Ilustrasi/Blog Hukum UNISBANK

Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Djoyodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht. Di samping istilah itu, sinonim Hukum Perdata adalah civielrecht dan privatrecht. Di lihat dari ruang lingkupnya, istilah Hukum Perdata dalam arti luas, meliputi Hukum Privat Materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

Istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Ada juga yang memakai istilah Hukum Sipil untuk Hukum Privat Materiil, tetapi karena istilah sipil juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer.

Istilah Hukum Perdata, dalam arti yang sempit, sebagai lawan Hukum Dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara Indonesia terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan.

Istilah Perdata telah diterima secara resmi untuk pertama kali dan dicantumkan dalam perundangundangan Indonesia, yaitu:

  1. Konstitusi RIS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat 2, Pasal 144 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1).
  2. UUDS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (3).

Hukum Perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materil lazim disebut Hukum Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil disebut Hukum Acara Perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Jika dilihat dalam bahasa Inggrisnya, Hukum Perdata dikenal dengan istilah Civil Law. Kata Civil berasal dari bahasa Latin yakni, Civis yang berarti warga negara. Hal tersebut berarti, bahwa Civil Law atau Hukum Sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan atau perseorangan. Jika dilihat dari berbagai literatur yang ditulis para sarjana, juga dijumpai berbagai macam definisi Hukum Perdata, terkadang satu sama lainnya berbedabeda, namun tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Kebanyakan para sarjana menganggap Hukum Perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan Hukum Publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum (masyarakat). Berikut pengertian Hukum Perdata oleh beberapa pakar hukum, yaitu:

  1. Soebekti, Hukum Perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
  2. Sri Soedewi, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain.
  3. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban.
  4. Sudikno Merto Kusumo, Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan didalam masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.
  5. Safioedin, Hukum Perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain didalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan.
  6. Vollmar, Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang didalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.
  7. Van Dunne, Hukum Perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya,hak milik dan perikatan.

Oleh karena itu dapat kita simpulkan, bahwa Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Dari berbagai paparan tentang Hukum Perdata di atas, dapat ditemukan unsur-unsurnya, yaitu:

  1. Adanya kaidah hukum;
  2. Mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain;
  3. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kadaluarsa.

Jadi, subtansi yang diatur dalam Hukum Perdata antara lain, yaitu:

  1. Hubungan keluarga. Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga.
  2. Pergaulan masyarakat. Dalam hubungan pergaulan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris.