Ilustrasi

Paham Dualisme

Secara umum terdapat dua paham besar mengenai keberlakukan hukum internasional, yaitu paham voluntarisme (voluntarism) dan paham objektivisme (objectivism).[i] Paham voluntarisme memandang bahwa berlakunya hukum internasional terletak pada kemauan negara, artinya negara yang bersangkutanlah yang menentukan apakah akan tunduk dan mematuhi hukum internasional ataukah tidak, oleh karena itu maka munculah paham dualisme. Beberapa sarjana menyebut paham dualisme ini sebagai paham pluralistic[ii], karena menurut penganut paham ini hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional melibatkan sejumlah besar sistem hukum domestik, namun demikian menurut Starke hal ini membingungkan dan tidak tepat.[iii]

Paham dualisme yang dilahirkan oleh paham voluntarisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah. Paham ini pelopornya adalah Triepel (Jerman) dan Anzilotti (Italia).

Paham ini beralasan bahwa antara :

  1. hukum internasional dan hukum nasional mempunyai sumber yang berlainan. Hukum nasional bersumber dari kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama negara-negara atau masyarakat negara.
  2. hukum internasional dan hukum nasional memiliki subjek hukum yang berlainan. Subjek hukum nasional (baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana) adalah orang perorangan, sedangkan subjek hukum internasional utama adalah negara.
  3. hukum internasional dan hukum nasional memiliki struktur yang berbeda. Hukum nasional memiliki mahkamah dan organ dalam bentuk yang sempurna, sedangkan hukum internasional tidak memiliki hal yang serupa itu.
  4. Hukum nasional akan tetap berlaku secara efektif meskipun bertentangan dengan hukum internasional.

Sebagai akibatnya[iv] maka (1) tidak akan mungkin dipersoalkan mengenai hierarki antara hukum internasional dan hukum nasional, karena menurut paham ini keduanya pada hakikatnya tidak saja berlainan dan tidak tergantung satu sama lain, tetapi juga terlepas satu sama lain, (2) tidak akan mungkin ada pertentangan di antara keduanya yang mungkin ada hanya penunjukan dan (3) hukum internasional memerlukan transformasi terlebih dahulu untuk dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional.

Namun demikian paham dualisme tersebut memiliki beberapa kelemahan dalam argumentasinya, yaitu:

  • Pertama dilihat dari sumbernya pada dasarnya baik hukum internasional maupun hukum nasional bersumber dari kemauan negara yaitu kemauan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jadi baik hukum internasional maupun hukum nasional bersumber dari kebutuhan manusia untuk hidup teratur dan beradab. [v]
  • Kedua dilihat dari subjeknya, bahwa pada kenyataannya, dewasa ini perorangan pun dapat menjadi subjek hukum internasional. [vi]
  • Ketiga dilihat dari struktur keduanya, perkembangan hukum nasional memang jauh lebih tinggi daripada hukum internasional, sehingga wajar saja jika hukum nasional memiliki bentuk organ yang lebih sempurna daripada hukum internasional.[vii]
  • Keempat dilihat dari efektifitasnya, justru adalah sebaliknya pada kenyataannya seringkali hukum nasional tunduk pada hukum internasional. Pertentangan antara keduanya memang benar adanya namun hal tersebut bukanlah bukti adanya perbedaan secara struktural tetapi hanyalah kekurangefektifan hukum internasional.[viii]

Paham Monisme

Selanjutnya paham objektivis memandang keberlakuan hukum internasional terlepas dari kemauan negara, artinya tunduk dan mematuhi hukum internasional bagi suatu negara adalah suatu keniscayaan dan terlepas dari kemauan negara yang bersangkutan, dari paham ini kemudian muncul paham monisme yang memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan bagian dari hal yang lebih besar, yaitu hukum. Sebagai akibatnya dari pandangan ini bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional mungkin ada hubungan hirarki. Paham ini melahirkan 2 (dua) teori, yaitu: (1) monisme dengan primat hukum nasional dan (2) monisme dengan primat hukum internasional.[ix]

Monisme dengan Primat Hukum Nasional

Menurut teori ini hukum internasional adalah lanjutan hukum nasional untuk urusan luar negeri (penganutnya dinamakan mazhab Bonn yang salah satu pelopornya adalah Max Wenzel). Jadi menurut teori ini hukum internasional adalah bersumber dari hukum nasional.

Alasannya:

  1. Tidak terdapat satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia.
  2. Dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional adalah terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional, jadi ini adalah wewenang konstitusional. Kelemahan: hanya memandang hukum sebagai hukum tertulis dalam hal ini perjanjian internasional.
Monisme dengan Primat Hukum Internasional

Hukum nasional bersumber dari hukum internasional yang secara hirarkis lebih tinggi. Hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan kekuatan mengikatnya berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Penganut teori ini disebut dengan Mazhab Vienna. Kelemahan: (1) jika memandang bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional, ini artinya hukum internasional ada terlebih dulu daripada hukum nasional, hal ini tentu saja bertentangan dengan kenyataan sejarah, yang menyebutkan bahwa hukum nasional ada lebih dulu daripada hukum internasional. (2) wewenang mengadakan pejanjian terletak pada hukum nasional.

Kedua paham dualisme dan monisme ternyata tidak mampu menjelaskan hubungan hukum internasional dan hukum nasional.

Daftar Referensi

  • [i] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung, h. 6.
  • [ii] Lihat Ian Brownlie, 1998, Principles of Public Interntional Law 5 th Edition, Clarendon Press, Oxford, h. 31
  • [iii] J.G. Starke, 1995, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. H. 96
  • [iv] Bandingkan pandangan J.G. Starke op.cit., h. 97 dengan Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, op.cit., h. 56.
  • [v] J.G. Starke, loc.cit.
  • [vi] J.G. Starke, loc.cit.
  • [vii] Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, op.cit., h. 56-57
  • [viii] Ibid.
  • [ix] J.G. Starke, op.cit., h. 99-100 dan Mochtar Kusumaatmadja, op.cit., h. 60-64.