Oleh : Febry Indra Gunawan Sitorus

Pendahuluan

Juliari Batubara, namanya kini menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Juliari merupakan terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang juga merupakan mantan menteri sosial. Selain karena Juliari didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yang menjadikannya kian menjadi pembicaraan adalah permintaan bebas saat pledoi yang dibacakan dalam menanggapi tuntutan Jaksa KPK. Pembahasan terkait Juliari menjadi ramai di sosial hingga menjadi trending topic nomor satu. Sebagai pengingat, Juliari dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan karena diyakini menerima uang suap Rp 32,4 miliar berkaitan dengan bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial. Juliari juga dituntut membayar uang pengganti Rp 14,5 miliar serta hak politik untuk dipilih dicabut selama 4 tahun. Juliari dituntut Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Permintaan Juliari agar dibebaskan oleh Majelis Hakim mendapatkan respon yang reaktif dari kalangan masyarakat. Banyak masyarakat pengguna media sosial (warganet) memberikan respon negatif. Permintaan bebas ini menjadi bulan-bulanan dan bahkan dijadikan bahan lelucon dan tertawaan. Tidak sedikit yang memberikan serangan verbal.

Merespon hal ini, Pengacara Juliari, Maqdir Ismail, pun membalas serangan warganet. Maqdir menjelaskan bahwa apa yang disampaikan kliennya itu adalah kebenaran berdasarkan fakta persidangan. Maqdir juga menyebut tim kuasa hukum telah menyampaikan pembelaan dengan bukti-bukti tertulis.

Menurut Maqdir, warganet telah berlaku tidak adil karena mengkritik Juliari Batubara tanpa tahu fakta persidangan. Kritik yang dilontarkan warganet, kata Maqdir, sangat tidak objektif. Juliari  memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkaranya agar membebaskan dia dari dakwaan dan tuntutan terkait kasus bansos Corona. Juliari menyesal karena menyusahkan banyak orang karena adanya kasus ini.

Paradigma Pembelaan di Persidangan

Persidangan sebagai mekanisme sah dalam menyelesaikan masalah hukum adalah instrumen resmi yang disediakan oleh Negara. Dalam proses persidangan, baik peradilan perdata, tata usaha negara maupun pidana menjamin keleluasaan kepada para pihak untuk mendalilkan apapun sesuai kepentingannya. Bahkan masing-masing pihak yang berperkara dijamin memiliki kesempatan yang seimbang dalam menyampaikan dalil maupun bukti-bukti dalam persidangan (audi et alteram partem). Dalam hukum acara pidana misalnya, terdakwa memiliki hak sebagai terdakwa yang dijamin oleh KUHAP. Misalnya, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk tidak menjawab pertanyaan, hak untuk mengajukan pembelaan, dll.

Dalam proses persidangan pidana, dalam praktiknya hampir semua terdakwa menggunakan hak untuk mengajukan pembelaan. Hampir semua terdakwa selalu menyampaikan pembelaan yang menguntungkan dirinya. Karena inilah mekanisme persidangan pidana. Jaksa dibebankan pembuktian untuk membuktikan bahwa terdakwa terbukti bersalah sementara disisi lain terdakwa akan selalu memberikan bantahan terhadap dalil-dalil jaksa. Mengapa kemudian para terdakwa selalu mengajukan pembelaan terlepas apakah putusan akhir memutus bersalah atau bebas atau lepas dari tuntutan? Secara naluriah, manusia akan selalu berusaha untuk bebas, tidak terikat. Dari sudut pandang kriminologi, setiap pelaku kejahatan akan selalu berusaha lepas dari segala tuduhan.

Paradigma pembelaan di persidangan ini menjadi suatu concern yang menarik untuk didalami. Karena ini sangat tergantung kepada teknik/cara pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum/Terdakwa. Ini menjadi step yang sangat menentukan bagaimana strategi pembelaan yang akan digunakan. Masih hangat dalam ingatan kita semua, ketika Otto Hasibuan mengundurkan diri sebagai Kuasa Hukum Setya Novanto, Mantan Ketua DPR RI. Dalam penjelasannya, Otto menyebut bahwa alasan pengunduran dirinya adalah karena ketiadaan kesepakatan antara Otto Hasibuan dengan Klien (Setya Novanto) mengenai tata cara/strategi pembelaan yang akan ditempuh. Ini menggambarkan bahwa setiap pengacara memiliki tata cara dan teknik berbeda dalam membela klien. Saya dapat menangkap bahwa pengunduran diri Otto Hasibuan memberikan banyak makna, termasuk memberikan pesan bahwa penasihat hukum seharusnya menjadi leader dalam proses pembelaan dan bukan sebaliknya, pengacara dapat “didikte” oleh klien mengenai tata cara pembelaan yang akan ditempuh. Ini bukan kali pertama Otto mengundurkan diri sebagai penasihat hukum, tercatata beberapa kali Otto mengundurkan diri sebagai kuasa hukum yang notabene merupakan “Klien Raksasa”, misalnya kasus Akil Mochtar, Djoko Tjandra, dll. Ini memberikan gambaran bahwa pengacara seharusnya yang bertindak sebagai leader.

