Ilustrasi/samsulrijal.com

Sebelumnya kita telah membahas mengenai Perbedaan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, saat ini kita akan membahas mengenai penafsiran dalam hukum pidana. Apa sih itu penafsiran dalam hukum pidana dan apa saja macam-macam penafsiran dalam hukum pidana. Yuk simak pembahasannya.

Pengertian Penafsiran

Tujuan menafsirkan undang – undang dalam hukum pidana adalah untuk menentukan arti sebenarnya dari kehendak pembentuk undang – undang sebagaimana tertulis dalam rumusan ketentuan pidana dalam undang – undang tersebut.

Penafsiran hukum (legal interpretation) dalam kajian ilmu hukum  dipergunakan  dalam  hal  penerapan  hukum  dan  membentuk  hukum.  Penafsiran hukum atau interpresi adalah menentukan arti atau makna  suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasarkan pada kaitannya.

Setiap undang –undang  tertulis seperti halnya undang – undang pidana memerlukan suatu penafsiran. Penafsiran yang baik dan tepat rumusan  dalam  undang – undang,  akan  membuat undang – undang dapat  diterapkan  secara  baik  dan  memberi  manfaat  bagi  pihak  yang terkait. Namun sebaliknya penafsiran rumusan undang – undang yang  tidak  tepat,  undang  – undang  akan  diterapkan  secara  tidak  baik  dan  tepat. Penafsiran yang baik dalam rumusan undang  – undang pidana  bertujuan meningkatkan penghargaan kepada hak asasi manusia. Oleh  sebab  itu  penegak  hukum  khususnya  para  hakim  harus  memiliki  keahlian dalam menafsirkan undang  – undang dengan sebaik  – baiknya  dengan    cara    yang    dibenarkan    oleh    undang – undang    yang bersangkutan.

Penafsiran hukum dilakukan karena seringkali dalam penerapan dan pembentuan hukum dihadapkan pada problem-problem hukum, mulai dari kefakuman atau kekosongan hukum, hukum yang saling bertentangan dan hukum yang kabur.

Dalam kajian hukum pidana penafsiran ini sangat dibutuhksan sekali. Dalam praktik hukum pidana membutuhkan penafsiran karena ada norma yang tidak jelas dan saling bertentangan. Penafsiran hukum dalam kajian hukum pidana dipergunakan sebagai upaya rasional untuk pemberlakukan hukum pidana yang demoratis dan sesuai dengan tujuan dan maksud teori pemidanaan. Dalam hukum pidana ada beberapa penafsiran yang dipergunakan.

Yang tidak diperbolehkan dalam hukum pidana adalah menggunakan penafsiran analogi. Kebanyakan penulis berpendapat bahwa penggunaan metode penafsiran secara analogi dilarang atau bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yaitu yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tentang asas legalitas. Alasan utama dilarangnya metode penafsiran undang – undang secara analogi adalah agar ketidakpastian hukum bagi masyarakat jangan sampai menjadi terlalu besar.

Van Hattum berpendapat bahwa penafsiran undang – undang secara analogi terlarang menurut hukum pidana, apabila karena penerapan semacam itu dapat memperluas suatu rumusan delik. Menurut Van Hattum pasal 1 KUHP untuk mencegah para hakim untuk mencari – cari sebuah norma ataupun membuat suatu norma sendiri, untuk kemudian menjatuhkan suatu hukuman terhadap orang yang telah melanggar norma yang dibuatnya padahal pembentuk undang – undang sendiri tidak pernah merumuskan norma itudalam suatu peraturan perundang – undangan.

Simon berpendapat bahwa asas yang terkandung dalam pasal 1 KUHP melarang setiap penerapan hukum secara analogis dalam hukum pidana karena penerapan hukum seperti itu dapat membuat suatu perbuatan yang semula tidak dinyatakan secara tegas sebagai suatu perbuatan yang dilarang menurut undang – undang, kemudian menjadi perbuatan yang terlarang dan pelakunya dapat dihukum.

Van Bemmelem berpendapat bahwa alasan yang paling utama tidak memperbolehkan penafsiran analogi dalam hukum pidana adalah akan mendapat adanya suatu ketidakpastian hukum bagi masyarakat menjadi lebih besar. Menurut Van Bemmelem penerapan penafsiran undang – undang secara analogis dalam hukum pidana adalah melanggar ketentuan pidana seperti dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

Macam – Macam Penafsiran dalam Hukum Pidana

Penafsiran Gramatikal

Penafsiran berdasarkan tata bahasa, yang karena itu hanya mengingat bunyi kata-kata dalam kalimat itu sendiri (penjelasan undang-undang menurut kata-katanya).

Penafsiran Historis atau Sejarah

Meneliti sejarah dari undang-undang yang bersangkutan. Sejarah ini ada dua itu, sejarah hukum dan sejarah undang-undang.

Penafsiran Sistematis

Penafsiaran sistematis adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memberi arti dan makna isi suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan tata urutan materi peraturan perundang-undangan, yaitu mulai dari judul, menimbang, mengingat, memutuskan, bunyi pasal-demi pasal, penjelasan umum, dan penjelasan pasal demi pasal. Gabungan dari hasil penafsiran sistematis ini akan member pemahaman tentang hukum yang berlaku bagi bidang kegiatan tertentu.

Penfasiran Telologis/Sosiologis

Penafsiran ini berdasarkan maksud atau tujuan dibuatnya undang-undang tersebut.

Penafisiran Autentik (Sahih dan Resmi)

Penafsiran sebagaimana dinyatakan secara pasti oleh pembentuk undang-undang, misalnya Pasal 98 KUHP “malam, malam ditafsirkan waktu antara matahari terbenam da matahari terbit”. Dan juga Pasal 100 KUHP, tafsir hewan ternak adalah hewan yang berkuku satu, mamah biak dan babi.

Penafsiran Ektensis (Luas)

Penafsiran berdasarkan luasnya arti kata dalam peraturan itu, sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, misalnya aliran listrik diartikan sebagai benda atau barang. Akibat hukumnya adalah siapa yang sengaja mengambil aliran listrik secara illegal dapat dikenahkan Pasal 362 KUHP yaitu pencurian.

Penafsiran restriktif/penghalusan hukum

Penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata dalam undang-undang itu. Misalnya dalam KUHP dikenal kerugian, kerugian yang dimaksud adalah sakit, cacat dan sebagainya.

Penafsiran a Contrario

Menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam undang-undang. Misalnya Jaksa Penuntut Umum di dalam KUHAP tidak dilarang mengajukan kasasi, sehingga atas putusan bebas murni Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi.

Penafsiran Perbandingan

Penfasiran komparatif dengan cara membandingkan penjelasan-penjelasan agar ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang. Misalnya ajaran melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, apakah sama dengan ajaran melawan hukum dalam KUHP?.

Referensi

Wati, Emy Rosna., Fatah, Abdul., “Hukum Pidana” UMSIDA Press, 2019.