Oleh: Tim Riset Yuris Muda Indonesia

Justice Collaborator di Indonesia
Sumber Gambar: Website KAI

Pengertian

Justice Collaborator (JC) adalah seorang pelaku tidak pidana yang bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahtan atau kasus yang dinilai pelik dan besar. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban  menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama, tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya.

Status JC akan didapat oleh orang yang tidak mau menyembunyikan fakta hukum atau semua hal yang diketahuinya terkait sebuah permasalahan, baik itu siapa pelaku utamanya dan seterusnya, sehingga kasus tersebut menjdi terang. Untuk mendapatkan status JC ini, seorang tersangka harus memenuhi sejumlah persyaratan. Denny Indrayana saat menajdi Wakil Menteri Hukum dan HAM mengemukakan empat syarat bagi seorang tersangka kasus tertentu agar bisa mendapatkan status JC. Syarat tersebut bersifat kumulatif, yang berarti keseluruhan unsur harus dipenuhi oleh seorang pelaku kejahatan yang ingin mendapatkan JC. Syarat tersebut adalah: Tersangka yang menjadi saksi bukanlah pelaku utama dan harus mempunyai informasi penting untuk mengungkap kasus secara terang benderang. Artinya, saksi tersebut tidak menutup segala informasi terkait dengan kasus yang sedang menimpanya kepada penegak hukum, terutama untuk memastikan siapa pelaku utama dari kasus tersebut. Dia menyampaikan informasi yang tidak disampaikan oleh saksi atau tersangka lainnya.

Ide lahirnya Justice Collaborator berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih besar, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Terkadang, para pelaku juga membentuk kerja sama yang kolutif dengan aparat penegak hukum serta membentuk jejaring komplotan koruptor yang solid. Berada dalam kelompok ini menimbulkan apa yang disebut dalam dunia psikologi sebagai ‘paranoid solidarity’, yaitu perasaan takut akan dikucilkan, dibenci, dan dijerumuskan dalam kelompok, sehingga mau tak mau para pelaku akan saling melindungi satu sama lain.

Syarat dan Pedoman Hakim dalam menentukan Justice Collaborator 

Berdasarkann angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 pedoman hakim dalam menentukan seseorang sebagai Justice Collaborator adalah sebagai berikut:

  1. Yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana tertentu, sebagaimana yang di dimaksud SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara di dalam proses peradilan;
  2. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana. 

Regulasi lain yang mengatur soal Justice Collaborator adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 10A UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah mengatur secara tegas mengenai penanganan khusus dan pemberian penghargaan bagi Justice Collaborator, meliputi: pemisahan tempat penahanan dengan terpidana yang diungkap tindak pidananya, seta pemberian rekomendasi terkait pembebasan bersyarat atau remisi tambahan. 

Contoh Kasus

Dalam Kasus Andi Narogong, hakim memang tidak meringankan hukuman dalam kasus korupsi e-KTP, akan tetapi status Justice Collaborator tersebut dapat digunakan sebagai salah satu syarat mendapatkan remisi. 

kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh dan Nazaruddin yang juga menyeret nama Anas Urbaningrum. Dalam aksinya, mereka menggunakan istilah dan kode yang sulit dimengeri oleh orang awam seperti ‘Apel Washington’ dan ‘Apel Malang’. Oleh karenanya, akan sangat efektif dan efisien jika para penegak hukum mengajak para pelaku kejahatan untuk bekerja sama menyelesaikan kasus korupsi yang sedang ditangani dengan menjadi seorang JC, yang artinya para aktor itu sendiri yang akan ‘bercerita’ tentang keseluruhan  aksi korupsi yang dilakukan oleh komplotannya.

Hal ini juga dapat kita lihat dalam kasus korupsi cek pelawat dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltom dimana Agus Condro berperan sebagai JC. Tudingan Agus terhadap 41 anggota DPR RI telah menerima suap dari Miranda Goeltom, dan hal ini dibuktikan dengan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Contoh lain adalah kasus kourpsi pengadaan wisma atlet dimana Mindo Rosalina Manulang dengan keterangannya berhasil menyeret Angelina Sondakh hingga kini berstatus sebagai tersangka.

Referensi

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM

LK2FHUI