Oleh : Febry Indra Gunawan Sitorus

Pendahuluan

Pasca lengsernya rezim pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, kosakata demokrasi menjadi perbincangan yang mendapat tempat dalam berbagai diskusi. Eksistensi demokrasi tidak datang dengan tiba-tiba. Demokrasi merupakan proses panjang melalui perjuangan, pembiasaan, pembelajaran dan pengamalan. Demokrasi menjadi kata kunci penting yang identik dengan perjuangan gerakan reformasi yang digulirkan oleh para tokoh reformasi dan kalangan mahasiswa. Tidak ada reformasi tanpa adanya demokrasi. Demikian sebaliknya bahwa tidak ada demokrasi tanpa reformasi.

Sekilas untuk menyegarkan ingatan dan pemahaman kita, bahwa hakikat demokrasi adalah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar, yakni : pemerintahan dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by the people) dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people). Secara singkat ketiga hal diatas terimplementasi melalui mekanisme dimana suatu pemerintahan yang terbentuk menjadi sah apabila pemerintahan mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat (politics legitimation) melalui mekanisme demokrasi yakni pemilihan umum dan pemerintahan yang terbentuk dijalankan atas nama rakyat serta dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Dalam diskursus tentang demokrasi, selalu tidak dapat dilepaskan dari elemen pendukung (supporting elements). Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan sangat bergantung kepada keberadaan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Setidaknya ada 3 (tiga) unsur penting penopang tegaknya demokrasi, antara lain : (1) negara hukum; (2) masyarakat sipil; dan (3) aliansi kelompok strategis.

Menarik untuk kita dalami unsur negara hukum sebagai penopang dari demokrasi. Sejalan dengan semangat dan cita-cita reformasi dimana diharapkan adanya perbaikan secara radikal terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Perubahan tersebut termanifestasi dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak 4 tahapan mulai dari tahun 1999-2002. Gagasan untuk membenahi kehidupan demokrasi di Indonesia dimulai dengan perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) dimana adanya pergeseran paradigma demokrasi dari sistem sistem sharing of powers by MPR menjadi kedaulatan rakyat dengan pola division of powers kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Disamping terjadi perubahan mendasar terhadap kedudukan, fondasi, konstruksi dan sistem kedaulatan rakyat juga terjadi perubahan terhadap sistem negara hukum, dimana dalam konstitusi terjadi penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 Pasca Amandemen).

Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara hukum rechtstaat dengan sistem hukum civil law (eropa kontinental) tentu tidak lepas dari ciri hukum yang legalistik, meskipun tidak sepenuhnya demikian, dimana dalam tataran praktik tidak lepas dari pengarus paham negara hukum the rule of law. Dimana dalam sistem hukum rechtstaat, aturan-aturan  hukum mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam sistem hukum. Setiap norma hukum harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan legalitas dan legitimasi untuk diterapkan. Di Indonesia eksistensi peraturan perundang-undangan diakui bahkan sesuai dengan teori hukum berjenjang Hans Kelsen (stufenbau theory) disusun dalam susunan hierarki (Lihat Pasal 7 UU No. 12/2011). Setiap peraturan perundang-undangan dilahirkan oleh badan yang berotoritas yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

Dalam tataran praktik, pelaksanaan demokrasi di Indonesia diletakkan dalam koridor hukum. Mekanisme ini juga merupakan suatu cara yang dianut oleh hampir seluruh negara hukum yang demokratis. Dimana disamping adanya penerapan sistem demokrasi, dalam waktu yang bersamaan menerapkan prinsip nomokrasi (nomocracy). Negara hukum yang demokratis, antara demokrasi dan nomokrasi jika dianut bersama-sama dalam sebuah negara akan melahirkan konsep negara yang menjunjung tinggi daulat rakyat sekaligus tidak mendasarkan penyelenggaraan negara berdasarkan kekuasaan (selera penguasa). Singkatnya, pelaksanaan demokrasi harus dijalankan dengan berpedoman kepada aturan-aturan hukum yang ada.

