Oleh: Tim Riset Yuris Muda Indonesia

Sumber Gambar: CNN Indonesia

Mengenal Bitcoin

Bitcoin hadir sebagai alat pembayaran online yang menggunakan jaringan pembayaran pengguna ke pengguna (peer to peer) yang bersifat terbuka (open source). Bitcoin tidak berbentuk seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh bank dan tidak juga merupakan mata uang dari sebuah Negara.

Bitcoin merupakan mata uang digital yang pertama di dunia menggunakan konsep Cryptocurrency (mata uang hasil kriptografi) yaitu aset berbentuk digital yang didesain sebagai perantara pertukaran menggunakan teknik kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan mengontrol administrasi unit mata uangnya yang mana sangat dimungkinkan untuk terus berkembang di masa mendatang. Dalam konsepnya mata uang tersebut identik dengan syarat alat tukar sah, yaitu unik, tidak mudah rusak, dan disepakati bersama antara para pengguna Bitcoin itu sendiri.

Dalam penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dijelaskan bahwayang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik.

Bitcoin Tidak Bisa Digunakan sebagai Alat Pembayaran

Sesuai dengan Undang-Undang 1945 hanya ada rupiah sebagai mata uang di Indonesia sehingga seluruh alat pembayaran baik berbentuk koin, uang kertas, dan uang digital, harus menggunakan rupiah. 

Untuk dapat digunakan dalam transaksi pembayaran, Bitcoin harus diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), uang merupakan alat pembayaran yang sah.

Sementara Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang mendefinisikan “Mata Uang” sebagai uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, mata uang resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah Rupiah. Bitcoin bukan merupakan mata uang resmi di Indonesia.

Sementara alat pembayaran yang dapat digunakan di Indonesia adalah mata uang yang resmi dikeluarkan oleh Pemerintah, yaitu Rupiah. Karena Bitcoin tidak dikeluarkan oleh Pemerintah, maka Bitcoin tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, bahwa Rupiah wajib digunakan dalam:

  1. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  2. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
  3. Transaksi keuangan lainnya.

yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akibat Hukum Terkait Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.

Dalam menjalankan transaksi pembayaran yang sah di lingkup nasional dan demi menjamin adanya suatu perlindungan hukum serta kepastian hukum, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki kewenangan mengatur atau membuat dan menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksana dari Undang Undang sehingga Bank Indonesia dimungkinkan untuk memberikan sanksi administratif, sanksi administratif merupakan salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, memiliki peranan penting dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran salah satu wewenang Bank Indonesia adalah menetapkan alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat, termasuk alat pembayaran yang bersifat elektronik.

Larangan terkait penggunaan Bitcoin telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang salah satunya berupa sebuah pernyataan demi menjamin kepastian hukum dari penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran bahwa, Bitcoin maupun virtual currency lainnya tidak dapat disebut sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia dan semua resiko akan ditanggung sendiri terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin oleh pemilik atau pengguna Bitcoin dan Virtual Currency lainnya, pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers No:16/6/DKom tahun 2014
dengan memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, maka dengan adanya pernyataan tersebut Bank Indonesia tidak turut serta menjamin perlindungan hukum terhadap penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah yang mengatur bahwa mata uang rupiah wajib digunakan untuk semua transaksi keuangan baik transaksi tunai maupun non-tunai di Indonesia, apabila alat pembayaran yang digunakan tidak menggunakan mata uang rupiah maka dapat dikenakan sanksi.

Bitcoin Dapat Digunakan sebagai Komoditi Investasi

Berbeda halnya dengan BI, Bitcoin dilegalkan oleh Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bitcoin, atau secara umum mata uang digital, menjadi jenis komoditi yang dapat diperdagangkan dalam Bursa Berjangka. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, Bitcoin yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka harus: Berbasis distributed ledger technology; Berupa Aset Kripto utilitas (utility crypto) atau Aset Kripto beragun aset (Crypto Backed Asset); Nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) untuk Kripto Aset utilitas; Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia; Memiliki manfaat ekonomi; dan Telah dilakukan penilaian resikonya. Meski dapat diperdagangkan sebagai komoditi di Bursa Berjangka, Menurut aspek legalitas Bitcoin tetap tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran ya.

Sumber:

  • Smart Legal ID
  • Hukum Online
  • Willy Wong, 2014, Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin, Indraprasta Media, Semarang, h. 1.
  • C.S.T. Kansil, 2013, Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 352.