Oleh: Afriza Nurhidayah Mufthi

Manusia adalah makhluk sosial, yang dimana membutuhkan manusia satu dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhannya, oleh karenanya dalam hukum, manusia disebut sebagai subjek hukum, yang mana subjek hukum sendiri menurut R.Soeroso adalah sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban, artinya tiap manusia adalah subjek hukum namun ada beberapa pengecualian dimana manusia belum dapat dikatakan sebagai subjek hukum, misalnya dalam hal sedang dibawah pengampuan. Karena perkembangan zaman dan pola hidup yang semakin kompleks muncul sebuah subjek hukum selain manusia yaitu badan hukum yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban.

Dalam menjalani kehidupan tentu para subjek hukum berinteraksi dengan subjek hukum lain yang kerap kali menimbulkan sebuah perikatan yang lahir daripada sebuah perjanjian yang dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya perjanjian pinjam meminjam, perjanjian jual beli, atau perjanjian sewa menyewa yang secara tidak langsung menimbulkan sebuah hak dan kewajiban, misalnya dalam perjanjian pinjam meminjam, si kreditur berhak uangnya dikembalikan oleh debitur apabila sudah jatuh tempo, dan si debitur berkewajiban untuk membayar utangnya kepada kreditur dan sebisa mungkin telah dibayar seluruh utangnya sebelum jatuh tempo yang telah diperjanjikan. Maka secara otomatis perjanjian dibuat untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum itu sendiri maka dari itu muncul sebuah hukum perjanjian atau perikatan yang termaktub dalam buku III KUHPerdata.

Hukum Perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lingkungan Hukum Perdata, Perjanjian sendiri menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian kemudian memunculkan perikatan bagi para pihak yang saling mengikatkan diri sehingga ada hak dan kewajiban yang timbul atas perjanjian yang dibuat. Namun dalam membuat sebuah perjanjian, perjanjian dapat dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, salah satunya adalah perjanjian dibuat atas maksud yang halal, maksud yang halal sendiri ialah isi daripada perjanjian yang dibuat, merujuk kepada Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Walaupun dalam asas hukum perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata atau yang seringkali disebut asas Pacta Sunt Servanda atau asas kebebasan berkontrak, yang mana klausul demi klausul yang dibuat itu adalah hasil kesepakatan antara para pihak dan bersifat layaknya undang-undang bagi para pihak yang berjanji. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).

Kebebasan berkontrak sendiri bukan berarti kita bebas untuk mencamtukan klausul demi klausul tanpa melihat kepada Undang-Undang yang berlaku serta kepatutan masyarakat umum, sebab perjanjian yang berisi klausul yang tidak halal atau terlarang otomatis batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak, misalnya dalam hal perjanjian pinjam meminjam yang mana dalam klausul si peminjam menggunakan uangnya untuk membunuh seseorang yang dia musuhi, tentu perjanjian diatas tidak memenuhi syarat sah perjanjian meskipun syarat subjektif telah dipenuhi. Sepatutnya syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebuah hal yang perlu diperhatikan dikarenakan apabila perjanjian dibuat tidak memenuhi salah satu dari syarat Pasal 1320 khususnya syarat mengenai sebab yang halal selain daripada perjanjian itu sendiri batal hukum tentu akan mendatangkan akibat hukum lain atau bahkan dapat dipidana, seperti perjanjian diatas tentu yang akan membunuh akan dapat dipidana dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Untuk itu dalam membuat sebuah perjanjian haruslah memperhatikan klausul demi klausul agar di kemudian hari perjanjian yang telah dibuat tidak menimbulkan akibat hukum lain.

Sumber

  • R.Soeroso, S. (2019). PENGANTAR ILMU HUKUM. Jakarta: Sinar Grafika
  • Sinaga, N. A. (2018). PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM. Binamulia Hukum, 107-119.
  • Subekti, S. (2017). POKOK-POKOK HUKUM PERDATA. Jakarta: Intermasa
  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

AI

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Afriza Nurhidayah Mufthi, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kader HMI Komisariat Hukum UNTIRTA. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Yuris Muda Indonesia.