Ahli Hukum: Praperadilan oleh Terlapor atau Saksi Tidak Diatur KUHAP - Wartakotalive.com
Ilustrasi/Tribun

Pengertian Praperadilan:

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansu yang bersangkutan.

Fungsi Praperadilan:

Kontrol Vertikal
  • Extern Makna fungsi kontrol vertikal ekstern di sini artinya masyarakat, dalam hal ini tersangka dan atau pihak ke-3, dapat mengontrol kinerja dari penyidik dan kejaksaan.
  • Makna fungsi kontrol vertikal intern di sini artinya atasan, dalam hal ini dilakukan:
    1. Kapolri atau Kepolda atau Kapolres, dapat mengontrol kinerja dari penyidik bawahannya.
    2. Jaksa Agung atau Kepala kejaksaan Tinggi mengontrol kinerja aparat kejaksaan di bawahnya.
Kontrol Horizontal

Maknanya antar aparat penyidik dan penuntut umum dapat saling mengajukan permohonan praperadilan (lihat tabel diatas)

Karakter praperadilan

Karakter praperadilan adalah perkara pidana, oleh karena membahas masalah proses peradilan pidana. Namun demikian prosesnya bersifat perdata atau kontradiktoir (saling menjawab). Hal ini di atur dalam Pasal 101 KUHAP.

Keberadaan lembaga praperadilan adalah temporer atau insidentil. Artinya lembaga praperadilan ini baru dapat diketahui manakala ada proses persidangan permohonan praperadilan.

Pengajuan Proses Praperadilan (Pasal 82 KUHAP):

  1. Harus ada permohonan baik secara lisan atau tertulis;
  2. Ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat;
  3. Tiga hari setelah diterimanya permohonan praperadilan, hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri menetapkan haris sidang (Limitatif)
  4. Pemeriksaan dilakukan dengan HAKIM TUNGGAL.
  5. Dalam waktu tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan (Imperatif)
  6. Putusan hakim berbentuk PENETAPAN (Beschekking).
  7. Dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Hal ini membawa konsekuensi bahwa terdakwa tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 14 tahun 1983, menegaskan bahwa hakim tidak dapat dipraperadilankan

Upaya Hukum atas Putusan Praperadian

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka terhadap semua putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi, dengan perkecualian tidak sahnya Penghentian Penyidikan atau tidak sahnya Penghentian Penuntutan. Hal ini mengandung makna bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (2) KUHAP ini, maka praperadilan yang menetapkan tidak sahnya Penghentian Penyidikan atau tidak sahnya Penghentian Penuntutan, maka dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi. Mahkamah Konstitusi melalui PUTUSAN Nomor 65/PUU-|X/2011 menyatakan bahwa Pasal 83 ayal (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini berarti putusan praperadilan apapun tidak dapat dimintakan banding. Dengan perkataan lain, putusan praperadilan tentang tidak sahnya Penghentian Penyidikan atau tidak sahnya Penghentian Penuntutan, maka tidak dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi.

Referensi

  • Didik Endro Purwoleksono, “Hukum Acara Pidana, Airlangga University Press, 2015.
  • Riadi Asra Rahmad, “Hukum Acara Pidana”, Rajawali Pers, 2019.