Ruang publik sering diramaikan dengan berbagai penolakan yang cukup masif dengan hadirnya UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Para pihak yang menolak UU ITE terkhusus Pasal 27 ayat (3) didasarkan pada argumentasi bahwa penerapan Pasal tersebut telah nyata-nyata menderogasi hak-hak masyarakat yang dijamin dalam konstitusi terkhusus hak untuk menyampaikan pendapat. Dalam era industri 4.0 saat ini, semua elemen merasakan signifikansi dampak dan pengaruh. Disamping adanya dampak positif, memberikan kemudahan bagi masyarakat secara global juga memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah gelombang arus informasi yang kadang tidak diimbangi dengan daya kritis sehingga berpotensi besar menimbulkan bias informasi. Lebih spesifik, dampak negatif yang ditimbulkan sekaligus tantangan dalam era digitalisasi adalah mudahnya memproduksi informasi baik yang benar maupun salah serta mudahnya untuk mentransmisikan informasi tanpa adanya keharusan untuk memverifikasi. Sehubungan dengan hal diatas, hadirnya UU ITE merupakan respon negara melalui instrumen hukum untuk tetap mempertahankan tata nilai masarakat agar tetap dapat terkontrol aga tidak merugikan kepentingan pribadi oang lain. Oleh karena itu, artikel singkat ini akan mencoba menguraikan lebih komprehensif penerapan UU ITE terkhusus Pasal 27 ayat (3) menurut optik demokrasi dan nomokrasi.          

Era Digitalisasi : Demokrasi, Hukum dan Tantangan Kedepan

 Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa gunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri bahkan dalam sektor hukum. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia, lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali.

Era globalisasi saat ini menjadi sangat tergantung pada kemajuan teknologi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas-batas negara. Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi internet. Perubahan pesat teknologi ke arah kemajuan globalisasi berdampak ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Apabila pemanfaatan teknologi tidak diatur dengan baik, maka ada kecenderungan pemanfaatan teknologi tersebut menjadi tidak terkendali yang berakibat pada pelanggaran hukum. Sekedar pengingat bahwa Perdana Menteri Perancis François Fillon pernah mengungkapkan bahwa era globalisasi bukan hanya sekadar era yang terkait dengan pasar bebas dan kebebasan untuk memperkaya negara masing-masing, melainkan era globalisasi adalah era ketika hak asasi manusia dan demokrasi dijunjung tinggi. Dalam artian, bahwa penghargaan tinggi terhadap hak asasi manusia dan demokrasi akan dapat terwujud ketika masyarakat dapat memahami keseimbangan antara prinsip hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Hal tersebutlah yang menjadi salah satu tantangan besar dalam melihat hukum, demokrasi dalam bingkai era digitalisasi sebagai sebuah persoalan yang harus dihadapi. Selama ini, para pemerhati hukum maupun pelaku hukum hanya terfokus memandang tantangan hukum dalam era digitalisasi (era industri 4.0) dalam optik bisnis online internasional maupun nasional yang semakin pesat. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa salah satu poin penting tantangan dalam dunia hukum terkait dengan adanya era digitalisasi adalah efektifitas penggunaan media informasi untuk pengembangan individu dengan meminimalisir resiko hukum yang mungkin terjadi. Masyarakat modern (modern society) harus mampu mengelola kemudahan informasi dengan batasan-batasan yang telah ada, sehingga tidak menjadikan kemudahan transmisi informasi bagaikan pedang bermata dua.

Lebih lanjut, harus dipahami bahwa kemajuan pesat yang terjadi dalam masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia, perlu dibarengi dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan.  Artinya dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum, sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara.

Demokrasi dalam kerangka negara hukum di era digitaliasi perlu dipahami sebagai sesuatu yang bukan mutlak. Salah satu titik singgung antara nilai demokrasi dengan era digitalisasi adalah hak konstitusional  (constitutional rights) kebebasan menyampaikan pendapat. Demokrasi dalam era digitalisasi harus diikuti dengan adanya respon hukum yang mampu mengikuti pola dan perkembangan masyarakat. Pada poin inilah, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk menyeimbangkan antara kesadaran hukum dan kesadaran demokrasi.

Tantangan lainnya adalah perlunya para penegak hukum baik institusi kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan dan advokat untuk menyiapkan diri dan mampu adaptif terhadap dinamika hukum Indonesia dalam menghadapi perkembangan digitalisasi. Penegak hukum harus mampu menjadi tonggak dalam memastikan hadirnya keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dengan perkembangan hukum yang terjadi. Singkatnya, tantangan hukum dan demokrasi yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam era digitalisasi adalah kemampuan untuk mengefektifkan penggunaan media informasi untuk pengembangan individu dengan meminimalisir resiko hukum yang mungkin terjadi

Kesadaran Demokrasi v. Kesadaran Hukum

Salah satu pilar penting terselenggaranya kehidupan demokrasi yang baik adalah adanya kesadaran demokrasi yang tinggi. Kesadaran demokrasi adalah tingkat keinsyafan masyarakat terhadap kehidupan demokrasi. Hal ini tidak lepas dari tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban yang diberikan sebagai akibat berlakunya sistem demokrasi. Kesadaran demokrasi bukan hanya sekedar dimaknai sebagai tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi lebih jauh bagaimana kesadaran masyarakat akan segala hak dan kewajibannya yang diberikan sebagai akibat konsekeunsi logis keberlakuan sistem demokrasi.

 Salah satu persoalan yang menurut hemat penulis sangat mendasar sehingga acapkali terjadi ramai riuh pemberitaan terhadap pelaksanaan UU ITE yang dinilai sebagai “Pasal Karet” dan cenderung memakan korban represifitas aparat adalah problematika ketidakseimbangan antara kesadaran demokrasi dengan kesadaran hukum. Disatu sisi, banyak masyarakat yang sangat menyadari haknya sebagai warga negara, ada garansi kebebasan berpendapat yang dituangkan dalam teks konstitusi Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Padahal Indonesia selain sebagai negara demokrasi juga merupakan negara hukum. Dimana setiap tindakan, perbuatan dan tingkah laku diatur dan berpedoman kepada hukum.

Pada titik ini sering terjadi persinggungan antara kebebasan berpendapat dengan perlindungan terhadap martabat dan hak orang lain. Hal ini tidak lain karena adanya gap antara kesadaran demokrasi dengan kesadaran hukum. Pun demikian, kesadaran demokrasi yang terbangun selama ini tidak didasari terhadap pemahaman yang utuh terhadap konsepsi demokrasi dalam kerangka negara hukum.

Disamping persoalan tersebut, lebih spesifik dapat dideteksi adanya gelombang framing terhadap suatu kondisi yang populer dengan ungkapan kriminalisasi. Adanya framing kriminalisasi yang selalu dituduhkan kepada aparat penegak hukum merupakan salah satu bukti bahwa kesadaran atau pemahaman terhadap hukum masyarakat menjadi urgen untuk ditingkatkan. Padahal penggunaan terminologi kriminalisasi tepat jika ditujukan untuk menjelaskan upaya merumuskan sesuatu kategori yang sebelumnya bukan dikategorikan sebagai tindak pidana menjadi tindak pidana. Terjadinya gap antara kesadaran demokrasi dan kesadaran hukum masyarakat harus diatasi jika hendak memutus mata rantai persoalan pelanggaran hukum yang terjadi dengan dalih kebebasan berpendapat.

Untuk mengatasi problematika tersebut, salah satu cara yang perlu dilakukan adalah upaya melakukan sosialisasi hukum, sosialisasi negara hukum (nomokrasi) agar masyarakat memahami bahwa hak untuk menyampaikan pendapat bukan sesuatu yang absolut dalam demokrasi tetapi terdapat pembatasan-pembatasan apabila tidak mematuhi kewajiban asasi yang dibebankan. Sosialisasi-sosialiasi ini perlu dimarakkan agar masyarakat memahami bahwa disamping negara yang berpahamkan demokrasi juga menganut prinsip nomokrasi. Hal ini juga perlu mengingat dalam hukum dikenal sebuah postulat umum yang berbunyi “ignorantia juri non sexcusat” yang berarti bahwa ketidaktahuan akan hukum tidak menjadi alasan pemaaf. Oleh karena itu, untuk menghindari masyarakat yang terjebak dalam paradoks kehidupan demokrasi dan nomokrasi, perlu untuk melakukan sosialiasi Indonesia sebagai negara hukum (nomokrasi).

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Sebagai Bentuk Hadirnya Negara Dalam Merespon Era Digitalisasi Melalui Instrumen Hukum.

 Salah satu pasal yang sering dipersoalkan dan dianggap sebagai “pasal karet” dalam UU ITE adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Lengkapnya, Pasal a quo berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencenmaran nama baik

Lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) berbunyi bahwa :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Sejatinya untuk memahami pasal a quo, tidak dapat dipisahkan dari pemaknaan pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menjelaskan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Dari rumusan diatas jelas bahwa anggapan yang menyebutkan bahwa norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai norma yang multitafsir merupakan pandangan yang keliru.

Pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) adalah pasal karet, harusnya juga melakukan penolakan terhadap Pasal 310-311 KUHP. Dikarenakan Pasal 27 ayat (3) merupakan bentuk perpanjangan dari Pasal 310-311 KUHP agar mampu menjangkau penghinaan yang terjadi dalam dunia siber. Sebaliknya, menurut hemat penulis bahwa kehadiran norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan salah satu bentuk respon negara (Pembuat UU) dalam menghadapi perkembangan era digitalisasi. Dimana dalam era ini, kejahatan mengalami perkembangan, seperti kejahatan siber (cyber crime), dll. Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan bentuk kehadiran negara dalam merespon era digitalisasi, dimana dengan perkembangan teknologi yang terjadi Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tidak lagi mampu menjangkau modifikasi tindak pidana yang terjadi.

Lebih lanjut, menurut hemat penulis bahwa argumentasi yang menyatakan bahwa hadirnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah berpotensi dipergunakan sebagai alat untuk mereduksi hak menyampaikan pendapat merupakan argumentasi yang tidak begitu berdasar. Jika dalam tataran praktik, terjadi kesalahan dari penyelidik maupun penyidik dalam menerapkan Pasal 27 ayat (3) sebagai langkah awal untuk menetapkan tersangka, maka ada upaya hukum yang dapat ditempuh dengan proses pembuktian dipersidangan. Satu atau dua kesalahan tidak lantas memberikan legitimasi untuk melakukan penghapusan terhadap suatu pasal, padahal jelas bahwa pasal ini sangat penting dalam merespon perkembangan era digitalisasi dan kejahatan yang terjadi didalammnya.

Tidak Ada Urgensi Revisi UU ITE

Dalam memandang UU ITE secara utuh, tidak dapat dilepaskan dari bagaimana politik hukum negara dalam mengatasi perkembangan kejahatan yang terjadi terutama di era digitalisasi. Hadirnya UU ITE, harus dipandang sebagai instrumen negara untuk menjaga ketertiban dunia siber. Penolakan terhadap UU ITE dengan anggapan bahwa terdapat banyak “pasal karet”, mereduksi hak menyatakan pendapat adalah hal yang tidak tepat. Penolakan tersebut bagaikan insinuasi ditengah gegap gempitanya perkembangan dunia digitalisasi dengan segala resikonya. Ketika melihat secara holistik UU ITE, yakni UU 11/2008 dan UU 19/2016 sebagai UU perubahannya, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak terdapat urgensi yang nyata untuk melakukan revisi terhadap UU ITE. Penolakan dan usaha untuk mendiskreditkan suatu aturan hukum, yang selama ini digaungkan tidak lain karena ketidakpahaman terhadap pentingnya UU ITE dalam menghadapi era digitalisasi. Dalil yang menyebutkan bahwa UU ITE telah memakan banyak korban dan cenderung tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dengan alasan sesuai dengan teori progresifitas hukum. Maka hemat penulis, ada baiknya juga kita perlu memandang hukum bukan hanya dari persepktif progresifitas, dimana hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, tetapi juga perlu memandang bahwa kehadiran UU ITE dari perspektif Teori Hukum Roscoe Pound bahwa hukum adalah alat perekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Dimana hukum dibuat sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dari uraian diatas, penulis sampai pada sebuah konklusi bahwa tidak ditemukan adanya alasan yang faktual untuk melakukan revisi UU ITE.

