Oleh : Maharani Prima

Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)

Melihat bagaimana proses penanganan korupsi di Indonesia berjalan secara fluktuatif di tengah dominasi kekuatan kepentingan politik yang sedang berlangsung, salah satu poin penting perjuangan reformasi adalah penghapusan praktek-praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), berbagai cara penuntunan telah dilakukan, baik dari mahasiswa maupun gerakan pro-reformasi, bahkan ormas yang telah gencar menyuarakan pendapatnya dengan berbagai cara. Pada dasarnya tindak pidana korupsi memang merupakan ancaman yang nyata terhadap prinsip berdemokrasi, yang diharapkan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas demi terciptanya keutuhan dan stabilitas bangsa.

Persoalan korupsi sendiri di Indonesia merupakan salah satu persoalan dengan berbagai konflik yang ada, karena hamper disemua sendi kehidupan sudah tercemar oleh korupsi, sikap tegas para aparat penegak hukum tidak cukup kuat untuk mencegah dan menanggulanngi korupsi. Bahkan pada kenyataannya, korupsi seolah telah membudaya di bangsa ini, selain itu masyarakat juga sudah ragu terhadap keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi, yang memang disoroti secara terus-menerus dan terjadi secara berulang dari hari ke hari. Korupsi di Indonesiamenjadi persoalan yang semakin rumit juga disebabkan oleh buruknya moralitas para pejabat di Indonesia.

Berbicara soal moral sendiri, merujuk pada pendapat seorang filsafat terkenal asal German Immanuel Kant mengatakan bahwa: “Setinggi-tinggi bintang di langit masih tinggi moralitas di dada manusia”. Kant adalah salah satu ilmuan yang intens menyoroti dan membahas masalah moral di tengah euforia pengagungan akal di jaman modern. Menurut Kant kelebihan dan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain adalah pada moralnya.

Di Indonesia Pengaturan Korupsi dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang mengawali langkah yang lebih serius untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi yang terus menerus terjadi di Indonesia. Namun pada 16 September 2019 pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan tujuh poin revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi UU KPK di ruang Badan Legislasi DPR, Senayan. Kala itu revisi Undang-Undang KPK mengundang penolakan dari berbagai golongan masyarakat, mulai dari mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang menilai bahwa revisi Undang-Undang KPK justru berpotensi melemahkan KPK dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa korupsi merupakan faktor utama dari krisis ekonomi pada tahun 1997. Mengingat dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku korupsi dan berusaha untuk memberantasnya melalui pembentukan KPK, sebagai lembaga pemberantas korupsi yang diberikan kewenangan yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis didalam sistem yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945. KPK dibentuk sebagai lembaga negara bantu kerena adanya isi insidentil menyangkut korupsi di Indonesia pasca era Orde Baru.

Namun dengan adanya Revisi UU KPK merupakan suatu keniscayaan karena hal tersebut merupakan bentuk dari politik hukum. Aksi penolakan terhadap revisi UU KPK bukan semata-mata benntuk dukungan KPK agar menjadi lembaga yang superior, namun merupakan sebuah bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi karena kami ingin menyuarakan pendapat dan memastikan bahwa hak-hak sebagai rakyat terpenuhi, disini peranan  KPK menjadi sangatlah penting, karena KPK merupakan sebuah instrument yang sengaja dibentuk yang sudah jelas memiliki tujuan untuk mencegah dan memberantas segala macam upaya dan kasus korupsi yang ada, jika instrumen itu masih dibutuhkan maka seharusnya pembaruan peraturan yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat instrument yang telah dibentuk dan dipercaya untuk hal tersebut, bukan justru membatasi dan memperlemah instrument yang telah ada. Korupsi adalah kejahatan dengan membiarkan korupsi merajalela sama saja dengan  membiarkan disorientasi terhadap tujuan dan prinsip bernegara.

Bahkan sekitar 97 lembaga dari berbagai negara yang tergabung dalam Koalisi UNCAC menyatakan turut prihatin terhadap revisi UU KPK tersebut, menurut mereka, poinnya sangat dapat mengancam dan membahayakan independensi lembaga antikorupsi dan merusak secara efektif lamgkah untuk mencegah dan menyelidiki suatu tindak korupsi.

Membahas secara sosiologis tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia sendiri terhadap pranata hukum sudah berada dalam taraf “bad trust society”, yakni merupakan suatu tingkatan kepercayaan yang berada pada level yang sangat buruk. Hal ini sangatlah wajar terjadi, ketika terlihat dengan jelas ketidakseriusan pemerintah dan apparat dalam penegakan hukum.  Apabila terus dibiarkan, maka sangat berpotensi menimbulkan tindakan diluar kontrol atau yang biasa dikenal dengan main hakim sendiri (eigenrichting), bahkan hal ini sudah terjadi dalam demonstrasi mahasiswa terkait dengan UU KPK.

Dalam perspektif psikologi sosial, hal seperti itu merupakan salah satu bentuk dari ledakan kemarahan (the hostile outburst) yang beujung pada kerusuhan sosial, tidak sampai disitu, dampak fatal lain yang ditimbulkan dengan Pengesahan Revisi UU KPK adalah terhadap international investment. Revisi UU KPK dinilai menganggu iklim investasi di dalam negeri, mengapa? Hal ini dikarenakan jika investor asing melihat dan menyadari bahwa pemerintah tidak serius dalam memerangi korupsi dalam negeri sendiri, hal tersebut akan membuat investor asing menjadi tidak nyaman dan ragu untk menanamkan modalnya di Indonesia, hal tersebut jelas menjadi kendala dalam menciptakan iklim investasi yang positif. Dalam kenyataannya sangat disadari pula bahwa pihak pemerintah ingin sekali mendatangkan investasi asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Namun apabila pada kenyataannya revisi UU KPK justru menyuburkan praktik korupsi, hal tersebut pasti akan mempengaruhi investor dalam berinvestasi kedepannya, dikarenakan seorang investor juga akan melihat dan menilai  kondisi penegakan hukum dalam sebuah negara yang akan ditanamkan modal.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK terjadi banyak penolakan karena revisi UU KPK erat dengan kaitan politis. Berbagai poin revisi terbukti bukan memperkuat, namun memperlemah instrument kpk sendiri. Padahal Korupsi telah menjadi suatu hal yang sangat merusak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan sejak awal kemerdekaan sampai detik ini. Hal ini pun berkaitan erat dengan implikasi yang ditimbulkan oleh kejahatan ini yang tidak hanya pada aspek hukum dan ekonomi, namun juga pada aspek sosial, budaya, politik, dan telah jelas melanggar hak asasi manusia. Lantas sangat wajar ketika korupsi dikategorisasikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Berbicara mengenai pembenahan hukum juga bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, bahkan beragam penelitian dan ahli tidak berpretensi untuk memberikan solusi yang paling benar hingga saat ini.

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Maharani Prima. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Yuris Muda Indonesia.