Sumber: Sindo News

Oleh: Vivi Yulis- Tim Riset Yuris Muda

Fenomena pinjaman online (pinjol) menjadi godaan manis bagi masyarakat saat ini. Pencairan dana yang kilat dengan prosedur mudah semakin menarik masyarakat untuk melakukan pinjaman online secara masif. Namun demikian, pinjol tersebut justru menjadi jebakan bagi masyarakat karena masuk kategori ilegal. Mengutip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pinjol illegal ditandai dengan perusahaan fintech yang tidak terdaftar dan tidak mempunyai izin dari OJK, menawarkan bunga dengan estimasi tinggi hingga melakukan penagihan disertai dengan intimidasi. Data yang dihimpun OJK memperlihatkan sepanjang dari Januari hingga Juni 2021, jumlah dana yang disalurkan untuk peminjam cenderung meningkat. Pada Juni, ada sekitar Rp14 miliar yang disalurkan kepada hampir 9 juta peminjam.

Eksistensi pinjol ilegal ini pada akhirnya mengakibatkan dampak buruk bagi masyakat seperti melakukan transaksi yang tidak sesuai kesepakatan, menyebarkan data pribadi tanpa izin,penggunaan kekerasan, penetapan bunga yang tinggi, pelecehan seksual, hingga bunuh diri karena terlilit hutang pinjol illegal sebagaimana terjadi pada ibu rumah tangga di Wonogiri yang melakukan aksi gantung diri (kumparan.com), dan juga pegawai bank di Bojonegoro yang juga mengalami nasib naas (suara.com)

Lalu bagaimana kedudukan hukum aksi pinjol ilegal ini?

Pertama, melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan kesepakatan dapat dikategorikan sebagai penipuan, hal ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP. Kedua, terkait dengan penyebaran data pribadi, perusahaan fintech ilegal dapat dijerat dengan Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE. Ketiga, perlakuan intimidasi dari penagih pinjol ilegal dapat dikenai Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE.

Upaya Kolaborasi bersama

Saat ini pemerintah telah gencar untuk melakukan penindakan terhadap berbagai situs pinjol ilegal yang menjamur, dan juga senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hal ini akan efektif apabila masyarakat juga ikut membantu pemerintah dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya pinjol ilegal, dan ikut melaporkan apabila dirugikan atau mengetahui ada aktifitas pinjol ilegal tersebut.