Pendahuluan

Bank yang dicabut izin usahanya harus mempertanggungjawabkan dana nasabah akibat resiko yang timbul baik itu karena kesalahan manajemen, kerugian bank itu sendiri termasuk akibat pandemi, kelalaian petugas bank, tanpa perlu mempertimbangkan apakah hal itu tanggung jawab pemilik ataupun pengurus bank. Pengembalian dana nasabah akibat likuidasi dapat dilihat pengaturannya di dalam Pasal 1132 KUHPerdata tentang utang piutang yang diistimewakan, antara lain seperti pemegang gadai dan hipotik. Kemudian untuk utang piutang biasa yang berarti dalam penyelesaian kewajiban bank, akan dibayarkan pada saat pemegang gadai dan hipotik telah selesai dibayarkan.

Mengenai likuidasi, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan seperti pembentukan tim likuidasi dan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.[i] Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan likuidasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pengertian dan Jenis-Jenis Bank

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.[ii] Pengertian tentang bank dikemukakan oleh beberapa pendapat, diantaranya yakni sebagai berikut:

  1. Menurut G.M. Verryn Stuart

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebuthan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat penukar baru berupa uang giral.[iii]

  1. Menurut Munir Fuady

Pada hakikatnya, kegiatan perbankan itu tidak lebih dari sekedar pialang. Maksudnya adalah hanya sebagai perantara pihak yang kelebihan dan untuk diinvestasikan pada pihak yang memerlukan dana.[iv]

Sementara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.7 tahun 1992 jo. Undang-undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan untuk pengertian Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[v]

Jenis-jenis bank berdasarkan Undang-undang yang berlaku yakni berdasarkan cakupan kegiatannya seperti Bank Umum dan BPR. Dalam praktek perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998, adapun jenis perbankan ini dapat dilihat dari berbagai segi yakni sebagai berikut:[vi]

  1. Dilihat dari segi Fungsi
  • Bank Umum

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

  • Bank Perkreditan Rakyat

BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

  1. Dilihat dari segi Kepemilikan

Kepemilikan ini dapat dilihat dalam akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:[vii]

  • Bank Milik Pemerintah

Bank dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki pemerintah. Contoh:

      • Bank Mandiri;
      • Bank Negara Indonesia (BNI);
      • Bank Rakyat Indonesia (BRI);
      • Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan Bank miliki pemerintah daerah yakni sebagai berikut:

      • BPD Sumatera Barat;
      • BPD Jawa Barat;
      • BPD DKI Jakarta;
      • BPD Jawa Tengah.
  • Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini sebagian besar dimiliki sahamnya oleh pihak swasta berikut untuk pembagian keuntungan pun diperuntukkan untuk swasta, contoh seperti berikut:

      • Bank Mega;
      • Bank Central Asia (BCA);
      • Bank CIMB Niaga.
  • Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri, baik milik swasta ataupun pemerintah asing, contohnya seperti berikut:

      • Bank of Tokyo;
      • American Express Bank;
      • Bangkok Bank;
      • Hongkong Bank.
  1. Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari segi status yakni sebagai berikut:

  1. Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso, pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisi ditentukan oleh Bank Indonesia;
  2. Bank Nondevisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.
  1. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga
    1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat), hampir semua bank yang ada di Indonesia berlandaskan kepada prinsip kerja konvensional yang mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik itu untuk simpanan berupa giro, tabungan ataupun deposito;
    2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam), perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dan penentuan harha atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Likuidasi Bank di Indonesia

Ketentuan likuidasi dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni terdapat dalam:

  • Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, apabila :

1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau,

2) Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia (sekarang OJK) dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi;

  • Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian ketentuan likuidasi juga di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Perbankan tentang Pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank. Berdasarkan PP tersebut, pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia apabila:

  • Pasal 3 ayat (2) huruf b dan pasal 4 ayat (1)

Pasal 3 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa apabila :

    • Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau;
    • Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham;
    • Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia.
  • Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan likuidasi bank oleh Bank Indonesia ditetapkan dan diserahkan kepada Badan Khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
  • Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal para pemegang saham akan membubarkan badan hukum bank atas keinginan sendiri, pembubaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia.

Dalam perkembangannya, sebagai tindak lanjut pengaturan mengenai penjaminan dana masyarakat khususnya dalam rangka mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 37 B Undang-Undang Perbankan, yaitu tentang perlunya pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan. Pada tahun 2004 pemerintah membentuk suatu badan khusus yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kemudian walaupun telah dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menyebutkan bahwa proses likuidasi yang dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang tentang LPS, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Terkait pengawasan dan pencabutan izin dan likuidasi bank sekarang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan demikian setelah berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2012 tentang OJK, maka jika ada bank yang tidak sehat atau pailit kewenangan untuk melikuidasi bank tersebut yang dulunya menjadi kewenangan Bank Indonesia beralih menjadi kewenangan OJK.

Kedudukan nasabah akibat likuidasi bank tidak memiliki hak utama terhadap pembayaran simpanan jika banknya dilikuidasi. Kedudukan nasabah berada dibawah kewajiban-kewajiban bank kepada kreditor lainnya, yaitu setelah pembayaran gaji pegawai yang terutang, biaya lelang terutang, biaya perkara di pengadilan, pajak yang terutang dan biaya kantor. Agar para nasabah bank dan pihak bank detail dalam mencermati hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada

 

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, Analis Hukum di Sekretariat Kabinet RI. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Yuris Muda Indonesia.