Oleh: Ghunarsa Sujatnika dan Angga Priancha

Ilustrasi/Republika

Banyaknya “bintang” entertainment yang terjun menjadi kader politik membuka pertanyaan mengenai fungsi Partai Politik sebagai organisasi pengaderan pemimpin. Partai politik (Parpol) merupakan salah satu instrumen penting dalam negara demokrasi. Ini dikarenakan parpol merupakan media untuk menyatukan dan menyuarakan harapan publik untuk akhirnya dituangkan dalam kebijakan negara. Yang berarti, Kader partai bertindak sebagai juru bicara masyarakat yang konkret menuangkan aspirasi publik ke dalam kebijakan negara.

Pengisian peran penting tersebut haruslah disertai melalui proses pengaderan yang sesuai dengan fungsinya. Mereka harus dilatih dan dididik untuk memiliki kepekaan sosial dan kebijaksanaan agar dapat menangkap aspirasi masyarakat di sekelilingnya. Tujuannya adalah agar aspirasi tersebut dapat tertuang dalam kebijakan negara. Sehingga akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara dalam nuansa yang demokratis.

Sayangnya, fungsi partai politik sebagai organisasi pengaderan pemimpin pemerintahan ini seakan tidak berjalan. Rendahnya popularitas dari kader partai politik menandakan tidak berjalanya pengaderan dengan baik. Ini kemudian berimbas pada elektabilitas partai yang rendah sehingga harus merekrut orang yang lebih populer dalam pemilu. Dalam hal ini, para tokoh-tokoh entertainer seakan dilirik oleh partai politik untuk memberikan pertolongan praktis sementara untuk menutup permasalahan pengaderan di dalam partai politik, setidaknya untuk mendongkrak elektabilitas partai saat pemilu.

Jika dikritisi, kondisi seperti ini dapat berimplikasi kepada kebijakan pemerintahan yang disalurkan melalui kader partai. Kader politik dari sektor entertainment bukanlah juga orang sembarangan. Mereka juga melewati proses pengaderan di dunianya untuk dapat menjadi seorang “bintang.” Akan tetapi, proses pengaderannya bukanlah difokuskan untuk menjadi tokoh politik yang seharusnya mengasah kepekaan sosial dan kebijaksanaan untuk dapat membuat kebijakan bernegara yang baik. Implikasinya, kualitas kebijakan yang nantinya akan dihasilkan oleh kader yang ditempa melalui kaderisasi entertainment bisa jadi akan berbeda dengan kader partai yang sudah lama mengikuti proses kaderisasi parpol. Ujungnya, tidak akan ada perbaikan kualitas dalam pengelolaan negara.

Fungsi Partai sebagai Kaderisasi Politik

Kajian mengenai partai politik menjadi salah satu objek kajian yang menarik dalam aspek politik dan hukum tata negara. Giovanni Sartori (1995) misalnya, berpendapat bahwa partai dirancang untuk menyatukan gagasan dan harapan publik yang nantinya ditransformasi menjadi kebijakan pemerintah. Pendapat ini sejalan dengan UU Parpol tentang definisi dari partai politik. Artinya, secara teori maupun aturan partai politik dirancang sebagai transformasi harapan publik menjadi kebijakan pemerintah. Dalam proses transformasi tersebut, tentunya perlu didukung dengan strategi yang sesuai. Salah satunya adalah dengan merebut kekuasaan dan menyiapkan orang yang mampu mentransformasikan harapan publik tersebut.

Partai politik tidak hanya berbicara tentang perebutan kekuasaan dan transformasi harapan menjadi kebijakan (Giannetti, 2009). Pada perkembangannya, kajian mengenai partai politik juga termasuk dalam organisasi partai serta keikutsertaan dalam pemilu. Katz (2009) misalnya berbicara mengenai ‘kehidupan internal’ dalam partai politik. Ostrogorski dan Michels pun juga memiliki semangat kajian yang sama tentang internal partai politik modern. Dengan demikian, kajian tentang bangunan organisasi internal partai politik menjadi salah satu perkembangan kajian yang menarik tentang partai politik.

