Ilustrasi

Sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 23 Tahun 2014 jo UU RI No. 2 Tahun 2015 jo UU RI No. 9 Tahun 2015), dinyatakan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dari rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mengandung tiga aspek, yaitu:

  1. Aspek hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, artinya pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya tanpa ada intervensi dari pemerintah di atasnya dalam batasbatas otonom yang diberikan, berdasarkan pada asas desentralisasi. Desentralisasi bertujuan untuk:
    • Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkal lokal;
    • Meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lokal;
    • Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri; dan
    • Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.
  2. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam kerangka NKRI. Otonomi yang diberikan tidak kemudian diartikan bahwa daerah terlepas dari pemerintahan di atasnya, tetapi tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari pemerintah di atasnya dalam kerangka tetap menjaga keutuhan NKRI. Adapun asas yang tetap mengikat bahwa daerah tetap tunduk pada pemerintah di atasnya adalah asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Di samping itu, norma yang terkandung dalam Pasal 17 UU RI No 23 Tahun 2014 juga mengikat daerah sehingga tidak bisa terlepas dari pemerintah di atasnya.
  3. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri. Artinya pemerintah daerah dituntut untuk bisa mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada di daerahnya tanpa harus tergantung pada pemerintah di atasnya atau daerah-daerah lain di Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benarbenar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Ada perbedaan antara otonomi daerah menurut UU RI No. 32 Tahun 2004 dengan otonomi daerah menurut UU RI No. 23 Tahun 2014. Otonomi daerah dalam UU RI No 23 Tahun 2014 diartikan sebagai “Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang tersebut. Sedangkan dalam UU RI No. 32 Tahun 2004, dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan ”Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Perbedaan dalam pengertian otonomi daerah dari kedua Undang-Undang tersebut adalah pada Undang-Undang yang baru ditambahkan “…..dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”, sedangkan prinsip dasar otonominya tetap sama. Dalam penjelasan UU RI No. 23 Tahun 2014 dijelaskan tentang makna Negara Kesatuan yang mengandung arti kedaulatan hanya ada pada pemerintahan pusat dan tidak ada pada pemerintahan daerah. Sehingga seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggungjawab akhir terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap ada pada pemerintah pusat. Otonomi dalam negara kesatuan mempunyai batas-batas tertentu dan terikat pada prinsip utama, yaitu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun pemerintah daerah diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dan kepentingan-kepentingan masyarakatnya, namun daerah otonom tetap terikat pada batas-batas wewenang yang telah diterimanya berdasarkan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Negara Kesatuan adalah “negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara”. Dalam negara kesatuan umumnya hanya ada satu Pemerintahan Pusat yang mempunyai kekuasaan serta kewenangan tertinggi dibidang pemerintahan negara.

Negara kesatuan dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

  1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi; pemerintah pusat secara langsung mengatur dan mengurus segala sesuatu dalam negara, dan pemerintah daerah hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat.
  2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi; pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya dan masyarakatnya, sehingga melahirkan daerah-daerah otonom. Indonesia sekarang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD RI Tahun 1945, bentuk negara kesatuan yang dipilih adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Alasan para pendiri dan pembentuk negara memilih negara Indonesia sebagai negara kesatuan adalah:
    • Menjamin satu urusan;
    • Satu bentuk seefesien-efisiennya;
    • Tahapan penghabisan dari bentuk kenegaraan;
    • Satu negara buat satu bangsa dan satu tanah air;
    • Untuk mendirikan satu negara kesatuan tidak perlu ada staat-staat;
    • Memilih negara kesatuan berarti telah mencakup di dalamnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan (unitary state) juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, beliau mengatakan sebagai negara kesatuan, kekuasaan asal berada di pemerintahan pusat yang kewenangan (authorithy) pemerintah pusat ditentukan batasbatasnya dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, sedangkan kewenangan lainnya yang tidak disebutkan sebagai kewenangan pemerintah pusat ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Walaupun bentuk negara kesatuan, Indonesia terdiri dari beberapa daerah dan wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia yang kemudian diberikan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur daerah dan masyarakatnya sendiri, sehingga muncullah daerah otonom.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 UU RI No. 23 Tahun 2014:

  1. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  2. Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kreteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  3. Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kreteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kreteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bersamaan dengan itu pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

  • Edie Toet Hendratno, 2009, Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, Jakarta
  • H.M. Busrizalti, 2013, Hukum Pemda (Otonomi Daerah dan Implikasinya), Total Media, Yogyakarta
  • Philipus M. Hadjon dkk, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
  • Siswanto Sunarno, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
  • Soehino, 2000, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta