Latar Belakang

Jakarta ditetapkan sebagai ibukota berdasarkan UU No 29 tahun 2007 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana pemindahan ibu kota Jakarta semakin mendapat sorotan setelah era reformasi. Jakarta semakin berat memikul beban sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Jutaan orang datang dari berbagai daerah untuk mengadu nasib. Alhasil, Jakarta yang pada era kolonial dirancang hanya untuk 600 ribu jiwa, hari ini dipadati oleh 10 juta penduduk. Tidak heran jika berbagai masalah sosial semakin lekat dengan Jakarta seperti polusi, kemacetan, banjir hingga kemiskinan. Permasalahan sosial ini tidak hanya mengancam kesejahteraan penduduknya namun juga memberikan dampak kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah. Pada tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menyebutkan bahwa kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian sebanyak Rp67,5 triliun[i]. Berbagai macam hal dan pertimbangan menimbulkan wacana pemindahan ibukota dari Jakarta ke lokasi baru. Wacana pemindahan ibukota Indonesia telah bergulir sejak tahun 1957 ketika Presiden Soekarno menggagas pemindahan IKN ke Palangka Raya, saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Selanjutnya tahun 1997 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri yang ditujukan untuk pusat pemerintahan. Pada tahun 2003 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menawarkan skenario untuk mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota namun direncanakan dan dibangun benar-benar atau memindahkan Pusat Pemerintahan keluar dari Jakarta. Hingga pada akhirnya 26 agustus 2019 tepat rapat paripurna DPR dimana Presiden mengucapkan kalimat  “Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh Bangsa terutama pada seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita ke pulau Kalimantan”[ii] .

Pemindahan ibu kota Indonesia IKN akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kriteria Pemilihan dan Terpilihnya Kalimantan Timur untuk IKN baru yaitu [iii] diantaranya Aksesibilitas lokasi tinggi, dekat dengan dua kota besar: Balikpapan dan Samarinda, Struktur kependudukan heterogen dan terbuka, potensi konflik rendah, Pertahanan dapat didukung oleh Tri Matra Darat, Laut, Udara, Infrastruktur utama : jalan tol Balikpapan Samarinda dan trans Kalimantan; Bandara di Balikpapan dan Samarinda; Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau, Balikpapan dan Pelabuhan Semayang, Samarinda, Air baku dari 3 waduk eksisting, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 Daerah Aliran Sungai. Periode pengembangan IKN dimulai pada tahun 2022 dan dalam periode perencanaan IKN jangka panjang, diproyeksikan sampai dengan tahun 2045. Secara garis besar pembangunan dibagi menjadi lima tahap, yaitu Tahap I (2022-2024), Tahap 2 (2025-2029), Tahap 3 (2030-2034), Tahap 4 (2035-2039), dan Tahap 5 (2040-2045)[iv]. Pelaksana realisasi proyek IKN terdiri atas Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Setneg, Kemenkeu, Kemhan, TNI, POLRI, BIG, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian PANRB, BKN, Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Kominfo, Kemenhub, Kemendagri, Badan Otorita IKN, BUMN, Swasta.Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (IKN) disahkan DPR pada 18 Januari 2022[v] dan kemudian Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi telah menandatangan UU IKN pada 15 Februari 2022[vi]. Penetapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN baru menjadi modalitas penting untuk mendorong pemerataan pertumbuhan khususnya di kawasan timur[vii]

Ringkasan terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Ibu kota merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara; secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan[viii]. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada definisi baku mengenai ibu kota di Indonesia. Akan tetapi, bila ditafsirkan implisit berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, yang mana dalam penjelasan Pasal 5 disebutkan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan dalam ketentuan ibu kota dimaksudkan sebagai tempat kedudukan lembaga pusat baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tempat kedudukan perwakilan negara asing, dan tempat kedudukan kantor perwakilan lembaga internasional. Sejumlah dampak sosial, politik, ekonomi dan ekologi menjadi beban Jakarta sebagai ibu kota negara antara lain[ix]:

  1. Pemerintahan sentralitis melihat dinamisnya kemajemukan sosial budaya masyarakat dan keseragaman ekosistem wilayah negara kepulauan.
  2. krisis ekologi, yang berupa pencemaran udara, pencemaran air tanah, air bersih, banjir rutin, tata ruang yang semrawut, munculnya kawasan kumuh, lingkungan hidup yang kurang nyaman Secara alami Jakarta memang rawan terhadap banjir, karena terletak pada kipas aluvial yang berkembang dari Selatan (Bogor) dan dialiri oleh 13 sungai dengan daerah hulunya bercurah hujan tinggi, yang sebagian lahannya telah terbangun.