Kajian mengenai partai politik ini tidak lepas untuk membantu partai politik menjalankan fungsinya. Secara umum, partai politik berfungsi sebagai: sarana komunikasi politik; sosialisasi politik; rekrutmen politik; dan pengatur konflik politik. Fungsi partai politik ini pun sejalan dengan yang tercantum dalam UU Parpol. Di dalam UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011, fungsi partai politik tersebut diwujudkan secara konstitusional. Artinya, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh partai politik, selama tidak melanggar UU, maka dijamin oleh konstitusi.

Sebagai sarana komunikasi politik, partai diharapkan dapat menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi dari masyarakat. Apalagi di tengah masyarakat yang beragam dan dinamis, tentu aspirasi akan senantiasa berkembang pesat. Maka menjadi tantangan tersendiri bagi partai untuk dapat menangkap pesan itu dan diolah menjadi kebijakan partai. Setelah itu, partai akan membawa aspirasi ini pada level kebijakan negara.

Lalu fungsi sosialisasi politik. Sosialisasi politik berfungsi agar partai politik agar dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Biasanya, sosialisasi politik dilakukan melalui pendidikan politik ataupun indoktrinasi politik. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar warga negara menjadi sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik ini penting karena partai politik didirikan dengan salah satu tujuannya agar dapat ikut pemilu. Kandidat yang dicalonkan seharusnya merupakan orang yang mengerti dengan kebijakan partainya. Selain itu, dia juga harus mampu menjadi pengeruk suara bagi partainya. Dengan demikian, partai tidak hanya dijadikan kendaraan politik saja dalam setiap pemilu.

Terakhir adalah fungsi pengatur konflik politik. Partai politik diharapkan dapat membantu meredakan hingga mengatasi konflik diantara masyarakat. Perbedaan pada di level bawah, diharapkan dapat diatasi oleh kerja sama antar elite partai. Contohnya, pembelahan masyarakat akibat Pilpres 2014 dan 2019, seharusnya bisa dibantu untuk diselesaikan oleh para elite partai. Dengan demikian, pada level bawah menjadi tidak gaduh dan menyebabkan instabilitas negara.

Suara versus Kaderisasi

Dari berbagai fungsi tersebut, fungsi rekrutmen politik atau kaderisasi politik masih belum optimal berjalan, bahkan cenderung terhambat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penyelenggaraan pemilu. Partai politik masih tetap mengandalkan kandidat yang tidak melalui proses kaderisasi partai untuk maju sebagai calon legislatif. Justru, tokoh yang dianggap populer seperti artis, mendapatkan nomor urut yang menguntungkan dibandingkan dengan kader asli partai tersebut.

Kandidasi artis menjadi caleg ini cukup fluktuatif. Pada Pemilu 2004, 13 dari 48 partai peserta pemilu mengajukan caleg dari kalangan artis. Pada Pemilu 2009, 11 dari 38 partai melakukan hal yang sama. Pada Pemilu 2014, sebanyak 10 dari 12 partai mengajukan caleg dari kalangan artis. Terakhir, pada Pemilu 2019 kemarin, tercatat ada 91 caleg artis yang dicalonkan dari 10 partai. Hal ini tidak lepas dari partai mengejar suara minimal 4 persen agar dapat menempatkan wakilnya di DPR. Dari sejumlah caleg artis tersebut, sebanyak 13 artis akhirnya berhasil duduk di Senayan.

Fenomena ini sangat menarik bagi perkembangan organisasi partai. Partai seolah dihadapkan dengan kondisi yang pelik, yakni pertentangan antara kaderisasi dengan suara. Ada kader yang telah lama mengikuti partai dan berharap menjadi kandidat dalam pemilu, namun tingkat popularitas, bahkan elektabilitasnya sangat rendah. Akhirnya kader tersebut tidak dicalonkan oleh partainya.

Permasalahan rendahnya popularitas dan elektabilitas kader politik ini kemudian ditutup dengan solusi sementara melalui pengambilan kader dari sektor entertainment. Sama seperti kader politik yang diharapkan menjadi “Tokoh Politik”, “Bintang” dalam dunia entertainment juga terbentuk dari hasil sebuah proses pengaderan. Contoh konkretnya bisa kita lihat dari berbagai macam ajang pencarian bakat di televisi yang berusaha mengader seseorang untuk dapat menjadi “Bintang” di dunia hiburan.

