Oleh : Firman Hakim

Ilustrasi/CNN Indonesia

Wacana mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Baru nampaknya bukan hanya sekedar desas-desus semata, Proses atas beragam rencana yang dicanangkan oleh pemerintah pusat terkait pemindahan Ibu Kota Negara Baru akan diwujudkan dalam waktu dekat. Penetapan tersebut secara resmi atas disahkanya Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hari Selasa, 18 Januari 2021. Perlu kita pahami bahwa RUU Ibu Kota Negara baru merupakan usulan inisiatif dari Presiden (Pemerintah). Dengan disahkanya RUU Ibu Kota Negara pemerintah gerak cepat untuk memberi nama calon Ibu Kota Negara Baru dengan nama NUSANTARA di daerah Penajem Paser Utara Kalimantan Timur. Penetapan Ibu Kota Negara Baru menuai tanggapan pro dan kontra baik di ruang publik maupun pada tataran akar rumput masyarakat termasuk menyelami keberadaan Konsep Otorita yang diatur dalam RUU Ibu Kota Negara.

Konsep Otorita Ibu Kota Negara sebagai suatu lembaga pemerintah setingkat kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN mengundang perdebatan akademik serta intelektual untuk di cermati secara seksama. Pasalnya dengan adanya Konsep Otorita yang akan dipinpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara maupun Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Karena jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) RUU Ibu Kota Negara yang menyatakan bahwa :

Pemerintahan Khusus IKN […..] dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden.”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

“ (1) Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.”

“(2) Kepala Otorita IKN dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan seebagaimana pada ayat (1) berakhir”

Melihat pengaturan tersebut, Penulis memiliki pandangan karena sejatinya ketika keberadaan Konsep Otorita IKN hanya sebatas pada sektor kewenangan dalam persiapan maupun pemindahan saja, penulis rasa tidak akan menibulkan persoalan karena diberi mandat secara khusus dalam menjalankan skema tersebut. Namun, kita melihat bahwa keberadaan Konsep Otorita seperti mengadopsi bentuk yang hampir mirip dengan kedudukan Kepala Daerah dalam menjalakan konsep pemerintahan daerah tentu menimbulkan ambiguitas dan pertentangan karena tidak sesuai dengan cita-cita semangat otonomi daerah Pasal 18 UUD 1945. Selain itu Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN dalam proses penetapanya ditunjuk secara langsung oleh Presiden serta menjabat selama 5 tahun dan bisa diberhentikan kembali oleh Presiden hal ini mengasumsikan bahwa dengan adanya bentuk “Penunjukan” rawan akan konflik kepentingan karena tidak sesuai suara dan kehendak masyarakat setempat jauh dari nilai demokrasi. Penulis khawatir akan mengebiri juga nilai- nilai demokrastisasi publik karena Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN bertanggung jawab kepada Presiden karena seperti halnya para Menteri tidak jauh berbeda.

Eksistensi mengenai lembaga kekuasaan legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak diatur dan dimuat dalam ketentuan RUU IKN tentu sangat disayangkan karena bagaimanapun juga ketika suatu daerah sekalipun diberikan otonomi khusus/daerah khusus tidak melupakan tentang keberadaan DPRD sebagai lembaga refresentasi keterwakilan masyarakat di daerah sebagai contoh, misalnya ada 4 daerah yang menyandang status khusus dan istimewa, seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, DI Aceh, dan Papua saja tetap memiliki DPRD. Dengan demikian, penulis berpendapat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi :

 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”

Sebagai ciri dari konsep negara hukum maupun demokrasi tentunya adanya suatu batasan dan pemisahan kekuasaan untuk saling mengawasi satu sama lain dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka nilai-nilai tersebut sudah mulai di eliminasi atau bahkan dilupakan karena suatu kekuasaan tentunya harus ada yang mengontrol dan mengawasi lewat lembaga formal yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh karena itu maka sangat disayangkan terkait tidak adanya DPRD di IKN baru. Karena sebagaimana F.J Stahl kalangan ahli hukum eropa kontinental memberi ciri-ciri negara hukum salah satunya adalah pemisahan kekuasaan dalam negara. Selajutnya di dalam Pasal 13 Ayat (1) RUU IKN menyebutkan bahwa

IKN hanya melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD.”

 Ketentuan ini dapat mengakibatkan hilangnya hak konstitusional warga negara di kawasan IKN untuk dapat memilih dan memiliki Dewan Perwakilan Rakyat di daerah. Maka ketika kita mengurai dan mengingat kembali bahwa konsep negara hukum berhubungan dengan konsepsi demokrasi yang menempatkan rakyat pada posisi strategis serta adanya refresentasi keterwakilan rakyat dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan negara, terutama menentukan kepemimpinan yang dipilih secara langsung. (Abdul Hamid, 2016, Teori Negara Hukum Modern).

Oleh sebab itu, keberadaan Konsep Otorita Ibu Kota Negara yang di jalankan oleh Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN harus menjadi perhatian bersama karena dinilai menuai perdebatan baik pro dan kontra selain itu dipertegas kembali dengan tidak adanya kekuasan legislatif di tingkat daerah telah merenggut hak konstitusional warga negara. Penulis berpendapat keberadaan Otorita berpotensi bertetangan dengan UUD 1945 serta menjadi perhatian bersama agar dalam pembuatan produk legislasi pentingya memerlukan masukan dan keterlibatan masyarakat secara luas agar tidak melulu di uji ke Mahkamah Konstitusi baik secara Uji Formil maupun Uji Materi ketika produk legislasi baru-baru disahkan. Karena penulis menilai proses pembahasan dan pengesahan RUU IKN lumayan cukup cepat.

Penulis menjadi teringat terkait diskursus mengenai peran ruang publik menurut Jurgen Habermas bahwa kalau demokrasi tidak mau dimengerti secara minimalis sebagai keikutsertaan dalam pemilihan umum belaka, proses-proses di antara pemlihan umum yang satu dan yang lain haruslah juga dilihat sebagai proses-proses demokratis, dalam  artian bahwa demokrasi haruslah dilihat secara luas dalam mempertimbangkan suara-suara dan masukan aspirasi keinginan masyarakat ditataran ruang publik untuk menginginkan kebijakan sesuai dengan harapan masyarakat (F. Budi Hardiman, 2009, Demokrasi Deliberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas).

 

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Firman Hakim . Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Yuris Muda Indonesia.