Kemudian saat ini telah terbit UU IKN dengan poin substansi sebagai berikut

  1. Pembentukan Ibu Kota Nusantara di daerah kabupaten paser penajam utara Kalimantan timur sebagai IKN dan badan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
  2. Pengaturan peta delineasi kawasan strategis nasional IKN dan rencana induk IKN
  3. Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pertahanan dan keamanan IKN
  4. Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, Dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional di IKN
  5. Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, Penyusunan Rencana Kerja, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
  6. Tata Kelola Barang Milik Negara dalam rangka pemindahan IKN.
  7. Partisipasi masyarakat dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN.

Peraturan turunan dalam UU IKN:

  • Rancangan Peraturan Pemerintah terkait kewenangan khusus Badan otorita (pasal 12)
  • Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (pasal 24)
  • Rancangan Peraturan Pemerintah terkait penyusunan rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara (pasal 25)
  • Rancangan Peraturan Pemerintah terkait tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara (pasal 26)
  • Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan pemindahan IKN (pasal 35)
  • Rancangan Peraturan Pemerintah terkait persiapan dan/atau pembangunan IKN oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (pasal 36)
  • Rperpres terkait susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan IKN selain mengenai pajak dan pungutan lain, serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN oleh Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden (pasal 5)
  • Rperpres Perincian dan perubahan rencana induk ibu kota nusantara (pasal 7)
  • Rperpres struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (pasal 11)
  • Rperpres pembagian wilayah Ibu Kota Nusantara (pasal 14)
  • Rperpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN  (pasal 15)
  • Rperpres mengenai pemindahan Lembaga Negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional (pasal 22 )
  • Keppres terkait penetapan pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (pasal 4)
  • Keppres terkait penetapan pemindahan IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (pasal 39)

Dalam ketentuan peralihan pada pasal 40 ayat 1 UU IKN:

  1. mengubah Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
  2. Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila sudah ada Keppres terkait penetapan pemindahan IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. 2 tahun sejak UU IKN disahkan maka Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam UU IKN

Skema Pendanaan Pembangunan IKN   

Anggaran IKN telah masuk dalam RPJMN 2020-2024 sebagai Major Project Pengembangan Kawasan Perkotaan sebesar 466 Triliun untuk pembangunan fisik. Dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, Pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber pendanaan pembangunan IKN berdasarkan Rencana Induk IKN adalah sebagai berikut:

  1. APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.
  2. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN yang dapat dilaksanakan dengan beberapa skema di antaranya KPBU Tarif (User Payment) berupa pengembalian investasi berupa pembayaran dari pengguna (user payment) dan KPBU availability payment berupa pengembalian investasi berupa pembayaran ketersediaan layanan (availability payment)
  3. Skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni antara lain: 1) BUMN melalui investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta; 2) BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/ atau pemberian dana talangan.
  5. Skema pendanaan lainnya (creatiue financing, seperti croud funding dan dana dari filantropi. [x]
  6. Terdapat juga kebijakan Surat Berharga Syariah Negara[xi] untuk ikut menopang pembiayaan pelaksanaan pembangunan di IKN. Alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dimulai pada tahun 2014.

Adapun proyek-proyek infrastruktur utama dan pendukung IKN yang akan dibangun adalah sebagai berikut:[xii]

  1. Pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI (pangkalan militer), Pengadaan lahan dan infrastruktur dasar (jalan akses), Diplomatic Compound (lahan), Ruang terbuka hijau (termasuk taman budaya), Rumah Dinas ASN/TNI/POLRI dengan Skema APBN (Langsung)
  2. Infrastruktur dasar dan utilitas (selain yang telah tercakup dalam APBN), Rumah Dinas ASN/TNI/POLRI (selain yang telah tercakup dalam APBN), Gedung Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, Peningkatan konektivitas (bandara, pelabuhan, dan jalan tol/non-tol), Sarana pendidikan, museum, dan sarana kesehatan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
  3. Perumahan umum, Pembangunan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan swasta, Science-technopark, Sarana kesehatan swasta ,Pusat perbelanjaan/shopping mall , Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) dengan Skema Swasta & BUMN/D

Sebaran wilayah sebagai sektor ekonomi beserta industri di IKN: [xiii]