Kembali ke kasus Juliari, permintaan bebas dari terdakwa (Juliari) adalah bagian dari strategi pembelaan. Apakah pembelaan yang demikian ini bertentangan dengan hukum? Tentu tidak. Permintaan untuk dibebaskan ini adalah hal yang sejatinya biasa-biasa saja dalam praktik dan tidak bertentangan dengan hukum apapun. Dalam sejarah praktik penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia, hampir tidak ada terdakwa yang mengakui perbuatannya, kecuali terdakwa yang bertindak sebagai “Justice Collaborator”. Karena itu bagian dari strategi pembelaan. Bahkan ini adalah hak dari terdakwa yang dijamin oleh KUHAP untuk mengajukan pembelaan atas dirinya. Terdakwa dan pengacara diberikan kebebasan dan keleluasan untuk menyampaikan dalil dan bukti yang dapat meringankan (a de charge). Ini adalah proses yang sah dan dijamin dalam KUHAP. Disisi lain, Penuntut Umum diberikan beban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan dan diberikan kesempatan yang seimbang untuk memberikan bukti yang memberatkan terdakwa (a charge).

Rasa Keadilan Masyarakat &  Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime

Respon negatif masyarakat terhadap permintaan bebas Juliari sangat bisa dipahami jika dipandang dari perspektif rasa keadilan masyarakat dan atmosfir perlawanan terhadap korupsi. Masyarakat Indonesia rutin disajikan tontonan betapa banyaknya pejabat publik yang terlibat bahkan menjadi aktor utama terjadinya tindak pidana korupsi. Selain hal ini bertentangan dengan hukum tetapi juga sangat melukai perasaan dan hati masyarakat luas. Terlebih dalam kasus Juliari, dugaan tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan korupsi dana bantuan sosial. Jika hal ini terbukti, ini sangat ironis! Karena sangat mengganggu rasa kemanusiaan. Tetapi disisi lain, harus pula dipahami bahwa proses ini masih dalam tahap pledoi, sehingga belum ada putusan pengadilan yang memutuskan bersalah atau tidak. Sehingga harus kembali ke asas presumption of innosence.

Rasa keadilan masyarakat sangat erat kaitannya dengan politik hukum yang menempatkan korupsi sebagai extra ordinary crime. Indonesia melalui UU Tipikor, dalam penjelasan umum menjelaskan bahwa korupsi adalah extra ordinary crime sehingga membutuhkan extra ordinary enforcement. Penempatan masyarakat. Namun harus diakui banyak respon yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak sesuai dengan rel nya. Misalnya mengutip pendapat Pengacara Juliari, Maqdir Ismail yang menyebutkan bahwa warganet telah berlaku tidak adil karena mengkritik Juliari tanpa tahu fakta persidangan. Kritik yang dilontarkan warganet, kata Maqdir, sangat tidak objektif. Keresahan Maqdir Ismail, sangat bisa dipahami karena kritik yang disampaikan tentu tidak semua didasarkan kepada fakta persidangan. Tentu tidak semua masyarakat yang mengkritik mengikuti dan memahami fakta persidangan. Namun, muncul kritikan hanya dengan mengutip tulisan yang di highlight media tanpa memahami fakta persidangan. Sehingga ini menimbulkan distorsi atas fakta persidangan. Disatu sisi secara teknis pembelaan, ini merugikan tim penasehat hukum karena media dan beberapa publik berusaha mengarahkan dan melakuan trial by mob.

Fenomena seperti ini menjadi tren baru di Indonesia, bahwa untuk beberapa kasus terjadi upaya trial by mob. Tentu ini dapat dipahami sebagai bagian dari efek keterbukaan dan kemudahan mendapatkan informasi. Tanpa ada syarat khusus tertentu, setiap orang yang memiliki smartphone dapat dengan mudah mengakses informasi. Dengan informasi yang didapatkan setiap orang sangat terbuka kesempatan untuk menyampaikan opininya atas suatu isu diruang publik. Media sosial menjadi tempat yang sangat mudah di create and acces. Disatu sisi membawa dampak positif karena bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana di garansi oleh Konstitusi. Disisi lain, tak jarang membawa semacam fenomena  baru yang sesungguhnya merubah ruang publik menjadi area yang tidak begitu sehat. Padahal seharusnya smartphone digunakan dengan smart.

Kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan berkomentar dan berpendapat seringkali tidak didasarkan kepada fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Lempar batu sembunyi tangan, begitu kira-kira. Banyak orang (bahkan media) yang melemparkan isu namun tidak bertanggungjawab atas pengelolaan isu yang dilempar sehingga menjadikannya bola liar yang tidak terkontrol. Banyak orang yang tidak memiliki kapasitas untuk berkomentar tetapi menyampaikan komentar dengan dalil kebebasan berpendapat. Tentu, kebebasan berpendapat adalah hak yang harus kita perjuangkan dan pertahankan tetapi kebebasan berpendapat yang sesungguhnya adalah pendapat yang memiliki dasar, baik itu data maupun analisis ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. Misalnya, Prof. Yusril Ihza Mahendra pernah menyebutkan bahwa sekarang ini “banyak guru besar yang keahliannya menggemukkan ayam tetapi bicara tata negara, bicara konstitusi”. Pernyataan yang kelihatannya jenaka tetapi sangat relevan dan faktual. Tentu, keresahan Prof. Yusril ini sangat faktual dan relevan sekaligus menjadi pengingat bahwa kebebasan berpendapat seharusnya didasarkan kepada dasar yang kuat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tulisan ini tidak juga dalam rangka mendiskreditkan kebebasan berpendapat, akan tetapi mendorong kita untuk berbicara sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang kita miliki. Sah-sah saja ketika pendapat yang demikian disampaikan oleh orang awam akan tetapi sangat disayangkan ketika orang-orang terpelajar dengan disiplin ilmu yang tidak relevan menyampaikan argumen hukum yang justru terang benderang mempertontonkan kekeliruan. Dan yang paling disayangkan, ketika orang yang belajar hukum justru memberikan komentar yang tidak sesuai dengan hukum, konspiratif, prejudice, emosional dan jauh dari kaidah hukum.