Oleh: Yovi Oktaria – Koordinator Riset Yuris Muda Indonesia

Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional tentunya membutuhkan hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya, baik dengan Negara-negara lain, organisasi internasional maupun dengan subjek hukum internasional yang  diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional. Hal ini sekaligus untuk mewujudkan salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu “…ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdakaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. 

Norma-norma tentang perjanjian Internasional telah dikodifikasikan dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties) yang dibuat pada tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku (intered into force) tanggal 27 Januari 1980. Indonesia sendiri melandasi tentang pembuatan perjanjian internasional berdasarkan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945, yaitu Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Selanjutnya, dengan lebih detail dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan, perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam Hukum Internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Asas-Asas dalam Perjanjian Internasional

Asas-asas ini berlaku umum bagi setiap perjanjian internasional yang diadakan oleh negara-negara maupun subjek hukum internasional, yaitu:

  1. Asas Jus Cogens: perjanjian internasional harus mengacu pada prinsip perdamaian dan keamanan internasional
  2. Asas Kebebasan Berkontrak (Free Consent) Asas ini juga terdapat dalam hukum nasional, misalnya Pasal 1320 (KUH Perdata) yang intinya bahwa masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk saling mengikatkan diri dan kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari hak-hak asasi manusia.
  3. Asas Itikad Baik (Good Faith); Asas ini diterima oleh masyarakat baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional. Hal ini dikenal sebagai general principle of law.
  4. Asas Pacta Sunt Servanda; Bahwa janji itu mengikat bagi yang membuatnya sebagai undang-undang. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditentukan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.
  5. Asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt; Asas bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak berlaku bagi pihak ketiga

Perjanjian Bilateral Dan Multilateral

Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang pihaknya hanya terdiri dari 2 pihak dan perjanjian multilateral terdiri dari lebih 2 pihak. Konvensi Wina 1969 tidak membedakan antara perjanjian bilateral dan multilateral. Hanya Pasal 60 ayat (1) Konvensi 1969 terbatas pada perjanjian bilateral, Pasal 40, 41, 58, dan 60 menunjuk pada perjanjian multilateral, demikian juga ketentuan tentang reservasi dan masalah penyimpanan (depository) hanya relevan untuk perjanjian multilateral.

Pembuatan Perjanjian Internasional

Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap: 

  1. Penjajakan, 
  2. Perundingan, 
  3. Perumusan naskah, 
  4. Penerimaan, merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati kedua belah pihak
  5. Penandatanganan, merupakan tahap akhir dalam perjanjian bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk Perjanjian Multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (ratification/accession/acceptance/approval).

Pada pasal 3 UU tentang Perjanjian internasional menyebutkan, bahwa pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjnjian Internasional melalui: penandatanganan, pengesahan, atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik.

Ketentuan Penting dalam Pembuatan Perjanjian Internasional

Indonesia hanya mengadakan perjanjian Internasional dengan negara-negara yang telah melakukan hubungan diplomatik terlebih dahulu, dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

  1. Berpedoman pada kepentingan nasional
  2. Berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan. Sesuai dengan tujuan utama mengadakan perjanjian yaitu menguntungkan kedua belah pihak.
  3. Memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku, artinya tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Sumber:

Prof Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H.,M.H dan Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H, 2019, Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika)