Jakarta, Yuris Muda Indonesia – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji formil Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba)

Hakim MK Enny Nurbaningsih mengatakan, dalil pemohon terkait pengesahan rancangan UU Minerba tidak memenuhi syarat kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR tak beralasan menurut hukum.

“Dalil permohonan mengenai pengesahan RUU Minerba dalam Rapat Paripurna tidak memenuhi syarat, tidak beralasan menurut hukum,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring pada hari Rabu (27/10/2021).

Selanjutnya, MK menilai dalil permohonan lainnya juga tidak beralasan menurut hukum, yakni terkait UU Minerba tidak memenuhi syarat carry over di DPR. Kemudian, dalil tidak adanya keterlibatan atau aspirasi dari pemerintah daerah.

Dalam putusan yang menolak uji formil UU Minerba, Hakim MK tidak seluruhnya menyetujui, ada tiga hakim menyatakan bahwa seharusnya permohonan pengujian formil UU Minerba dikabulkan. Tiga hakim tersebut di antaranya Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo.

Mengenai penolakan ini, Ahmad Redi Salah satu anggota kuasa hukum mengatakan pihaknya tidak akan melakukan upaya hukum lagi karena putusan MK memiliki sifat final dan mengikat (final and binding).

“Sudah tidak ada upaya hukum. Putusan MK final and binding,” lanjutnya.

Gugatan UU No.3 tahun 2020 tentang Minerba ini berjalan cukup panjang, mencapai lebih dari setahun lamanya sejak gugatan diajukan. Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui UU Minerba ini dalam Sidang Paripurna DPR pada 12 Mei 2021.

Lalu, pada 10 Juni 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengesahkan UU No.3 tahun 2020 ini dan akhirnya UU Minerba ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal yang sama, 10 Juni 2020.

Tepat satu bulan setelah disahkan menjadi Undang-Undang, beberapa pihak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun para Pemohon yang akan mengajukan Permohonan Pengujian UU No.3 Tahun 2020 untuk pertama kali ke MK yaitu:
1. Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, S.E (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung)
2. Dr. H. Alirman Sori, S.H (Ketua PPUU DPD RI)
3. Tamsil Linrung (anggota DPD RI)
4. Dr. Hamdan Zoelva, S.H (Perkumpulan Serikat Islam)
5. Dr. Marwan Batubara (IRESS)
6. Ir. Budi Santoso (IMW)
7. Ilham Rifki Nurfajar (Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan)
8. M. Andrean Saefudin (Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).

(AI)