https://pixabay.com/images/id-2922154/
Ilustrasi/Pixabay

Dalam dunia bisnis, istilah pailit adalah tak lagi asing. Kepailitan adalah kondisi pada perusahaan yang terkadang berujung pada kebangkrutan alias gulung tikar. Lalu apa itu pailit? Masih banyak orang yang beranggapan kalau bangkrut dan arti pailit adalah dua hal yang sama. Padahal keduanya berbeda.

Perbedaan Pailit dan Bangkrut

Menurut bahasa, kata pailit berasal dari bahasa Perancis yaitu failite yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti kemacetan dalam pembayaran. Pailit juga memiliki arti sebagai sebuah proses di mana seorang debitur mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang telah dinyatakan oleh pengadilan.

Pengadilan yang berhak menggugat adalah pengadilan niaga, karena debitur tersebut tidak bisa membayar utangnya. Persoalan kepailitan merupakan persoalan ketidakmampuan untuk membayar utang.

Ada pula pengertian secara hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa pailit dapat dijatuhkan apabila debitur apabila:

  1. Memiliki dua atau lebih kreditor.
  2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
  3. Baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Sedangkan bangkrut memiliki arti keadaan sebuah perusahaan yang menderita kerugian besar hingga jatuh atau dapat disebut dengan gulung tikar. Penyebab kebangkrutan sebuah perusahaan dikarenakan kerugian yang dialaminya.

Artinya, perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat. Sedangkan pailit, dalam kondisi keuangan yang sehat pun ia dapat dinyatakan pailit karena utang.

Ketentuan pailit diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Sedangkan, asas hukum Hukum Kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dan asas khusus dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 1131 KUHPerdata:

Seluruh harta benda seorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya.

Pasal 1132 KUHPerdata:

Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini Kreditor dan Debitor, atau juga masyarakat. Sebab, hubungan pailit  tidak hanya dengan orang-perorangan (pengusaha), tetapi juga perusahaan.

Perbedaan Penyebab Terjadinya Pailit dan Bangkrut

Apabila sebuah perusahaan memiliki dua utang yang belum dibayar, maka perusahaan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dipailitkan. Beberapa perusahaan yang mengalami pailit biasanya disebabkan oleh:

  1. Memiliki tanggungan utang yang menjadi penyebab utama dari kepailitan suatu perusahaan. Terkadang perusahaan terlalu berani dalam mengambil resiko dengan mengambil utang yang terlalu tinggi, tanpa menghiraukan bagaimana cara mengembalikannya. Hal ini lah yang membuat perusahaan mengalami kepailitan.
  2. Tidak mampu menangkap setiap kebutuhan konsumen.
  3. Berhenti untuk melakukan inovasi. Sehebat apa pun suatu perusahaan, apabila tidak melakukan inovasi maka akan menyebabkan perusahaan tersebut kalah dalam persaingan dan tertinggal.
  4. Harga yang terlalu mahal.
  5. Terlalu fokus pada pengembangan suatu produk.
  6. Memiliki ketakutan yang berlebihan. Memiliki rasa takut bangkrut, rugi dan lain-lainnya memang merupakan hal yang wajar. Namun jangan sampai rasa takut tersebut berlebihan sehingga menjadikan tidak fokus untuk melayani kebutuhan konsumen. Kondisi tersebut justru harus diwaspadai karena akan menghambat kinerja perusahaan yang dapat membawa efek kehancuran.
  7. Kurang peka atau kurang mengamati pergerakan kompetitor.

Perusahaan yang mengalami kebangkrutan biasanya ditandai dengan adanya indikator manajerial dan operasional. Pertumbuhan ekonomi yang rendah juga dapat menjadi indikator yang cukup penting pada lemahnya peluang bisnis. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Perkara Nomor 18/PUU-VI/2008, bangkrut disebabkan oleh dua hal utama, yaitu:

  1. Faktor-faktor eksternal di luar kewenangan pengusaha, misalnya kebijakan IMF menutup sejumlah bank di Indonesia yang juga mempunyai dampak pada pengusaha-pengusaha maupun buruh.
  2. Adanya miss management, seperti pada tahun 1998 IMF yang memaksa menutup sejumlah bank di Indonesia sehingga bank-bank di Indonesia bangkrut, banyak perusahaan di Indonesia juga ikut bangkrut.

AI-