the law tersebut, perlu dijelaskan kedudukan Presiden dalam UUD 1945. Menyetir pendapat H.A.S. Natabaya dan H. Achmad Roestandi dalam dissenting opinion-nya dalam putusan MK tersebut. Presiden menurut UUD 1945 dapat dilihat dari empat macam fungsinya yaitu Presiden sebagai Kepala Negara (Head of State), Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (Chief Executive), Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Commander in Chief of the Army, Navy and Air Force), dan Presiden sebagai Kepala Diplomat (Chief Diplomat).

Sebagai Commander in Chief Presiden adalah Panglima Tertinggi baik di masa damai maupun di masa perang. Inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa terdapat supremasi sipil atas militer menurut konstitusi. Sedangkan selaku Chief Diplomat, Presiden merupakan organ tunggal dari Bangsa Indonesia dalam rangka melakukan hubungan luar negeri dan sekaligus merupakan wakil tunggal dari negara dengan negara asing. Hal ini seperti dikatakan Oppenheim : 1. The Head of State, as chief organ and representative in the totality of its international relations, acts for his State in its international intercourse, with the consequence that all his legally relevant international acts are considered to be acts of his State (International Law A Treatise Vol I-Peace (1966) hal 757).

Sehingga segala kehormatan (honours) dan hak istimewa (priveleges) yang diberikan oleh negara asing disebabkan karena kedudukannya sebagai Kepala Negara (Head of State) yang didapat dari fakta bahwa martabat (dignity) seorang Kepala Negara diakui oleh masyarakat internasional dan hukum internasional; Semua fungsi Presiden di atas dapat terlihat pengaturannya dalam UUD 1945. Fungsi presiden sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan terlihat dengan jelas pengaturannya dalam Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 15 UUD 1945. Sedangkan fungsi Presiden sebagai Panglima Tertinggi dan sebagai Kepala Diplomat diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13 UUD 1945.

Dari keempat fungsi yang diemban seorang Presiden terlihat bahwa seorang Presiden itu merupakan simbol dari kedaulatan, kelangsungan dan keagungan/kebesaran (the symbol of sovereignty, continuity and grandeur) dari seorang Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Konsekuensi logis dari empat fungsi di atas maka kedudukan seorang Presiden yang menjadi tokoh sentral dalam suatu negara yang mengakibatkan cara pemilihan dan pemberhentian (impeachment) Presiden diatur secara khusus dalam UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 6A untuk pemilihan serta Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 untuk pemberhentian (impeachment), yang dibedakan cara pengangkatan dan pemberhentian dengan para pejabat negara lainnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang Presiden itu adalah hasil dari distilasi (distillation) rakyat Indonesia sehingga Presiden itu merupakan penjelmaan pribadi dan yang mewakili martabat dan keagungan rakyat itu sendiri (the personal embodiment and representative of people dignity and majesty). Tampaklah memang pribadi Presiden dan wakil presiden itu adalah primus interpares. Sehingga prinsip equality before the law tidak dapat dipandang dengan kacamata kuda.

Presiden sebagai subjek hukum tata negara adalah pribadi hukum yang disebut dengan jabatan. Karena hukum tata negara itu merupakan keseluruhan hukum khusus, yang hanya berlaku bagi tingkah laku orang-orang tertentu yang dapat dibedakan dengan orang lain hanya karena orang tersebut adalah pemangku jabatan (ambtsdrager). Oleh karena hukum tata negara itu adalah hukum khusus yang mengikat seorang Presiden dalam kedudukannya, maka tindakan hukum seorang Presiden tidak dipertanggungjawabkan kepada pribadi orang (prive), melainkan dalam kedudukannya sebagai pemangku jabatan (ambtsdrager). Adalah logis menurut hukum apabila dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang mengatur perlindungan terhadap kepribadian pemangku jabatan, seperti delik penghinaan presiden dan wakil presiden.

Perlindungan terhadap kepribadian pemangku jabatan (dalam hal ini seorang Presiden), terdapat juga dalam hampir setiap KUHP dari beberapa negara. Contoh antara lain negara Jerman yang dalam Deutsches Strafgesetzbuch, kejahatan penghinaan terhadap Presiden dikualifikasi sebagai kejahatan yang membahayakan negara hukum yang demokratis (democratishe rechtsstaat). Hal mana diatur dalam Section 90 dari Title Three tentang Endangering The Democratic Rule of Law (Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates). Section 90 Disparagement of the Federal President.

  1. Whoever publicly disparages the Federal President in a meeting or through the dissemination of writings (Section 11 subsection (3))shall be punished with imprisonment from three months to five years.
  2. In less serious cases the court in its discretion may mitigate the punishment (Section 49 subsection (2)) if the requirements of Section 188 have not been fulfilled.
  3. The punishment shall be imprisonment from six months to five years if the act constitutes a defamation (Section 187) or if the perpetrator by the act intentionally gives his support to efforts against the continued existence of the Federal Republic of Germany of against its constitutional principles.
  4. The act shall be prosecuted only with the authorization of the Federal President.

Dari ketentuan Section 90 Deutsches Strafgesetzbuch di atas, ternyata keberadaan Section 90 tersebut justru untuk melindungi sendi-sendi negara hukum yang demokratis (Democratic Rule of Law) di Jerman.

Kembali kepada soal utama, apakah ketentuan delik penghinaan presiden merupakan pelanggaran terhadap prinsip equality before the law.

Persamaan di muka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, tidaklah berarti bahwa tiap undang-undang harus berlaku terhadap semua orang yang karena sifatnya, pencapaiannya atau keadaannya memang berbeda satu sama lain. Dan apabila hal itu diperlukan, sepanjang terdapat alasan yang sah menurut hukum (reasonable) dan tidak sewenang-wenang (arbitrary), maka pembedaan perlakuan terhadap orang tertentu tidak merupakan sesuatu yang bertentangan dengan UUD.

Sebagai bahan perbandingan tentang pelaksanaan dari jaminan terhadap perlindungan persamaan (application of guarantee of equal protection), Mahkamah Agung India yang mengikuti prinsip yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, terhadap prinsip persamaan mengatakan, antara lain:

The principle of equality does not mean that every law must have universal application for all who are not by nature, attainment or circumstances in the same position, as the varying needs of different classes of persons often require separate treatment. It does not take away from the State the power of classifying persons for legitimate purposes. Lihat Durga Das Basu “Human Rights in Constitutional Law

Soal equality before the law, perlu pula untuk melihat kembali Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 070/PUUII/2004, yang telah memformulasikan prinsip keadilan, bahwa ”keadilan adalah memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda”. Presiden adalah pribadi yang primus interpares. Sangat beralasan dan wajar pribadi dan martabatnya mendapatkan perlindungan khusus.

Penutup

Eksistensi pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RKUHP merupakan sebuah keniscayaan. Sampai kapanpun, penghinaan adalah perbuatan yang tercela, oleh karenanya haruslah dikategorikan sebagai tindak pidana, oleh karenanya tepat untuk diatur dalam RKUHP. Kekhawatiran akan terbatasinya kebebasan berpendapat karena adanya pasal-pasal dimaksud adalah alasan yang tidak berdasar, sebab setiap manusia yang punya kapasitas pengetahuan yang mumpuni akan dengan mudah membedakan kritik dan penghinaan. Demokrasi tidak melindungi penghina!