Doktrin Monroe adalah salah satu kebijakan Amerika Serikat yang pertama kali dicetuskan oleh James Monroe presiden ke 5 Amerika Serikat pada 2 Desember 1823, yang berbunyi: “Amerika Serikat menganggap segala campur tangan pihak luar dalam urusan negara – negara di benua Amerika sebagai (ancaman) bahaya terhadap keamanan dan keselamatannya”. Doktrin ini dicetuskan karena pada tahun-tahun sebelum 1823 di wilayah ini banyak terjadi intervensi terhadap Amerika Serikat oleh negara-negara adidaya Eropa. Presiden James Monroe pertama menyatakan doktrin selama Negara tahunan ketujuh Uni Alamat ke Kongres. Pada akhir abad ke-19, deklarasi Monroe dipandang sebagai saat yang menentukan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan salah satu prinsip yang paling lama berdiri. Itu akan dipanggil oleh banyak negarawan AS dan beberapa presiden AS, termasuk Ulysses S. Grant, Theodore Roosevelt,dll. Maksud dan dampak dari Monroe Doctrine bertahan dengan hanya variasi kecil selama lebih dari satu abad. tujuan lain adalah untuk membebaskan koloni baru merdeka dari Amerika Latin dari intervensi Eropa dan menghindari situasi yang bisa membuat Dunia Baru medan pertempuran untuk kekuatan Old World, sehingga Amerika Serikat bisa menggunakan pengaruhnya sendiri tidak terganggu. Doktrin menegaskan bahwa Dunia Baru dan Dunia Lama yang tetap bidang jelas terpisah dari pengaruh, karena mereka terdiri dari negara-negara yang sama sekali terpisah dan independen.

Selanjutnya, Doktrin Monroe digunakan oleh beberapa negarawan dan presiden AS, seperti Theodore Roosevelt, John F. Kennedy dan Ronald Reagan. Doktrin Monroe (Monroe Doctrine) adalah asas politik luar negeri Amerika Serikat yang terkandung dalam pesan Presiden Monroe kepada Kongres tahun 1823. Doktrin berawal dari dua masalah diplomatik, yaitu pertempuran secara kecil-kecilan dengan Rusia mengenai pantai barat laut Amerika Serikat dan kekhwatiran bahwa Aliansi Suci (Rusia, Austria, Prusia) akan mencoba menguasai kembali negara-negara Amerika Latin yang baru saja melepaskan diri dari Spanyol. Menteri Luar Negeri Inggris menghendaki pengiriman pernyataan bersama Inggris – Amerika kepada negara-negara anggora Aliansi Suci, tetapi Amerika bersikeras bertindak sendiri dan menyusun doktrin tersebut yang mengandung hal penting, yaitu ada empat prinsip dasar, yang cukup terkenal antara lain :

  1. Amerika Serikat tidak akan mencampuri masalah-masalah internal ataupun peperangan di antara Negara Eropa
  2. Amerika Serikat mengakui dan tidak mencampuri koloni yang masih ada di bawah keuasaan negara Negara Eropa
  3. Negara Eropa harus menghentikan kolonisasi lebih lanjut
  4. Upaya apapun oleh Negara Eropa untuk menekan atau mengendalikan Negara manapun di dunia akan dipandang sebagai tindakan kekerasan melawan Amerika Serikat.

Dikeluarkannya Doktrin Monroe ini, maka upaya negara-negara Eropa untuk menjajah atau melakukan campur tangan terhadap negara-negara di benua Amerika akan dipandang sebagai agresi, sehingga Amerika Serikat akan turun tangan. Akan tetapi, Amerika Serikat tidak akan mengganggu jajahan Eropa yang sudah ada. Doktrin ini diterapkan setelah sebagian besar jajahan Spanyol dan Portugal di Amerika Latin telah merebut kemerdekaannya. Doktrin Monroe intinya adalah “America for the Americans” yang berarti politik isolasi, artinya negara-negara di luar Amerika jangan mencampuri soal-soal dalam negeri Amerika dan sebaliknya Amerika tidak akan ikut dalam soal-soal di luar Amerika. Doktrin Monroe dapat juga diartikan sebagai Pan-Amerikanisme, yaitu seluruh negara-negara di Amerika harus merupakan satu keluarga Bangsa Amerika di bawah pimpinan Amerika.

Pada awal berdirinya, Amerika melakukan politik netralitas terhadap perpolitikan Eropa. Amerika yang mengedepankan asas demokrasi  memandang manusia mempunyai hak dalam menentukan nasibnya sendiri, setiap individu bebas mengutarakan pendapat serta menentukan nasibnya sendiri. Pengalaman sebagai koloni di bawah kekuasaan Inggris membentuk watak demokrasi Amerika Serikat. Ucapan Presiden Monroe yang terkenal dengan Doktrin Monroe menyatakan bahwa politik Amerika Serikat netral terhadap permasalahan politik di Eropa. Doktrin Monroe merupakan tuntutan untuk tidak saling menyerang atas negara-negara Eropa di belahan bumi Barat (Jones, 1992: 58). Tanggal 7 November 1823, dideklarasikan Doktrin Monroe oleh Presiden Amerika Serikat kelima, James Monroe. Deklarasi ini dijalankan dengan tegas oleh Amerika Serikat, sehingga negara-negara Eropa terpaksa menerimanya. Di dalam deklarasi ini juga sangat ditekankan mengenai pembentukan koloni baru bagi Amerika Serikat.

Politik netralitas Amerika Serikat berjalan pasca kemerdekaan hingga beberapa masa sebelum berkecamuk perang di Eropa. Amerika Serikat menjalankan asas kebebasan tanpa mencampuri urusan politik Eropa, netralitas dimaksudkan agar Amerika Serikat tidak terkungkung dalam urusan ekonomi terhadap salah satu pihak yang bersengketa. Politik netralitas bermaksud agar ekonomi Amerika Serikat bebas berhubungan dengan negara manapun. Sesungguhnya, dengan dikeluarkannya deklarasi ini Amerika Serikat telah memonopoli penjajahan di Amerika Selatan dan Tengah untuk dirinya sendiri.

Pernyataan atau Doktrin Monroe ini mendapatkan dukungan dari Inggris dimana Inggris telah mempersiapkan kekuatan angkatan lautnya yang cukup ditakuti karena jumlah dan kualitasnya yang cukup banyak dan baik. Dan dengan adanya Doktrin Monroe ini hubungan Amerika Serikat dengan Negara Amerika Latin makin dekat karena ada persepsi bahwasanya Amerika Serikat telah membantu untuk melindungi kawasan Amerika Latin. Namun persepsi negatif dalam melihat sikap Amerika Serikat terhadap kawasan Amerika Latin pun juga muncul. Pemerintah Negara Amerika Latin berfikir bahwa Amerika Serikat menggunakan Doktrin Monroe sebagai media untuk mendominasi benua Amerika. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan investasi dari Amerika maupun sekutunya yakni Inggris yang meningkat setelah keluarnya Doktrin Monroe.

Sikap dari Amerika Serikat yang begitu mencampuri urusan Amerika Latin telah membuahkan pergolakan fisik antara Amerika dengan Spanyol. Dimana dengan adanya insiden meledaknya kapal Amerika maka sikap untuk bermusuhan dengan Spanyol muncul di benak rakyat Amerika dan akhirnya telah berhasil mengusir kekuatan Spanyol dari Kuba. Selain ekses yang diakibatkan oleh adanya peranan yang begitu besar dari Amerika maka dalam pembuatan rancangan konsitusi Kuba tahun 1900, pihak Amerika Serikat memaksakan adanya satu dokumen yang terkenal yakni, Amandemen senator orville hitchcock platt (platt amendement). Dalam amandemen ini pihak Amerika memberikan hak untuk dapat mencampuri urusan dalam Negeri dari negara Kuba. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi harta dan benda serta warga Amerika Serikat yang ada di Kuba. Tentu saja hal ini telah membuat pembatasan hak dari Kuba dalam meminta bantuan asing lainnya. Sekaligus tidak dapat untuk mencegah keinginan dari Amerika untuk membangun pangkalan angakatan lautnya di Kuba.

Interpestasi yang meluas dari Doktrin Monroe terjadi seiring dengan tampilnya Amerika Serikat menjadi salah satu kekuatan dunia. Amerika mengkalim bahwasanya negara ini adalah polisi dunia. Sehingga negara Negara Amerika Latin ikut menjadi wilayah pengaruhnya serta menjadi penyumbang kekuatan dari Amerika secara finansial. Selain itu dengan adanya penginteprestasian yang meluas atas doktrin mempermudah upaya Amerika Serikat untuk mendapatkan akses sumber daya dari Negara Amerika Latin. Namun upaya Amerika bukanlah tanpa ada tantangan dari negara-negara kolonial lainnya ataupun dari pemerintah Negara baru di Amerika Latin. Selain dengan menggunakan Doktrin tersebut untuk mengimperialis Amerika Latin, Interpretasi dari Doktrin Monroe ini juga terwujud dalam keterlibatan Amerika dalam Perang Dunia.

