Pertanyaan

Saya melaporkan seseorang atas dugaan tindak pidana penggunaan surat palsu. Kepolisian sudah menetapkan tersangka. Namun, yang kami laporkan itu mengajukan praperadilan atas penetapan tersangkanya. Lalu, diputus bahwa penetapan tersangkanya tidak sah. Apa langkah hukum yang bisa saya tempuh kembali? Terimakasih

Jawaban

Dijawab oleh:
Febry Indra Gunawan Sitorus, S.H.

Konsultan Hukum, Frans Girsang & Partners

Terimakasih atas pertanyaannya.

Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa, praperadilan adalah salah satu pranata dalam hukum pidana sebagai sebuah mekanisme proses pra-ajudikasi untuk memeriksa dan memutus:

  1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);
  4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).
  5. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan

Kewenangan praperadilan dalam memutus sah tidaknya penetapan tersangka merupakan perkembangan hukum yang terjadi melalui putusan pengadilan, yakni dalam perkara Yurisprudensi Putusan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel., Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Kemudian, yurisprudensi ini diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan merupakan objek praperadilan.

Sesuai dengan pertanyaan Saudara, terhadap putusan praperadilan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelapor?

Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1) KUHAP), kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP) dapat dimintakan banding. Pengadilan Tinggi berwenang memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Artinya, pemeriksaan pada tingkat banding tersebut menjadi upaya terakhir atas proses praperadilan. Terhadap Putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Namun perlu diketahui bahwa Putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka tidak menghilangkan tindak pidana, sehingga terhadap tindak pidana yang oleh putusan praperadilan telah membatalkan penetapan tersangka, terhadapnya dapat dilakukan penyidikan kembali dan menetapkan terlapornya sebagai tersangka.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014, halaman 106 Jo. Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan:

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, halaman 106

Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar

Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 4/2016

Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara

Terhadap tindak pidana yang sudah diputus melalui praperadilan, atasan penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Baru dan Penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP);

Secara normatif tidak terdapat aturan hukum yang mengatur secara rigid upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelapor pasca status tersangka atas laporan pidana yang disampaikan dibatalkan oleh putusan praperadilan. Namun, dalam hal ini menurut hemat kami, upaya yang dapat dilakukan pelapor adalah dengan mengajukan Surat Permohonan untuk membuka kembali Proses Penyidikan atas perkara tersebut dengan mengajukan alat bukti baru sebagai alasan untuk memperkuat alat bukti sebelumnya. Sekalipun tanpa adanya Surat Permohonan dari Pelapor pun, penyidik berdasarkan kewenangannya dapat mengeluarkan Sprindik baru untuk melakukan penyidikan kembali dengan tetap memperhatikan isi putusan praperadilan agar tidak terulang kesalahan prosedur yang mengakibatkan penetapan status tersangkanya dibatalkan oleh pengadilan. Jika alasan dikabulkannya praperadilan adalah kurangnya alat bukti, maka pelapor dapat melengkapinya kembali dengan mengajukan alat bukti baru yang dapat memperkuat bukti permulaan yang ada sehingga cukup bukti untuk menetapkan tersangka kembali.

Demikian jawaban kami, terimakasih.
Jika ada hal-hal yang perlu untuk dikonsultasikan lebih lanjut, hubungi kami di 081260667127