Oleh: Adam Ilyas – Direktur Eksekutif Yuris Muda Indonesia

Sumber Gambar: Definisi-Pengertian

Pengertian Kriminalisasi

Makna kriminalisasi yang banyak dibahas akhir-akhir ini sudah terlalu melebar. Kriminalisasi seolah-olah diartikan bahwa aparat penegak hukum telah memproses suatu hal yang sepatutnya tidak dapat dihukum.

Kriminalisasi disebut juga criminalisation atau criminalization. Kamus hukum terkenal Black’s Law Dictionary mengartikan kriminalisasi sebagai The act or an instance of making a previously lawful act criminal, usually by passing a statute.

Kamus hukum lainnya Webster’s New World Law Dictionary mendefinisikan kriminalisasi sebagai To make a particular conduct or omission a crime and to establish penal sanctions for it.

Berpedoman pada dua kamus hukum tersebut maka yang dimaksud kriminalisasi adalah proses ditetapkannya suatu perbuatan baik itu berwujud perbuatan positif (berbuat sesuatu) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat sesuatu) sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana (tindak pidana) berdasarkan undang-undang. Kriminalisasi menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku pelanggaran)

Kriminalisasi menurut Sudarto adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, “kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya”

Syarat mutlak suatu kriminalisasi adalah bahwa itu harus dilakukan dengan undang-undang. Tanpa undang-undang tidak ada kriminaliasi. Undang-undang adalah condition sine quanon dilakukannya kriminalisasi.

Artinya proses kriminalisasi diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana

Mengapa demikian ?

Ini adalah konsekuensi berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana yang salah satu implikasinya adalah tidak ada tindak pidana jika suatu perbuatan tidak disebut sebagai tindak pidana dalam undang-undang.

Proses kriminalisasi itu sendiri dimulai pada saat ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam suatu rancangan undang-undang. Kriminalisasi benar-benar terjadi setelah rancangan undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang dan kemudian diundangkan.

Dengan diundangkannya suatu undang-undang maka secara resmi suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Di Indonesia, seiring kecenderungan hampir tiap undang-undang selalu memuat tentang ketentuan pidana maka di situ pulalah terjadi kriminalisasi-kriminalisasi baru.

Dengan demikian makna kriminalisasi bukanlah aparat penegak hukum telah memproses suatu hal yang sepatutnya tidak dapat dihukum, akan tetapi pembuat undang-undang mengundangkan suatu perbuatan tercela yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan tercela yang dapat pidana.

Prinsip-prinsip kriminalisasi

  1. Mendukung tercapainya tujuan nasional,
  2. Perbuatan yang diskriminalisasi mengakibatkan kerugian atau
    mendatangkan korban (subsosialiteit),
  3. Memperhatikan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle),
  4. Harus dapat ditegakkan (enforceable),
  5. Memperhatikan prinsip hukum pidana sebagai sarana terakhir (ultimum
    remidium
    ), subsidairitas bukan premium remidium,
  6. Menghindari perumusan yang bersifat samar atau umum (precision
    principle
    ), dan
  7. Perbuatan yang dikriminalisasikan harus (digambarkan secara jelas dalam
    ketentuan hukum pidana (clearness principle)

Asas – Asas yang perlu diperhatikan dalam meng-Kriminalisasi

Ada 3 (tiga) asas yang perlu diperhatikan oleh pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagaai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni asas legalitas, asas subsidairitas dan asas persamaan/kesamaan. Asas-asas ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam penetapan kriminalisasi, yang berfungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana dan mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara. Asas subsidairitas bermakna bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultinum remidium (senjata pamungkas/upaya terakhir) dalam penangulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai premium remidium (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Sedangkan asas persamaan/ kesamaan dimaksudkan untuk mengadakan sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana, sehingga dapat mendorong lahirnya hukum pidana yang bersifat adil dan untuk menghasilkan hukuman pidana.

Syarat-syarat Kriminalisasi

Kriminalisasi harus mempertimbangkan secara mendalam mengenai perbuataan apa yang sepatutnya dipidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu. Dalam menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut :

  1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
  2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan Undang-Undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
  3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
  4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita- cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Sumber:

  • Hukum Online
  • Harian Bhirawa
  • Handoko Duwi, Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi, Hawa Dan Ahwa, Pekanbaru, 2015
  • Putusan Perkara Nomor 40/PUU-X/2012
  • Prof. Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2017.
  • Soekanto, Soerjono, Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.