Ketika Persekutuan memusatkan perhatian mereka ke Spanyol beserta koloni-koloninya di Dunia Baru, keyakinan Amerika Serikat terhadap pemerintah- pemerintah baru Amerika Selatan untuk tetap tegak, tergoncang dengan hebat. Bagi Pemerintah Amerika Serikat yang selama bertahun-tahun menjalankan politik tidak campur-tangan sebagaimana dianjurkan oleh Washington, Hamilton, Jafferson, John Adams, dan lain-lain, hal ini merupakan usaha terang-terangan kekuatan-kekuatan Eropa untuk menduduki wilayah-wilayah yang telah memerdekakan diri dari para tuannya yang dahulu.  Unsur dari Doktrin Monroe ini sering dibahas oleh Washington. Jefferson, Madison, Monroe dan para anggota konggres sehingga pada waktu Presiden Monroe memaklumatkan gagasannya yang lebih dikenal dengan Doktrin Monroe di hadapan konggres 2 Desember 1823, dimana beberapa bagiannya adalah Doktrin Monroe. Sebagian kutipan pidatonya adalah: Terhadap setiap koloni atau tanah jajahan penguasa Eropa yang ada, kita tidak dan tidak akan turut campur. Tetapi terhadap pemerintah yang yang telah menyatakan kemerdekaan mereka dan mempertahankanya kita… akui, langkah negara Eropa manapun yang bertujuan menindas, atau yang mengatur nasib mereka dengan cara lain, tidak bisa kita lihat dengan cara lain kecuali sebagai pernyataan permusuhan terhadap Amerika. Amanat tahunan Monroe dimana beberapa bagiannya merupakan Doktrin Monroe. Isi Doktrin Monroe diatas mempunyai 3 hal arti penting antara lain:

  1. Negara Amerika Serikat tidak akan turut campur tangan dalam urusan Negara Eropa
  2. Eropa tidak boleh campur tangan dengan keberadaan Pemerintah Amerika.
  3. Eropa tidak boleh menjajah lebih lama di Amerika.

Pentingnya doktrin ini dari sudut sejarah telah diramalkan oleh Thomas Jefferson, ketika dimintai nasihatnya oleh Presiden Monroe pada tanggal 24 oktober 1823, ia mengatakan bahwa : “ Masalahnya … ialah yang paling penting pernah diberikan kepada saya untuk direnungkan sejak kemerdekaan. Itu yang menjadikan kita suatu bangsa. Ini menetapkan pedoman dan menunujukkan arah yang kita rintis dalam melintasi samudera waktu yang akan terbuka di hadapan kita … Garis kebijaksanaan kita yang pertama dan yang utama ialah, bahwa kita tidak akan pernah melibatkan diri dalam kancah pertikaian di Eropa, tidak  pernah membolehkan Eropa mencampuri (Sisi sebelah sisi) masalah Atlantik. Amerika, Utara dan Selatan, mempunyai seperempat kepentingan yang berbeda dengan kepentingan Eropa serta mempunyai cirinya sendiri. Oleh karena itu, Amerika harus mempunyai sistemnya sendiri, terpisah dan terlepas yang dimiliki Eropa. Selagi Eropa bekerja keras untuk menjadi domisili kelaliman (despotisme), usah kita tentu saja harus menjadikan belahan bumi kita domisili kebebasan” (Bradley, 1991 : 21).

Apa yang dipertaruhkan Amerika di tahun 1823 ?Pertama, negara baru itu memerlukan waktu itu untuk mengembangkan lembaga-lembaganya yang membebaskan dirinya ketergantungan ekonomi dari Eropa, khususnya Inggris. Tidak ada pilihan lain kecuali politik netralistis. Kedua, pedagang Amerika ingin dapat memasuki (akses) pasar di Karibia dan Amerika Latin. Kolonialisme membatasi akses perdagangan ke negara induk. Republik-republik yang merdeka menawarkan pasar terbuka kepada pedagang yang banyak akal itu. Masalah ini sama penting untuk Inggris, sebab pada waktu itu kapal-kapal mereka menguasai lautan.

Doktrin ini memperkuat tekad Amerika untuk tetap menjauhi persekutuan yang menjerat dan menjelaskan politiknya terhadap diperkenalkannya kembali kolonialisme.Tidak mengherankan, Doktrin Monroe itu mencoba nemadukan idealisme politik dengan kepentingan kapitalis. Selagi melindungi negara-negara yang baru merdeka dari Spanyol dan Perancis, Amerika Serikat memperoleh persamaan akses ke pasar Amerika Latin, dengan demikian menjadi saingan untuk para pedagang Yankee. Akan  tetapi, yang menarik keuntungan ialah orang Inggris bukan orang Amerika. Dengan pelayaran yang besar dan kuat di laut dan modal mereka di London, Inggris mampu memonopoli perdagangan di Amerika Serikat selama sisa abad ini.Dengan pernyataan Monroe yang tegas, Amerika menjadi dewasa sebagai peserta dalam permainan politik kekuasaan. Dalam kurang dari setengah abad, Amerika Serikat telah memperoleh konsensi wilayah dari Inggris di perbatasan Kanada. Doktrin Monroe memberikan kepada Amerika status sebagai negara yang harus diperhitungkan sampai saat ini.

 

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, Analis Hukum di Sekretariat Kabinet RI. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Yuris Muda Indonesia.