Oleh: Sumanto

Film ini menceritakan mengenai kisah cinta antara Dara dengan Bima yang masih berusia sekolah,kemudian mereka menikah di usia dini karena Dara sudah terlanjur hamil.

Jika ditinjau dari perspektif hukum,bolehkah perkawinan itu dilangsungkan? Mengingat ,batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Dikisahkan, Dara dan Bima adalah pasangan kekasih yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan usia mereka berdua adalah 17 tahun namun dikarenakan pergaulan yang sangat bebas mereka telah melakukan hubungan suami isteri yang mengakibatkan Dara berbadan dua dan akhirnya mereka berdua kemudian dinikahkan.

Pada dasarnya perkawinan hanya dizinkan jika calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan sudah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 16 Tahun 2019

“ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun “

Selain ketentuan umur yang belum memenuhi syarat maka perkawinan yang dilakukan jika kedua calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mengantongi izin dari kedua orang tua.

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 (UU Tentang Perkawinan)

“ Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua “

Perkawinan antara Dara dan Bima terdapat adanya penyimpangan yaitu terhadap ketentuan umur kedua calon mempelai maka untuk mengatasi masalah tersebut kedua orang tua baik dari pihak calon mempelai pria maupun calon mempelai perempuan dimungkinkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan, permohonan dispensasi tersebut diajukan ke PENGADILAN AGAMA bagi yang beragama islam sementara bagi yang beragama selain islam permohonan dispensasinya diajukan ke PENGADILAN NEGERI.

Permohonan dispensasi ini juga diajukan apabila ada alasan yang sangat mendesak yaitu dimana dalam masalah ini tidak ada lagi pilihan lain kecuali kedua orang tersebut harus dinikahkan dengan disertai pula dengan bukti-bukti yang cukup dan bisa dipetanggungjawabkan dikemudian hari.

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 16 Tahun 2019

“ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup “

Pasal 7 ayat (3) Undang-undang No 16 Tahun 2019

“ Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan “

Pasal 7 ayat (4) Undang-undang No 16 Tahun 2019

“ Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) “

Pernikahan yang dilakukan dimana kedua calon mempelai belum memenuhi syarat secara umur rentang sekali terjadi perceraian dikemudian hari dikarenakan diusia tersebut mereka berdua belum matang meskipun perkawinan anak dibawah umur memang masih dimungkinkan secara hukum baik hukum agama maupun hukum positif karena jika ditinjau dari perspektif psikologi maka usia yang sudah matang untuk melaksanakan pernikahan adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, perkawinan di bawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan, sehingga tidak mampu mencapai mahligai perkawinan yang diidam-idamkan. Muncul berbagai permasalahan, karena pasangan tersebut secara psikologis belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

AI

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Sumanto, Founder & Managing of Lentera Hukum Indonesia. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Yuris Muda Indonesia.