Ilustrasi/Blog Justika

Sebelumnya kita telah membahas mengenai Asas dan Yurisdiksi Pemungutan Pajak, kali ini kita akan membahas mengenai bidang hukum waris terkhusus mengenai Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin. Yuk simak pembahasannya.

Kedudukan dalam Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu:

  1. Anak yang dilahirkan di Iuar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
  2. Kedudukan anak tersebut pada penjelasan ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berhubung Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa kedudukan anak kembali kepada hukum yang lama yaitu KUHPerdata.

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu “overspelig (anak zinah) atau bloedsrhenning (anak sumbang). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdata).

Pasal 280 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa :

Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya”.

Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan “ayah” (biologisnya) maupun “ibunya” pada asasnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau “ayah” dan atau “ibunya” memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada asasnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 1963 tentang 8 pasal dalam KUHPerdata yang dihapuskan, anak luar kawin berdasarkan SEMA tersebut telah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya sejak dilahirkan.

Kata “demi-hukum” di sini dimaksudkan, bahwa hubungan hukum dengan orang-tuanya terjadi secara otomatis, dengan sendirinya, tanpa yang bersangkutan harus berbuat apa-apa.

Bila melihat prinsip seperti tersebut di atas, tampak bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau dihubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan. Dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis.

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah inferieur (lebih jelek/rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada asasnya berada di bawah kekuasaan orang-tua (Pasal 299 KUHPerdata dan Pasal 47 UUP), sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian (Pasal 306 KUHPerdata dan Pasal 50 UUP). Hak bagian anak sah dalam pewarisan orangtuanya lebih besar daripada anak luar kawin (Pasal 863 KUHPerdata) dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat; dibatasi (Pasal 908 KUHPerdata).

Bagian Ketiga Bab XII Buku II KUHPerdata, membicarakan pewarisan bagi anak luar kawin, baik dalam hal anak luar kawin sebagai ahli waris (hak waris aktif) maupun dalam hal anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris (hak waris pasif).

Hak Waris Aktif Anak Luar Kawin

Hak yang demikian muncul apabila si pewaris meninggalkan seorang anak luar kawin yang diakui dengan sah oleh pewaris. Kedudukan seorang anak, apakah ia seorang anak luar kawin atau anak sah ditentukan oleh Hukum Keluarga.

Undang-Undang sendiri tidak dengan tegas mengatakan siapa yang dapat dikatakan anak luar kawin, tetapi dari Pasal 272 KUHPerdata dapat kita simpulkan, bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang.

Anak yang dilahirkan setelah ayahnya meninggal atau bercerai belum tentu anak luar kawin, karena kalau ia dibenihkan ketika ibunya berada dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan dalam jangka waktu 300 hari sesudah putusnya perkawinan adalah anak sah (Pasal 255 KUHPerdata).

Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris adalah bahwa anak luar kawin tersebut harus diakui dengan sah, karena menurut system KUHPerdata asasnya adalah, bahwa mereka[1]mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah yang mempunyai hak waris menurut Undang-Undang.

Hak Waris Pasif Anak Luar Kawin

Anak luar kawin di dalam hal ini adalah menjadi pewarisnya, seperti terdapat dalam Pasal 870 KUHPerdata, bahwa kalau anak luar kawin meninggal tanpa suami/istri maupun keturunan, maka berlakulah Pasal 870 KUHPerdata. Jadi kalau anak luar kawin meninggal dengan meninggalkan suami/istri dan anak/keturunan, maka Pasal 870 KUHPerdata tidak berlaku.

Dalam hal demikian maka terhadap anak luar kawin yang meninggal (sebagai pewaris), berlakulah ketentuan Bab XII bagian ke satu “tentang ketentuan umum” dan bagian kedua “tentang pewarisan keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama”. Dalam hal demikian anak luar kawin dianggap sebagai pewaris biasa, sama dengan pewaris-pewaris yang lain.

Akibat Hukum Putusan MK

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti : tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.

Referensi

  1. Aprilianti, Rosida . 2011. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerbit Universitas Lampung
  2. Kemenkumham SUMUT