Oleh: Rodrikson Alpian Medlimo – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung

Ilustrasi/Akademi Asuransi

Pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan merupakan fenomena dalam masyarakat yang kini dapat dengan mudah ditemukan, seperti membuang sampah ke aliran sungai, penebangan hutan secara ilegal, membuang limbah berbahaya dan beracun tanpa penyaringan terlebih dahulu, bahkan aktivitas penambangan ilegal yang kini menjadi perbincangan masyarakat dan keprihatinan banyak pihak mengingat hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa lingkungan hidup. Sengketa lingkungan hidup (environmental disputes), merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Hal tersebut berimplikasi bahwa pelaku kegiatan berkewajiban bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi terhadap korban dari dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Undang-Undang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang ketentuan pertanggungjawaban atas pencemaran atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat 1 dan 35 ayat 2, menganut dua sifat pertanggungjawaban :

  1. Dasar pertanggungjawaban yang bersifat biasa;
  2. Dasar pertanggungjawaban yang bersifat khusus.

Pada praktiknya dasar pertanggungjawaban bersifat biasa (umum) diselesaikan dengan prinsip Tortious Liability atau Liability Based On Fault yaitu harus terdapat unsur kesalahan (fault) yang dilakukan pihak pelaku perbuatan atau yang mengakibatkan kerugian. Di sisi lain terdapat pertanggungjawaban yang bersifat khusus yaitu prinsip Strict Liability (tanggung jawab mutlak) atau Liability Without Fault suatu pertanggungjawaban tanpa unsur kesalahan.

Pada hakikatnya Tortious Liability memerlukan adanya pembuktian kesalahan sedangkan hal tersebut sangat sulit dilakukan mengingat terdapat kausalitas antara perbuatan dengan kerugian korban. Jika dikaitkan dalam kasus penambangan ilegal, maka si penggugat harus dapat membuktikan bahwa dengan adanya aktivitas tersebut menyebabkan terjadinya degradasi lahan. Pembuktian ini sangat rumit untuk dilakukan mengingat kompleksnya sifat-sifat zat kimiawi dan reaksinya satu sama lain tidak dapat dibuktikan dengan mudah oleh masyarakat awam. Dalam pembuktiannya masyarakat memerlukan dukungan pendapat ahli dengan waktu yang cukup lama, sehingga hal tersebut cenderung menyulitkan korban.

Sementara itu dalam penegakan hukum lingkungan masih ada dasar pertanggungjawaban dengan prinsip Strict Liability, korban tidak perlu melakukan pembuktian terhadap kesalahan pelaku apabila telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 serta Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) di Indonesia pada dasarnya belum pernah dilakukan, padahal konsep ini sangat baik untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang menjadi korban. Ketentuan prinsip Strict Liability sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

  1. Suatu perbuatan atau kegiatan;
  2. Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan;
  3. Mengkombinasikan bahan/limbah berbahaya dan beracun;
  4. Tanggung jawab timbul secara mutlak;
  5. Tanggung jawab yang seketika timbul ketika terjadi pencemaran/perusakan lingkungan.

Seorang peneliti hukum lingkungan dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bernama Prayekti Murharjanti, menginisiasi beberapa kasus kerusakan lingkungan yang dapat diterapkan prinsip Strict Liability. Berdasarkan hasil penelitian ICEL dan Van Vollenhoven Institute bahwa dari tahun 1989-2021 terdapat ratusan kasus sengketa lingkungan di Indonesia.

Penulis ingin memberikan ilustrasi kasus penambangan ilegal yang dilakukan oleh PT Bulawan Daya Lestari (BDL) di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara yang terjadi pada Sabtu (30/10/2021) lalu. Kasus tersebut muncul akibat pemasangan patok batas wilayah di Perkebunan Bolingongot oleh masyarakat Desa Toruakat pada 27 September 2021. Tak disangka, terjadi kericuhan antara masyarakat Toruakat dengan para penjaga lokasi tambang, mereka saling lempar batu hingga pada akhirnya seorang penjaga menembakkan senapan angin yang tertuju pada korban yang menyebabkan tewasnya korban.

Lebih lanjut, menurut Pembina Lembaga Pengawasan Kinerja Instansi Pemerintah, Jendri Sualang, beliau mengatakan bahwa PT BDL selama ini beroperasi tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang berlaku. Izin penggunaan kawasan hutan atas nama PT BDL seharusnya sudah berakhir pada tahun 2019 yang lalu. Selain secara prosedural hukum tidak memiliki izin, aktivitas penambangan oleh PT BDL juga tidak disetujui oleh masyarakat sekitar. Masyarakat menganggap aktivitas penambangan tersebut mengganggu batas wilayah masyarakat adat Toruakat terlebih sudah memakan korban. Namun terdapat kelemahan dalam kasus tersebut utamanya dalam pembuktian bahwa telah terjadi penambangan liar di lokasi tersebut.

Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat dicermati bahwa fenomena sengketa lahan tersebut sangat menarik, meskipun yang menjadi catatan terdapat hal-hal yang bersifat teknis dalam pembuktiannya. Dengan pengaplikasian prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Liability), maka tidak perlu dibuktikan apakah para pelaku (dader) melakukan perbuatan itu atau tidak. Pembuktian yang sederhana ini, berimplikasi bahwa kasus PT Bulawan Daya Lestari (BDL) dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban seluruhnya.

Prinsip Strict Liability merupakan langkah strategis yang sangat menguntungkan pihak korban, dalam rangka meminta pertanggungjawaban si pelaku. Terminologi ini memang sangat tepat mengingat perkembangan teknologi yang mutakhir dan serba canggih, banyak masyarakat menjadi korban modernisasi, termasuk perusakan lingkungan. Namun karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum mengaplikasikan pembaharuan tatanan hukum (reorientasi), maka tidak sedikit para korban yang kecewa.

Strict Liability sebagai sistem hukum yang baru menjadi landasan dalam penyelesaian hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita. Selain itu sistem tersebut merupakan perkembangan yang pesat dalam ilmu hukum karena selama ini unsur kesalahan (fault, mens rea) selalu merupakan pilihan utama dalam dasar pertanggungjawaban klaim dari suatu kerugian.

Dalam kasus PT Bulawan Daya Lestari (BDL) penambangan ilegal yang dilakukan termasuk dalam kategori abnormally dangerous yang menitikberatkan pada hal-hal berikut:

  1. Kegiatan yang mengandung atau menimbulkan risiko bahaya yang tinggi baik terhadap
  2. manusia, tanah, maupun harta benda bergerak;
  3. Kegiatan yang berpotensi menyebabkan bahaya sangat besar;
  4. Kurangnya perhitungan terhadap risiko yang ditimbulkan serta mengesampingkan prinsip
  5. kehati-hatian;
  6. Termasuk kegiatan yang tidak lazim dilakukan (not a matter of common usage);
  7. Terdapat ketidaksesuaian antara sifat kegiatan dengan tempat/areal dimana kegiatan
  8. tersebut diselenggarakan;
  9. Nilai atau manfaatnya bagi masyarakat tidak sebanding dengan tingkat kebahayaan dari
  10. kegiatan yang dilakukan.

Dengan demikian prinsip Strict Liability harus diterapkan secara konsisten dan masif yang dielaborasi melalui kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlangsungan alam. Dengan kata lain terdapat variabel dalam penanganan kasus-kasus terkait lingkungan hidup yang menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan, sehingga permasalahan lingkungan tidak lagi menjadi momok yang menakutkan masyarakat terutama dalam mensukseskan program pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

 

Foto Penulis

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Rodrikson Alpian Medlimo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Yuris Muda Indonesia.