Oleh : Febry Indra Gunawan Sitorus

Mengenal Berbagai Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata

Dalam perkara perdata, istilah “penyitaan” seringkali kita jumpai. Secara sederhana, penyitaan yang dikenal dalam hukum acara perdata ini merupakan suatu tindakan hukum untuk mengamankan barang-barang yang menjadi jaminan atau objek sengketa. Menurut Yahya Harahap (2006: 282), pengertian dari penyitaan atau eslag adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat berupa barang yang disengketakan, atau barang yang akan dijadikan sebagai pelunasan secara paksa ke dalam penjagaan selama proses pemeriksaan berlangsung yang dilakukan secara resmi atas perintah Hakim atau pengadilan, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

M. Yahya Harahap menguraikan lebih lanjut pengertian penyitaan yaitu sebagai (hal. 282):

  1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan;
  2. Tindakan paksa penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim;
  3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan dan bisa juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang barang yang disita tersebut;
  4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, dikenal beberapa jenis penyitaan, antara lain:

Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Sita jaminan merupakan sita yang diletakkan terhadap benda-benda milik tergugat, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang atau pemenuhan prestasi. Persyaratan dilakukannya sita jaminan adalah terdapat sangka yang beralasan bahwa tergugat memiliki niat untuk menggelapkan atau melarikan barang-barangnya. Berdasarkan Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBg, sita jaminan dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permintaan penggugat. Ketua Pengadilan Negeri kemudian dapat memberi perintah untuk meletakkan sita terhadap barang yang bersangkutan untuk menjaga hak-hak para pihak dalam hal adanya dugaan yang beralasan terhadap tergugat sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. 
Sudikno Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia (hal. 93) menyatakan sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. 
M. Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 339) menerangkan bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan.

Kemudian objek yang dapat dimohonkan sita jaminan tersebut antara lain (hal. 341):

  1. Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak;
  2. Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
  3. Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan;
  4. Dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya

Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag)

Sita revindikasi ialah sita yang dimohonkan oleh pemilik suatu benda bergerak terhadap bendanya yang berada dalam penguasaan tergugat atau pihak lain. Ketentuan terkait sita revindikasi tercantum dalam Pasal 226 HIR dan Pasal 714 Rv. Permohonan atas sita revindikasi diajukan kepada pengadilan negeri di tempat orang yang menguasai benda tersebut berdomisili. Untuk mengajukan permohonan ini, barang yang diminta untuk diletakkan di bawah sita harus berada di bawah penguasaan tanpa hak. Selain itu, dalam surat permohonan harus dijelaskan secara rinci mengenai identitas barang, seperti jenis, ukuran, jumlah, dan sebagainya.

M. Yahya Harahap (hal. 326) menjelaskan sita revindikasi (revindicatoir beslag) termasuk kelompok sita yang mempunyai kekhususan tersendiri terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu:

  1. Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat),
  2. Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, dan
  3. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya.

 Oleh karena yang meminta dan mengajukan penyitaan adalah pemilik barang sendiri, maka lazim disebut penyitaan atas permintaan pemilik. Jadi, sita revindikasi merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak (hal. 326).

Sita Marital (Maritaal Beslag)

Sita marital merupakan sita yang dimohonkan oleh pihak istri terhadap harta perkawinan, baik yang berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, dalam rangka menjamin agar barang tersebut tidak dialihkan atau diasingkan oleh sang suami selama proses perceraian berlangsung. Pada dasarnya, sita marital bertujuan untuk menjamin agar setelah proses perceraian selesai pihak isteri tetap mendapat harta yang menjadi bagiannya. Dengan adanya penyitaan terhadap harta perkawinan, baik pihak suami atau istri tidak diperbolehkan untuk memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi. Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai sita marital secara umum, antara lain Pasal 823 Rv dan Pasal 190 KUH Perdata. Namun, ketentuan sita marital bagi perceraian suami-istri yang beragama muslim merujuk pada Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
Menurut M. Yahya Harahap (hal. 369), sita marital bertujuan utama untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung.
Perlu diketahui bahwa Pasal 95 ayat (1) KHI memungkinkan untuk dilakukan sita marital oleh seorang suami/istri dalam suatu perkawinan tanpa melakukan gugatan perceraian apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Pasal 136 ayat (2) KHI menyatakan bahwa pelaksanaan sita marital hanya dapat dilakukan oleh seorang suami/istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan sita marital kepada Pengadilan Agama.

Sita Eksekusi (Executoir Beslag)

Sita eksekusi adalah sita yang dilakukan terhadap barang-barang yang tidak dapat dieksekusi secara langsung dan tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Biasanya, sita eksekusi hanya menyangkut jaminan pelunasan utang atau pemenuhan prestasi. Apabila sebelumnya telah diletakkan sita jaminan terhadap suatu benda, maka tahap sita eksekusi dengan sendirinya dikecualikan dan dihapuskan menurut hukum, dikarenakan sita jaminan otomatis beralih menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan telah diputus. Ketentuan mengenai sita eksekusi ini diatur Pasal 208 RBg. Pemohon dapat mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan oleh tergugat dengan sukarela.

Bersumber dari buku M. Yahya Harahap Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, sita eksekusi atau executoriale beslag merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang (hal. 67). Sita eksekusi bermakna sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang diperoleh setelah barang yang disita dijual lelang. Sehingga dapat dipahami bahwa sita eksekusi dilakukan pada tahap proses (hal. 68 – 69):

  1. Perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
  2. Penyitaan dilakukan pada tahap proses eksekusi.

Perlu digarisbawahi bahwa dengan adanya sita jaminan yang telah dilaksanakan terlebih dahulu, maka tahap sita eksekusi menurut hukum dengan sendirinya dikecualikan dan dihapuskan (hal. 69 – 70). Hal ini dikarenakan pada saat diletakkan sita jaminan, tidak diperlukan lagi tahap sita eksekusi sebab asasnya otomatis beralih menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.