  • Wilayah KT lainnya (industri pertanian berkelanjutan , ekowisata, energi rendah karbon)
  • K-IKN (dalam area 56000 ha) terdiri atas pusat badan litbang dan inovasi, ekowisata pariwisata kota, bisnis, medis dan kebugaran, industry 4.0 dan smart city,  pendidikan abad ke 21
  • Kawasan Industri Muara Jawa (energi rendah karbon: E2W dan panel surya, farmasi terintegrasi: biosimilar dan vaksin, industri pertanian berkelanjutan)
  • Maloy (Bahan Kimia dan Produk Kimia : Oleokimia)
  • Balikpapan untuk industri energi endah karbon, Bahan Kimia dan Produk Kimia Petrokimia, farmasi terintegrasi, bahan aktif obat-obatan generik
  • Samarinda untuk industri energi rendah karbon

Manfaat dari pemindahan IKN adalah sebagai berikut:

  1. memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
  2. mendorong pembangunan Kawasan Indonesia bagian Timur untuk pemerataan wilayah:
    • peningkatan PDB riil nasional;
    • peningkatan kesempatan kerja; dan
    • penurunan kemiskinan dan kesenjangan antarkelompok pendapatan.
  3. mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris;
  4. ketersediaan lahan yang luas dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun; dan
  5. mengurangi beban Pulau Jawa dan Kawasan Perkotaan Jabodetabek[xiv].
  6. Peningkatan iklim investasi Bagi ASN
  7. mendapatkan lingkungan kerja yang baru, budaya baru, cara kerja yang baru dan struktur yang baru[xv]

Penutup

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang IKN dan penetapan sebagai proyek strategis dalam RPJMN, proyek pemindahan IKN memiliki pro dan kontra, perubahan besar pasti membawa pro dan kontra dan itu merupakan hal normal dalam suatu negara demokrasi. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk pengembangan wilayah ekonomi baru, menurunkan ketimpangan antarwilayah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan proyek pemindahan ini juga sekaligus untuk merespons potensi konflik sosial dan merosotnya daya dukung ekologis.  Dari segi pembiayaan, mengingat besarnya anggaran pemindahan IKN, terdapat saran rekomendasi yaitu Pemerintah perlu memperhatikan kepastian hukum atas hubungan kewenangan Pusat dan Daerah, hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah nantinya,  insentif fiskal dan non-fiskal yang bertujuan untuk menarik investor dan badan usaha untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan IKN, konsistensi pengawasan untuk realisasi proyek-proyek KPBU supaya dapat selesai sesuai dengan timeline pembangunan IKN, serta perlunya peningkatan creative financing seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembiayaan proyek infrastruktur utama dan pendukung IKN.

Sumber:

  • [i] https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/06/054007626/bappenas-kerugian-akibat-macet-jakarta-rp-67-triliun-per-tahun
  • [ii] Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Juli 2021
  • [iii] Buku saku IKN
  • [iv] Lampiran 1 UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
  • [v] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60036335#:~:text=UU%20IKN%20itu%20disahkan%20lewat,Selasa%20(18%2F01).
  • [vi] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220217205227-32-760709/jokowi-resmi-tanda-tangani-uu-ikn
  • [vii] Jeniawati, D. T. (2019). Analisis Rencana Pemindahan IKN Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Diakses 16 Maret 2020, diakses dari https://www. researchgate.net/publication/338101503_Analisis_ Rencana_Pemindahan_Ibu_Kota_Negara_ Indonesia_dari_Jakarta_ke_Kalimantan_Timur/ link/5dfe3d9f4585159aa48ff14b/download.
  • [viii] H. M Yahya, Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14, No 01, Juni 2018 hlm 5-6
  • [ix] H.M Yaqhya, Op.Cit
  • [x] Lampiran I UU IKN
  • [xi] https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/3305/pembangunan-infrastruktur-ikn-harus-sejalan-dengan-konsolidasi-fiskal-dalam-penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi
  • [xii] Buku saku IKN
  • [xiii] Buku Saku IKN
  • [xiv] Lampiran I UU IKN
  • [xv] Nyimas Latifah Letty Aziz, Relokasi Ibu Kota Negara : Lesson Learned Dari Negara Lain, Jurnal Kajian Wilayah 10 (2019) hlm 22

 

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, Analis Hukum di Sekretariat Kabinet RI. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Yuris Muda Indonesia.