Oleh : Imaro Sidqi
Toleransi terhadap suku, agama, etnik, dan budaya, sebenarnya merupakan hal yang dasar sekali dan sepatutnya dilakukan oleh manusia sebagai bentuk keyakinannya terhadap sang pencipta bahwa manusia pada sejatinya diciptakan memiliki keberagaman yang berbeda-beda.  Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apakah toleransi saat ini sudah dilaksanakan dengan baik? Jawabannya tentu tidak karena toleransi di era sekarang ini sepertinya hanya sebatas angan-angan saja namun pada kenyatannya gagal untuk diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Faktanya di Indonesia yang dikenal sebagai Negara yang beragam dan toleran tidak mengaplikasikannya dengan baik dan benar, masih terdapat beberapa kasus-kasus diskriminasi Ras yang tersebardi bumi pertiwi ini, seperti kasus penyerangan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019 lalu, kasus diusirnya orang karena berbeda agama, kemudian kasus tindakan penyerangan pada waktu dilaksanakannya upacara Midodareni di Solo, serta masih banyak kasus-kasus diskriminasi ras yang lainnya. Kasus-kasus tersebut dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi ras dan etnis yang menjadi bukti bahwa Indonesia yang dikenal sebagai Negara yang majemuk dan dianggap memiliki nilai-nilai toleransi yang tinggi namun secara nyatanya masih belum bisa dilepaskan dari dominasi mayoritas dan minoritas yang seringkali memicu sikap rasial dan stereotip.

Padahal diskriminasi ras sendiri telah ditegaskan dalam Undang-Undang namun mengapa sampai sekarang masih belum bisa diselesaikan?

Aturan tentang penegakan diskriminasi ras memang sudah diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun implementasi UU tersebut selama 12 tahun pemberlakuannya tidak sama sekali efektif dalam menanggulangi diksriminasi rasial dan etnis di Indonesia. Sebagaimana yang telah dikatakan Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam mencatat sampai saat ini belum ada penegakan hukum terhadap kasus diskriminasi ras dan etnis. Hal tersebut disebabkan karena: prinsip larangan diskriminasi dan kesetaraan masih belum terwujud dengan adil dan substansi hukum yang dianggap masih diskriminatif karena pembentukannya tidak jauh dari kepentingan-kepentingan politik. Oleh karenanya menjadi hal yang sangat wajar sekali ketika kondisi diskriminasi ras dan etnis sampai sekarang belum dapat ditanggulangi dengan baik. Padahal seperti yang kita ketahui sendiri bahwa konstitusi kita benar-benar melindungi hak-hak rakyat yang terdiskriminatif, maka diperlukan sebuah penguatan norma-norma yang mengaturnya dengan diupayakan semaksimal mungkin secara pelaksanaan hingga penerapannya, agar hukum tidak hanya menjadi prosedur saja, akan tetapi secara substantifnya bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu pula, permasalahan diskriminasi ras sebenarnya bukan hanya terletak pada ketidaktegasan penegakan hukumnya saja, diskriminasi ras berasal dari pemahaman masyarakat yang masih rendah sehingga berdampak terhadap pola sikap dan perilaku yang membeda-bedakan golongan tertentu.  Sebagai buktinya survey yang dilakukan oleh Komnas HAM telah menemukan sekitar 92,6 persen responden mengaku bahwa dirinya tidak pernah mengalami diskriminasi dan 43,8 persen tidak mengetahui sanksi bagi yang melanggarnya, disini dimungkinkan sekali masyarakat memang memiliki kesadaran terhadap diskriminasi ras dan etnis yang terbilang masih sangat rendah. Lalu jika hal tersebut memang terjadi apa solusinya dan bagaimana alternatif penerapannya?

