Bentuk Penanaman Modal;

  1. Penanaman Modal Langsung/Penanaman Modal Jangka Panjang Dalam, meliputi:[i]
    • mendirikan perusahaan patungan (joint venture company) dengan mitra lokal,
    • dengan melakukan kerja sama operasi (joint operation scheme) tanpa membentuk perusahaan baru,
    • dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal,
    • dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial (technical and management assistance), maupun dengan memberikan lisensi
  2. Penanaman Modal Tidak Langsung / Portofolio Investment / Penanaman Modal Jangka Pendek.

Yang termasuk dalam penanaman modal tidak langsung ini mencakup kegiatan transaksi di pasar modal/saham dan di pasar uang.[ii]

  1. Penanaman modal dalam negeri
  2. Penanaman modal asing (PMA)

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT PMA)[iii].

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dcngan penanam modal dalam negeri

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukurn asing, dan/atau badan hkum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing (pasal 1)

Perusahaan PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, wajib melaksanakan ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh perizinan penanaman modal [iv]

Yang dimaksud kualifikasi usaha besar yakni perusahaan PMA: [v]

  • memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah
  • bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50 miliar berdasarkan laporan keuangan terakhir.

Perusahaan PMA tersebut kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, juga harus memenuhi ketentuan nilai investasi dan permodalan sebagai berikut:

  • total nilai investasi lebih besar dari Rp10 miliar, di luar tanah dan bangunan per bidang usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 5 digit per lokasi proyek kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  • nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.5 miliar;
  • persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham;
  • nilai nominal saham untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit Rp10 juta.

ketentuan yang berlaku terhadap total nilai investasi yang disebutkan di huruf a di atas adalah:[vi]

  • khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar, lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 digit awal KBLI;
  • khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sepanjang terbuka untuk PMA, lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan dalam satu kabupaten/kota;
  • atau khusus untuk kegiatan usaha konstruksi sepanjang terbuka untuk PMA, lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan.

Bentuk Entitas Investasi Yang Diperhitungkan Oleh Pemerintah Indonesia[vii]

  1. investor China harus menggunakan tenaga kerja asal Indonesia.

Dalam hal ini, kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dijelaskan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penjelasannya. Perusahaan dalam merekrut karyawan atau tenaga kerja tentu juga terikat dengan aturan di daerah tersebut, di mana jika daerah tersebut menyatakan bahwa harus ada karyawan yang tergolong masyarakat lokal atau tenaga kerja lokal, maka perusahaan harus mematuhi aturan tersebut. Untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan diwajibkan untuk memberdayakan putra daerah, maka dapat dilihat di daerah tersebut apakah sudah ada peraturan daerah yang menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang berdiri di daerah itu harus memprioritaskan putra daerah untuk menjadi karyawan-karyawannya. Akan tetapi, jika daerah tersebut tidak memiliki peraturan daerah yang dimaksud, maka tidak ada kekuatan hukum yang mengikat bagi perusahaan untuk diwajibkan memberdayakan putra daerah atau tenaga kerja lokal.[viii]

  1. perusahaan yang berinvestasi harus memproduksi barang yang bernilai tambah (added value)

contohnya pada PermenESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 62 ayat (1) menyebutkan Pemegang IUP atau IUPK wajib diantaranya k. melakukan peningkatan nilai tambah mineral atau batubara hasil Penambangan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

  1. perusahaan asal China wajib melakukan transfer teknologi kepada para pekerja lokal

perusahaan penanaman modal diberi hak untuk menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, mereka juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[ix]

  1. Pemerintah Indonesia memprioritaskan konsep investasi melalui business to business (B to B) bukan government to government (G to G).
  2. Jenis usaha yang dibangun harus ramah lingkungan.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang berbunyi: (1) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dan memerhatikan semua ketentuan badan usaha untuk menjaga lingkungan dalam UU No, 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

 Berdasarkan lampiran PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur bahwa sektor perizinan berusaha yang dapat diajukan melalui sistem OSS, antara lain:

  • Kelautan dan perikanan
  • Pertanian
  • Lingkungan hidup dan kehutanan
  • Energi dan sumber daya mineral
  • Ketenaganukliran
  • Perindustrian
  • Perdagangan
  • Pekerjaan umum dan perumahan rakyat
  • Transportasi
  • Kesehatan, obat, dan makanan
  • Pendidikan dan kebudayaan
  • Pariwisata
  • Keagamaan
  • Pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik
  • Pertahanan dan keamanan
  • Ketenagakerjaan

Bidang Usaha Terbuka Dan Tertutup Untuk Investasi Asing

  • [i] Catatan Berita Pemprov DKI Jakarta Tawarkan Proyek ke Investor Singapura,https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/03/
  • [ii] Ana Rokhmatussa’dyah, Suratman, 2018, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta, hal.3 dikutip dari Ida bagus Rachmadi Supancana, 2006, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 4
  • [iii] Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: “penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”
  • [iv]Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (“Peraturan BKPM 5/2019”)
  • [v] Pasal 6 ayat (2) Peraturan BKPM 5/2019
  • [vi] Pasal 6 ayat (3) Peraturan BKPM 5/2019 jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • [vii] https://ekonomi.bisnis.com/read/20190426/9/915908/ktt-2nd-belt-and-road-5-syarat-untuk-pengusaha-china-jika-ingin-investasi-di-indonesia
  • [viii] https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-pemberdayaan-tenaga-kerja-lokal-di-perusahaan-lt5dd0e358a8f62
  • [ix] Pasal 10 ayat (2) dan (4) UU Penanaman Modal

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, Analis Hukum di Sekretariat Kabinet RI. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Yuris Muda Indonesia.