Salah satu tantangan kedepan dunia hukum dan iklim demokrasi Indonesia dalam kerangka perkembangan era digitalisasi selain respon negara dalam mengadaptasikan hukum nasional, peningkatan profesionalitas penegak hukum adalah efektifitas penggunaan media informasi untuk pengembangan individu dengan meminimalisir resiko hukum yang mungkin terjadi. Penyebab utama masih maraknya pelanggaran terhadap UU ITE terkhusus Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah adanya gap yang tinggi antara kesadaran demokrasi dibandingkan dengan kesadaran hukum. Dalam hal ini, masyarakat masih cenderung menyadari adanya hak menyampaikan pendapat sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi dibandingkan dengan pemahaman bahwa disamping Indonesia sebagai negara demokrasi juga merupakan negara hukum (nomokrasi) dimana hukum harus menjadi pedoman dan ukuran dalam bertindak. Hadirnya UU ITE terkhusus Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah bentuk hadirnya negara dalam merespon perkembangan kejahatan dalam era digitalisasi dengan mengadakan bentuk respon yang adaptif melalui instrumen hukum. Sejauh ini tidak diperlukan adanya perubahan terhadap UU ITE dikarenakan bangunan UU ITE dan semua pasal-pasalnya masih relevan digunakan sebagai alat untuk menjaga ketertiban dunia siber.

Sebagai salah satu upaya untuk mengefektifkan media informasi baik media online maupun media sosial sebagai instrumen yang dapat digunakan sebagai media penyalur informasi harus dilakukan penindakan yang tegas bagi siapapun yang menyalahgunakan media informasi sebagai alat untuk mencederai hak orang lain. Mendorong agar penegak hukum mampu memposisikan diri dalam konteks penegakan hukum yang adil, berkepastian dan berkemanfaatan serta tetap mengedepankan profesionalitas. Perlu dilakukan sosialiasi yang aktif dan masif terkait posisi Indonesia sebagai negara hukum agar masyarakat menyadari serta tidak mudah terperangkan dalam insinuasi negatif terhadap penegak hukum, disamping perlunya sosialiasi setiap produk hukum yang baru agar masyarakat semakin memahami tentang hukum.

BAHAN BACAAN

Buku

Dikdik M. Arief Mansur, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi, Grafindo, Jakarta, 2015

Elizabeth Longworth, “The Possibilities for a Legal Framework for Cyberspace”, GP Publications, Wellington-New Zealand, 1999

E.M.Katsh, “Law in a Digital World”, Oxford University Press, Oxford, 1995

Josua Sitompul, Cyberspaces Cybercrime Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2016

Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime), Grafindo, Jakarta, 2017

Muhammad Rustamani, Pilar-Pilar Hukum Progresif : Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo, Thafa Media, Yogyakarta, 2017

Prakoso Kuspriyatno, “Tindak Pidana Pada Cakram Optik (Optical Disc) Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2006

Ubaedillah, Pancasila Demokrasi dan Nomokrasi, Prenada Media Group, Jakarta, 2015

Jurnal

Wawan Setiawan, Era Digital dan Tantangannya, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015

Internet

Riana Afifah & Tri Wahono, “Era Globalisasi adalah Era Demokrasi”,             http://internasional.kompas.com/read/2011/07/01/22573843/Era.Globalisasi.adalah.Erademokrasi , diakses tanggal 10 Agustus 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik