Oleh: Yan Reinold Sihite, S.H.
Praktisi Hukum/Konsultan Hukum

Lahirnya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melahirkan banyak perubahan hukum di Indonesia. Dengan adanya UU ini, Pemerintah berupaya untuk melakukan efisiensi dalam setiap klaster yang diubahnya sehingga diharapkan mampu menciptakan sistem birokrasi yang lebih cepat. Namun lahirnya UU Cipta Kerja yang begitu cepat ini juga menimbulkan beberapa persoalan hukum karena dianggap belum cukup pembahasan. Salah satu konsideran pembentukan UU Cipta kerja ini pada intinya adalah upaya perubahan UU sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi pengaturan, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa UU kedalam satu UU yang komprehensif.

Salah satu klaster yang dimuat dalam UU Cipta kerja ini adalah klaster Administrasi Pemerintahan. Hal ini terdapat dalam Pasal 174 dan 175 BAB XI UU Cipta Kerja ini. Ketentuan Fiktif Positif menjadi salah satu ruang lingkup yang diatur dalam pasal tersebut. Fiktif Positif diartikan sebagai anggapan bahwa adanya suatu keputusan yang mengarah pada pengabulan permohonan disebabkan tidak adanya respon/sikap diam dari pejabat pemerintah.

Keputusan Fiktif Positif merupakan perubahan dari Keputusan Fiktif Negatif yang dicantumkan dalam Pasal 3 UU 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan lahirnya UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terjadi pergeseran politik hukum dari keputusan Fiktif negatif dalam UU No 5 tahun 1986 menjadi Keputusan Fiktif Positif yang disertai pemberian kewenangan absolute kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum atas Keputusan Fiktif Positif tersebut.

Ketentuan Pasal 53 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili permohonan Keputusan Fiktif Positif. Kemudian pengaturan pelaksanaan beserta hukum acaranya diatur secara teknis dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 5 tahun 2015, kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung No 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.

Pengaturan Keputusan fiktif Positif dalam UU Administrasi Pemerintahan

Kewenangan PTUN memeriksa dan mengadili keputusan Fiktif Positif diatur dalam Pasal 53 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

  1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
  3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
  4. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  5. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
  6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Kriteria Permohonan dan yang Tidak termasuk Objek Permohonan

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasal 3 ayat (2) dan (3) menerangkan bahwa:

(2) Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:

    1. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan
    2. permohonan terhadap keptusan dan/atau tindakan untuk menyelengarakan fungsi pemerintahan
    3. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan
    4. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung

(3) Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:

    1. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
    2. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan

Kewenangan PTUN Memeriksa dan Mengadili Keputusan Fiktif Positif Menurut Pasal 175 angka 6 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara No 2 Tahun 2021

Setelah dikeluarkannya Pasal 175 angka 6 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terjadi perubahan yang menghapus dan menghilangkan kewenangan PTUN dalam memeriksa dan mengadili Fiktif Positif yang sebelumnya diatur dalam Pasal 53 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 175 angka 6 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi:

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.

(3) hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Ketentuan Pasal 175 angka 6 tersebut mengandung beberapa perubahan penting dan mendasar terhadap ketentuan Pasal 53 UU No 30 tahun 2014. Pertama, mengenai percepatan waktu menetapkan dan/atau melakukan Keputusan/Tindakan Pemerintah yang semula paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dipersingkat menjadi 5 (lima) hari kerja. Kedua, mengenai dihapusnya atau dihilangkannya kewenangan absolute PTUN memeriksa Permohonan keputusan Fiktif Positif.

Dengan diubahnya Pasal 53 UU No 30 tahun 2014 oleh ketentuan Pasal 175 angka 6 UU No 11 tahun 2020, sehingga PTUN telah kehilangan atribusi untuk mengadili Permohonan Keputusan Fiktif Positif. Dalam keadaan demikian, hukum tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan atau tidak mampu memberi kepuasan hukum bagi masyarakat, sehingga telah terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum, legal vacuum). Artinya, kekosongan hukum terjadi karena dihapuskannya ketentuan hukum formal yang berlaku, sehingga tidak ada lagi kaidah formal yang mengatur peristiwa hukum tertentu.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara No 2 tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan Pasca berlakunya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tegas menyatakan bahwa masih adanya pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka PTUN hendaknya berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 5 ayat (1) menyatakan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Bahwa adanya Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini, Hakim PTUN dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan perkara Fiktif Positif.

