Ilustrasi/Studiobelajar.com

Sebelumnya kita membahas mengenai hukum pidana, yakni terkait Penafsiran dalam Hukum Pidana. Kali ini kita membahas mengenai hukum laut yakni tentang Landas Kontinen Indonesia. Yuk simak pembahasannya.

Pengaturan Landas Kontinen

Perihal landas kontinen diatur pertama kali dalam Konvensi Hukum Laut IV Jenewa Tahun 1958, dan diatur kembali dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (KHL 1982). Landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut IV Jenewa Tahun 1958 diatur dalam pasal 1 – 15, pengertiannya sebagai berikut :

istilah landas kontinen digunakan untuk menunjuk (a) dasar laut dan tanah di bawah laut yang berdampingan dengan pantai tapi berada di luar wilayah laut teritorialnya, sampai kedalaman 200 meter, atau melebihi batas itu, di mana kedalaman perairan yang berdampingan itu memungkinkan untuk eksploitasi sumber-sumber kekayaan di daerah tersebut; (b) dasar laut dan tanah di bawahnya yang berdampingan dengan pantai dari pulau-pulau”.

Sedangkan Landas Kontinen dalam KHL 1982 diatur dalam Bab VI pasal 76 – 85, definisinya sebagai berikut :

Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut”.

Makna Kontinen

Dalam pengertian tersebut terdapat istilah tepian kontinen. Tepian kontinen yang dimaksud meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai (tidak mencakup dasar samudera dalam dengan bukit-bukit samudera atau tanah di bawahnya) yang berada di bawah permukaan air, yang terdiri atas :

  • dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran kontinen;
  • lereng (slope), dan
  • tanjakan (rise).

Pengaturan Landas Kontinen Indonesia

Pengaturan Landas Kontinen Indonesia masih berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut IV Jenewa 1958 yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1973, yaitu dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Landas kontinen ini mengandung kekayaan alam, yaitu berupa mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya didasar laut dan/atau di dalam lapisan tanah dibawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis sedinter yaitu organisme yang pada masa perkembangannya tidak bergerak baik diatas maupun dibawah dasar laut atau tak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah dibawahnya. Kekayaan alam yang berada di Landas Kontinen Indonesia berada dalam penguasaan penuh dan hak eksklusif serta pemilikannya berada pada Negara Indonesia.  Apabila landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dilandas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang masing-masing.  Selanjutnya mengenai penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di Landas Kontinen akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi dapat dibangun, dipelihara dan dipergunakan instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya di Landas Kontinen dan/atau diatasnya; dan untuk melindungi instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya terhadap gangguan pihak ketiga, pemerintah dapat menetapkan suatu daerah terlarang yang lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya disekeliling instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya yang terdapat di Landas Kontinen dan/atau diatasnya.

Disamping penetapan daerah terlarang pemerintah dapat juga menetapkan suatu daerah terbatas selebar tidak melebihi 1.250 meter terhitung dari titik-titik terluar dari daerah terlarang itu, dimana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membokar sauh.  Mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang pembangu-nan, perlindungan dan penggunaan instalasi dan/atau alat-alat ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

UU No. 1 Tahun 1973 juga menetapkan bahwa terhadap setiap perbuatan dan peristiwa yang terjadi pada, diatas atau dibawah instalasi-instalasi, alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen dan/atau diatasnya, untuk keperluan eksplorasi dan/atau eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen atau daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-instalasi dan/atau alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang bersangkutan, berlaku hukum dan segala peraturan perundang-undangan Indonesia. Ditentukan pula bahwa instalasi-instalasi dan alat-alat di landas kontinen Indonesia yang dipergunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dinyatakan sebagai daerah Pabean Indonesia.

Referensi

Heryandi, Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan, Lampung:BP. Justice Publisher, 2014.