Keadaan  memaksa berasal dari istilah overmacht atau force majeure, dalam kaitannya dengan suatu perikatan atau kontrak tidak ditemui rumusannya secara khusus dalam Undang-Undang, tetapi disimpulkan dari beberapa pasal dalam KUH Perdata. Dari pasal-pasal KUH Perdata, sebagaimana akan mimin jelaskan di bawah ini, disimpulkan bahwa overmacht adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (si berutang atau debitur), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Keadaan Memaksa Menurut Pasal-Pasal Dalam KUH Perdata

Konsep keadaan memaksa, overmacht, atau force majeure (dalam kajian ini selanjutnya disebut keadaan memaksa) dalam KUH Perdata ditemukan dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1244 KUH Perdata

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemaunya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pasal 1245 KUH Perdata

Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatanyang terlarang.”

Selain kedua ketentuan tersebut, konsep keadaan memaksa juga terdapat dalamPasal 1444 dan 1445 KUH Perdata, sebagai berikut :

Pasal 1444 KUH Perdata

  1. Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
  2. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya.
  3. Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukan itu.
  4. Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.

Pasal 1445 KUH Perdata

Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan padanya.”

Unsur-Unsur Keadaan Memaksa

Adapun unsur-unsur keadaan memaksa adalah sebagai berikut :

  1. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang memusnahkan benda perikatan.
  2. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk melakukan prestasi
  3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Teori-Teori Keadaan Memaksa dalam Hukum Perdata

Ada dua teori yang membahas keadaan memaksa, yaitu: 

  1. Teori ketidakmungkinan (onmogelijkheid
  2. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (afwezigheid van schuld). 

Apa sih perbedaanya?

Teori ketidakmungkinan (onmogelijkheid

Teori ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan “tidak mungkin” melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.

Ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi dua macam:

  1. Ketidakmungkinan “absolut” atau objektif (absolute onmogelijkheid), adalah suatu ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasinya pada kreditor;
  2. Ketidakmungkinan “relatif” atau subjektif (relatieve onmogelijkheid), adalah suatu ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi prestasinya.

Teori Penghapusan Kesalahan (afwezigheid van schuld)

Teori/ajaran penghapusan atau peniadaan kesalahan berarti dengan adanya overmacht, terhapuslah kesalahan debitor atau overmacht peniadaan kesalahan, sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak boleh dipertanggungjawabkan. 

Sumber: 

  1. Harapah, “Segi-Segi Hukum Perjanjian”, 1986.
  2. H.S., Salim, “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”, 2009.

(AI)