Penulis terinspirasi untuk merekonstruksi secara konsepsional maupun praxis mengenai moderasi sosio-religius yang memiliki distingsi dengan basis ke-Indonesiaan. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran mengenai tuntutan untuk menemukan formulasi pemikiran baru yang diambil dalam agama khususnya agama Islam yang disesuaikan dengan habitatnya. walaupun secara teks konsepsi tersebut secara umum diperuntukkan untuk memecahkan permasalahan radikalisasi agama, akan tetapi secara lebih khusus juga dapat membantu untuk meminimalisir diskriminasi rasial di Indonesia. Karena dilihat dari makna moderasi itu sendiri secara umum merupakan cara pandang yang di ambil dari posisi tengah dari dua posisi yang berbeda/berseberangan, sehingga tidak condong ke posisi yang manapun dalam mengambil pikiran dan sikapnya. Sikap dan perilaku yang tengah-tengah ini dapat membantu masyarakat yang masih memiliki pemikiran diskriminatif terhadap beberapa golongan-golongan tertentu untuk dipahami sebagai keberagaman yang abadi kemudian bisa berdampak terhadap pola sikap dan perilaku yang toleran. Sikap dan perilaku yang tengah-tengah ini akan memunculkan kepribadian yang mudah untuk menerima suku, agama, etnik, dan budaya disekitar lingkungannya.

Argumentasi yang melandasi pemikiran tersebut, antara lain: 1) Indonesia bukanlah Negara agama atau sering disebut adalah Negara Islam, akan tetapi Negara yang mempunyai meyoritas masyarakatnya menganut ajaran Islam; 2) hubungan atau relasi antara Negara dana agama di Indonesia bersifat simbiotik; 3) Indonesia memiliki nilai-nilai unggul yang berbeda dengan Negara lainnya, yang terangkum dalam  lima (5) Sila Pancasila sebagai philosofische gronslag atau landasan falsafah bangsa; 4) ajaran Islam sangat ramah dan akomodatif dengan kondisi masyarakat.

Terdapat beberapa peran moderasi sosio-religius dalam kehidupan masyarakat; pertama, dalam bidang sosial moderasi bersikap ramah, santun dan toleransi antar sesama. Kedua, peran moderasi dalam budaya; disini tindakan masyarakat saling memahami budaya yang sudah ada sejak lama agar tidak merusaknya ataupun mencelahnya. Ketiga, berperan terhadap agama moderasi dapat di tunjukan atau dieksiskan dengan tidak berpaham yang merusak agama (radikal, liberal, atau yang sejenisnya). Peran-peran moderasi sosio-religius di sini memberikan jalan yang lebih ramah dan jalan yang lebih santun, menentang segala pemikiran radikal maupun liberal agar terciptanya kehidupan yang lebih damai tanpa adanya unsur kekerasan dan paksaan. Hadirnya moderasi sosio-religius memberikan nuansa baru dalam kehidupan masyarakat; mampu membangun atau menciptakan hermonisasi sosial, budaya, dan agama dalam konteks ke-Indonesiaan khususnya dapat mencegah terjadinya diskriminasi rasial di Indonesia.

Berdasarkan argumentasi tersebut maka, konstruksi baru mengenai formulasi konsep moderasi sosio-religius berbasis ke-Indonesiaan, harus mengacu pada ajaran agama (dengan tidak meninggalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai landasan dasar dalam berkehidupan masyarakat secara luas di Indonesia). Integrasi-interkoneksi antara dua kutup tersebut, harus diramu dan dibangun sebagai bentuk kontruksi yang saling mengisi, menguatkan dan melengkapi, sehingga terbangun konstruksi yang harmonis. Nilai-nilai luhur (values) universal yang dimiliki keduannya (Agama dan Pancasila) menjadi kekuatan pengokoh bangsa Indonesia dalam mereduksi diskriminasi rasial, dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Beberapa gagasan yang telah dijelaskan dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut: Pertama, Diperlukan adanya political will agar dapat mengubah orientasi politik yang masih bias terhadap hak-hak warga Negara, karena secara latar belakang yang kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia sejak orde baru hingga sekarang masih didominasi oleh kelompok tertentu saja. Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui civil society harus terus diupayakan dan lebih terbuka terhadap semua golongan tanpa adanya bias dengan menerapkan asas tujuan hukum yang ada. Ketiga, membangun insitusi-institusi sosial yang memiliki keadilan yang tinggi agar dapat mengurangi bias kepada masyarakat khususnya dalam praktek dunia kerja.

Berdasarkan kontruksi baru tersebut, prinsip moderasi sosio-religius berbasis ke-Indonesiaan ini bisa menjadi sumber utama inspirasi baru untuk ditanamkan dalam benih-benih regulasi, tentunya hal demikian dapat membantu menciptakan hukum sesuai dengan tujuannya yakni memberikan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan bagi masyarakat khususnya untuk mengakhiri diskriminasi rasial dalam negeri tercinta ini.