Sebagai seorang entertainer, kader di sektor entertainment dituntut untuk bisa menarik, menghibur dan juga “menangkap” perhatian masyarakat. Yang berarti pengaderan mereka memang fokus kepada satu aspek yang kurang dari pengaderan di partai politik saat ini, yaitu Popularitas dan Elektabilitas. Hal ini kemudian seakan disadari oleh partai politik, dan akhirnya Parpol mulai mengambil banyak kader berhasil dari sektor entertainment. Alasannya tidak terlepas dari partai dituntut untuk mengeruk suara sebanyak mungkin agar dapat menang dalam pemilu. Sosok artis dinilai dapat menjadi solusi dalam mengeruk suara rakyat.

Namun, masalah yang timbul kemudian adalah kandidat artis itu dinilai sebagai ‘kader karbitan’. Kondisi ini berpotensi dapat menimbulkan kecemburuan dari kader yang telah mengikuti proses pengaderan. Potensi masalah lainnya adalah kandidat artis itu belum terlalu paham tentang arah kebijakan partai, sehingga menjadi gagap dalam mensosialisasikan kebijakan partai nantinya.

Saatnya Demokratisasi Partai

Menghadapi fenomena kandidat dari artis tersebut, sudah saatnya partai melakukan demokratisasi terhadap dirinya sendiri. Ada beberapa langkah demokratisasi yang dapat dilakukan. Pertama, melakukan demokrasi dalam pemilihan pimpinan atau elite partai. Realita yang terjadi di Indonesia, ada partai yang cenderung menokohkan seseorang sehingga sulit sekali diganti dari jabatan ketua umum; partai yang cenderung mengutamakan keluarganya; hingga partai yang cenderung bernuansa militer. Kondisi ini harus diubah agar proses pemilihan pimpinan partai menjadi lebih demokratis dan milik kader partai tersebut.

Langkah kedua, demokrasi dalam penentuan kandidat. Tidak jarang, aspirasi kader di wilayah berbeda dengan keputusan dari pimpinan partai politik. Apalagi, dalam konteks Pilkada misalnya, penentuan kandidat yang didukung harus mendapatkan persetujuan ketua dan sekjen partai di tingkat pusat. Oleh karena itu, kondisi ini sangat rentan dengan oligarki elite partai.

Dalam proses kandidasi ini, Katz (2014) menyebutkan empat kriteria yang dapat membantu untuk demokratisasi penentuan kandidat. Kriteria tersebut adalah pencalonan, seleksi, desentralisasi, dan voting versus penunjukan. Dalam hal pencalonan, dapat ditentukan kriteria lebih lanjut seperti batas usia kandidat, persyaratan keanggotaan partai, pengalaman memimpin. Dengan kriteria seperti ini, artis yang menjadi kandidat dapat lebih tersaring sehingga partai tidak sembarangan memajukan artis sebagai kandidat.

Kriteria selanjutnya adalah seleksi. Partai dapat melakukan seleksi internal untuk memajukan kandidat. Hal ini mirip dengan sistem politik di AS melalui konvensi internal partai untuk memajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Lalu, desentralisasi seperti yang telah disampaikan dalam konteks Pilkada sebelumnya. Terakhir adalah voting atau penunjukan. Hal ini biasa dilakukan dalam seleksi yang lebih kecil dan butuh keputusan yang cepat.

Langkah demokratisasi ketiga adalah revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik. Bagaimanapun, kebijakan dasar partai akan sangat bergantung dengan UU Partai Politik. Perlu ada perbaikan dalam UU Partai Politik terutama yang erat kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Selain itu, revisi UU Pemilu juga perlu diperlukan untuk membatasi pencalonan kandidat dari kalangan artis yang justru tidak mengerti kebijakan partainya. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan terjadinya perbaikan kualitas dalam kaderisasi partai dan juga demokrasi itu sendiri.

Angga Priancha
Ghunarsa Sujatnika

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Ghunarsa Sujatnika yang merupakan Dosen Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Peneliti di Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI; dan Angga Priancha yang merupakan Dosen Bidang Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi FHUI dan Peneliti di Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi FHUI. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Yuris Muda Indonesia.