Ilustrasi/Binus University

Pengertian Perusahaan Kelompok

Di Indonesia istilah perusahaan kelompok lebih dikenal dengan konglomerasi. Kata konglomerasi berasal dari kalimat bahasa inggris yaitu conglomerate. Menurut Black Law Dictionary pengertian conglomerate berarti “a corporation that owns unrelated enterprises in wide variety of industry”.[i]

Menurut Christianto Wibisono, yang dimaksud dengan perusahaan kelompok ialah salah suatu bentuk usaha yang merupakan penggabungan atau pengelompokan dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam berbagai kegiatan baik vertikal maupun horizontal.[ii]

Emmy Pangaribuan mendefinisikan perusahaan kelompok sebagai suatu gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait satu dengan yang lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan yaitu suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.[iii]

Cara Terjadinya Perusahaan Kelompok

Perusahaan kelompok dapat terjadi melalui penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan. Pengertian penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi) diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, salah satu cara pembentukan perusahaan grup adalah melalui merger. Sedangkan Sri Redjeki Hartono lebih lanjut mengatakan tujuan penggabungan suatu perusahaan adalah untuk kemajuan dari masing-masing perusahaan dan secara tidak langsung adalah untuk dan demi keuntungan dan kepentingan orang-orang (pemilik) yang berada di belakang nama perusahaan yang bersangkutan.[iv]

Hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya dalam hal terjadinya merger pada perusahaan kelompok merupakan hubungan hukum kontraktual antara induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dengan anak perusahaan.

Aspek Hukum Perusahaan Kelompok

Perusahaan-perusahaan yang tergabung didalamnya adalah badan-badan usaha yang masing-masing merupakan sebuah badan hukum tersendiri, konsekuensinya perusahaan yang terkait dalam perusahaan grup mempunyai hak dan kewajiban hukum masing-masing. Mereka tidak dapat ikut bertanggungjawab kepada pihak ketiga dan juga tidak memperoleh hak yang dihasilkan dari hubungan hukum yang dibuat oleh salah satu perusahaan di dalam kelompok dengan pihak ketiga. Bahkan mungkin pihak ketiga belum tentu mengetahui bahwa perusahaan yang mengadakan perjanjian dengannya adalah anggota pada suatu kelompok perusahaan.[v]

Aspek Ekonomi Perusahaan Kelompok

Menurut Emmy Pangaribuan, perusahaan kelompok itu tersusun dalam suatu kesatuan ekonomi.[vi] Meski begitu, unsur kesatuan dari sudut ekonomi tidaklah berarti menjadi suatu keharusan bahwa di dalam susunan perusahaan-perusahaan itu masing-masing perusahaan ke luar harus bertindak sebagai kesatuan ekonomi. Karena jika ditinjau dari segi pendekatan hukum, bahwa masingmasing perusahaan anak maupun perusahaan induknya secara yuridis berkedudukan terpisah secara mandiri. Oleh karena itu sangatlah penting dibedakan antara kesatuan ekonomi dalam perusahaan induk dengan perusahaan anak dari perusahaan induk tersebut dengan huhungan ekonomi antara perusahaan dengan cabang atau branch.

Yang dimaksud dengan perusahaan anak atau dalam bahasa Inggrisnya lazim disebut dengan subsidiary ialah “company owned by holding company and unlike branch it is separately incorporated “.[vii] Sedang yang dimaksud dengan cabang atau branch ialah “unit or part of a company. This not separately incorporated”.[viii]

DAFTAR REFERENSI

  1. [i] Abriged, 2000, Black’s Law Dictionary 7th Edition, St. Paull Minnesotta, West Publishing Co, hlm. 242.
  2. [ii] Sulistiawaty, Tanggung jawab perusahaan Induk Terhadap Kreditur Perusahaan Anak, Tesis Pasca Sarjana, UGM, 2008, hlm. 43
  3. [iii] Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Perusahaan kelompok, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996, hlm 1
  4. [iv] Sri Redjeki Hartono, et.al., 2000, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Jakarta : Mandar Maju, hlm. 50.
  5. [v] R. Murjiyanto, 2002, Pengantar Hukum Dagang; AspekAspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli, Liberty, Yogyakarta, hlm 69.
  6. [vi] Emmy Pangaribuan Simanjuntak, hlm 2
  7. [vii] Ray August, Internasional Businnes Law text Cases and Readings 3rd Edition, (NJ 07458, Prentice Hall Upper Saddle River, 1999), hlm. 197
  8. [viii] Ibid