Jaksa Agung

Jakarta, Yuris Muda Indonesia – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati dalam penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung Burhanuddin merujuk pada perkara-perkara korupsi besar yang ditangani Kejagung, seperti perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabari yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar.

Bahkan, ST Burhanudin disebut-sebut sedang melakukan kajian untuk menerapkan hukuman mati supaya terjadi rasa keadilan dalam penuntutuan perkara yang dimaksud.

“Bapak Jaksa Agung sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati guna memberikan rasa keadilan dalam penuntutan perkara dimaksud,” kata Leonard dalam keterangan tertulis, Kamis (28/10).

Diketahui, dua kasus mega korupsi di Asabri dan Jiwasraya ditangani oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.

Menurut Leonard, selain karena menimbulkan kerugian keuangan negara, Jaksa Agung mempertimbangkan dampak luas yang diakibatkan perkara korupsi.

Adapun kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asabri mencapai Rp 22,78 triliun. Sementara itu, kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi PT Jiwasraya yaitu Rp 16,8 triliun.

Selain itu, Jaksa Agung juga memungkinkan menggunakan konstruksi hukum alternatif agar hasil rampasan dari kasus korupsi dapat bermanfaat langsung.

“Adanya kepastian baik terhadap kepentingan pemerintah maupun masyarakat yang terdampak korban dari kejahatan korupsi,” kata dia.

Bagaimana pengaturan hukuman mati untuk koruptor di Indonesia?

Secara eksplisit, aturan mengenai hukuman mati bagi koruptor tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Yang dimaksud keadaan tertentu juga sudah dijelaskan dalam UU No 31 Tahun 1999 dalam bagian penjelasan, yaitu tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan militer.

Dari aturan tersebut sudah jelas bahwa hukuman mati bisa diterapkan bagi pelaku korupsi di Indonesia dengan beberapa syarat tertentu. Sebelumnya telah ada wacana hukuman mati bagi Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, dalam kasus korupsi bantuan sosial (korupsi bansos) dan pada akhirnya hukuman mati bagi Juliari tidak diterapkan. Walaupun Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Eddy Hiariej telah menyampaikan bahwa korupsi yang dilakukan oleh Juliari sudah memenuhi syarat yang diminta untuk menjatuhkan hukuman mati.

Sumber:

CNN Indonesia

Kompas.com

Sindonews.com

(AI)