Contoh Putusan PTUN dalam memutus Permohonan Keputusan Fiktif Positif

Putusan Nomor 6/P/FP/2021/PTUN.JKT:

Menimbang, bahwa dengan mencermati secara harfiah atau letterlijk ketentuan dalam Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja dan penjelasannya, maka menurut Majelis Hakim tidak diperlukan tafsir lagi dalam memahami ketentuan tersebut karena secara tegas telah menghapus ketentuan ayat (4) dan (5) dalam Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara juga tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya perubahan pada UU Administrasi Pemerintahan mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan, pengaturan kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan setidaknya pula Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dari semula 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang tentu bertujuan agar Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan semakin responsif dalam bersikap untuk menetapkan atau tidak menetapkan dan/atau melakukan atau tidak melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan untuk mendukung kebijakan strategis cipta kerja tersebut, dan hal ini justru harus dimaknai sebagai perlindungan hukum bagi Pemohon untuk segera mendapatkan kepastian hukum atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan dihapusnya ayat (4) dan (5) dalam Pasal 53 UU AP, maka justru memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sehingga baginya tidak perlu lagi berproses di Pengadilan;

Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.JKT:

Menimbang, bahwa dengan mencermati secara harfiah atau letterlijk ketentuan dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan penjelasannya, maka menurut Majelis Hakim tidak diperlukan tafsir lagi dalam memahami ketentuan tersebut karena secara tegas telah menghapus ketentuan ayat (4) dan (5) dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan dan kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sehingga sebaliknya Pengadilan Tata Usaha Negara juga tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan dan kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pada asas legalitas di atas dan telah jelas dan tegasnya rumusan ketentuan Pasal 175 angka 6 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 itu, maka mengenai pendapat kedua sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli yakni Pengadilan Tata Usaha Negara masih memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan tersebut dengan beberapa aspek di atas, menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dan tepat untuk digunakan lagi dalam memahami ketentuan yang menghapus upaya Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan dan kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang sekaligus menghapus kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan tersebut;

Berdasarkan beberapa putusan atau yurisprudensi diatas, Masyarakat atau pencari keadilan dibuat keliru dan tidak lagi memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam penerapannya. Bagaimana jika kenyataannya permohonan yang dianggap dikabulkan (Fiktif Positif) itu tidak dilaksanakan?

Penghapusan kewenangan PTUN menghilangkan mekanisme kontrol badan yudisial atas tindakan Pemerintah yang mengabaikan sesuatu permohonan yang ditujukan kepadanya. Instrumen upaya hukum yang selama ini diserahkan kepada PTUN tidak lagi dimuat dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 UU 11 tahun 2020 tersebut. Dengan demikian, ketentuan Pasal 175 angka 6 ini merupakan kemunduran bagi Demokrasi dan Upaya Perlindungan hukum bagi Masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, telah terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang kewenangan Permohonan Keputusan Fiktif Positif ini, yakni:

  1. Meskipun ketentuan mengenai kewenangan PTUN telah dihapus oleh ketentuan Pasal 175 angka 6 UU No 11 tahun 2020 dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang belum terbit hingga saat ini, akan tetapi PTUN masih tetap boleh dan berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan sebaigaimana diatur dalam Pasal 175 angka 6 UU No 11 tahun 2020 dan dibenarkan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara No 2 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keptusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan Pasca berlakunya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  2. Dengan dihapusnya/diubahnya ketentuan Pasal 53 UU No 30 tahun 2014 dengan Pasal 175 angka 6 UU No 11 tahun 2020, maka secara atributif kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan Fiktif Positif telah dihapus atau diubah. Dengan demikian, PTUN tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Keputusan Fiktif Positif. Permohonan Keputusan Fiktif Positif sudah dianggap dikabulkan secara hukum tanpa harus mengajukan permohonan di pengadilan.

Pemerintah memiliki urgensi untuk segera menyelesaikan persoalan ini, hilangnya kontrol badan yudisial atas tindakan pejabat yang mengabaikan suatu permohonan guna memberikan kepastian hukum sangat keliru dan tidak berdasar. Pemerintah harus mengambil langkah yang yang pasti dan cepat dalam mengatur mekanisme penetapan Fiktif Positif untuk memberikan legalitas kekuatan dalam pelaksanaannya.

Dasar Hukum:

  • UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  • UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  • UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  • Peraturan Mahkamah Agung No 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan
  • Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara No 2 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keptusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan Pasca berlakunya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  • Baqir Manan, Hukum Positif di Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), FH UII Press, Yogyakarta, Desember 2004.