Ilustrasi/Media Sulsel

Penafsiran (interpretasi) merupakan salah satu langkah dalam penerapan hukum, dimaksudkan untuk menentukan makna yang tepat bagi suatu peraturan perundang-undangan. Dalam studi ilmu hukum adanya penafsiran tidak dapat dihindari. Hal itu berkaitan dengan adanya kata-kata di dalam peraturan perundangundangan yang menimbulkan arti ganda dan ketidakpastian hukum. Di samping itu, juga karena ide dan semangat yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan ketika peraturan perundang-undangan itu dibentuk dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan waktu dan situasi sebagai akibat dari tuntutan perkembangan masyarakat.

Dalam studi Hukum Tata Negara, kebutuhan untuk mengadakan penafsiran itu timbul karena naskah konstitusi (UUD 1945) tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan untuk menata kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Apalagi setelah konstitusi itu mengalami perjalanan waktu cukup lama sejak dirumuskan, berbagai peristiwa kenegaraan terjadi dan timbul perkembangan politik dan sosial yang semakin kompleks, yang mungkin belum diprediksikan pada waktu konstitusi itu disusun.

Oleh karena itu, di dalam Hukum Tata Negara, mutlak diperlukan penafsiran. Namun demikian, hal itu dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik-teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, sehingga usaha untuk menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan sosial-politik yang ada, tetapi tetap sesuai dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan sebagai pegangan normatif dalam menata kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Di samping itu, aspek otoritatif juga harus jelas, sehingga penafsiran tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan memiliki legitimasi konstitusional. Dengan demikian, dalam hal ini, kajian terhadap penafsiran dalam Hukum Tata Negara ditekankan pada segi metode penafsiran dan segi otoritas yang berwenang untuk melakukan penafsiran.

Dalam Hukum Tata Negara, selain menggunakan metode penafsiran yang sudah umum dikenal di dalam Ilmu Hukum, dalam penafsiran konstitusi digunakan metode penafsiran kontemporer yang digandengkan dengan metode penafsiran historis. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak hukum dan hak politik rakyat. Di samping itu, sudah saatnya hakim menggunakan penafsiran antisipatif sebagai upaya memberantas kejahatan yang merugikan kepentingan sosial ekonomi rakyat. Sebaliknya, dalam usaha meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga penggunaan teori penafsiran predestinata oleh pemerintah sudah saatnya diakhiri.

Dalam kaitannya dengan penafsiran konstitusi, dalam Hukum Tata Negara Amerika (Constitutional Law), kebanyakan teori mewarnai mengenai dasar pembenar Supreme Court untuk menafsirkan konstitusi. Menurut Robert A. Burt, ada empat mazhab yang memberikan pandangan berbeda dalam menentukan titik tolak hakim menafsirkan konstitusi. Mazhab Originalis (The Originalists) yang berpendapat bahwa maksud yang sesungguhnya dari pembentuk konstitusi yang dapat dibenarkan sebagai dasar melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Ini dibantah oleh Mazhab Interpretasionis (The Interpretationists) bahwa sulit dan bahkan mungkin tidak dapat diketahui maksud dari pembentuk konstitusi. Oleh karena itu, hakim dalam melakukan interpretasi berdasarkan pada nilai-nilai fundamental (fundamental values) yang terdapat dalam kebudayaan Amerika seperti kebajikan, moralitas, kebenaran, dan integritas. Sedangkan Mazhab Prosessis (The Process School) berpandangan bahwa fundamental values itu tidak tepat dijadikan dasar untuk menyatakan hukum tidak berlaku. Tetapi, hanya jaminan yang cukup terbuka bagi semua pesaing untuk mempengaruhi lembaga-lembaga politik yang merupakan legitimasi uji yudisial (judicial review). Berbeda dengan pendapat ketiga mazhab tersebut, Mazhab Teori Hukum Kritis (The Critical Legal Theory School) mengatakan bahwa pertanyaan “What gives legitimacy to the Supreme Court’s interpretation of constitutional issues?” merupakan pertanyaan yang tidak perlu diindahkan. Kebanyakan kata-kata yang tidak berguna sebagai kedok atas realita sosial yang tidak prinsipil, yang tidak lain hanya tuntutan atas ligitimasi pelaksanaan kekuasaan. Sementara itu, Burt mengatakan bahwa ketiga mazhab sebelumnya menyatakan pemecahan masalah penafsiran konstitusi melalui rute-rute yang tidak konsisten satu dengan yang lain. Sedangkan mazhab keempat terhadap pertanyaan itu their answer is nothing.

Jimly Asshidiqie dengan mengacu pada pandangan John Hart Ely mengatakan bahwa berbagai pendapat yang berkembang mengenai penafsiran konstitusi itu pada pokoknya dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu pertama, kelompok originalist atau foundationalist yang konservatif; dan kedua, kelompok kontektualisme nilai-nilai dasar yang mengutamakan upaya menemukan nilai-nilai dasar yang melandasi perumusan suatu konstitusi.

Kelompok pertama mengandalkan pada kekuatan bahasa atau bahkan cenderung menafsirkan konstitusi secara letterlijk atau harfiah dalam memahami teks konstitusi. Pandangan yang dianut oleh Raoul Berger itu sangat ketat menuntut ketaatan mutlak kepada teks konstitusi. Semua tindakan hakim harus berdasarkan pada perintah tekstual konstitusi. Pandangan yang cenderung merujuk secara ketat kepada suasana kebatinan ketika konstitusi itu dirumuskan oleh para perancangnya, menurut Jimly Asshidiqie dikatakan cukup berpengaruh di kalangan ahli Hukum Tata Negara di Amerika Serikat. Hal itu disebabkan pandangan itu lebih sederhana dan memang memunyai daya tarik untuk dikembangkan.

Pandangan originalis ini dikembangkan oleh Hanna Fenichel Pitkin dan Richard Epstein, yang berusaha untuk tidak terjebak ke dalam cara-cara dogmatis yang kaku. Mereka mengakui penerapan hukum secara luas asalkan tidak bertentangan dengan semangat konstitusi yang orisinil. Mereka tidak lagi menekankan pada kesesuaian suatu tindakan hukum dengan teks konstitusi, melainkan menekankan prinsip agar tindakan hukum itu tidak bertentangan saja dengan konstitusi sudah cukup. Di samping itu, semangat para perumus konstitusi harus dipahami sesuai dengan perkembangan semangat zaman. Menurut Jimly Asshidiqie, mereka dapat digolongkan sebagai originalisme umum yang berhasil merespon secara kritis terhadap kemunculan paham originalisme sempit. Tetapi, mereka tetap berpatokan pada pentingnya merujuk kepada semangat para perumus konstitusi dalam menyelesaikan setiap kasus ketatanegaraan yang muncul.

Kelompok kedua merupakan kebalikan dari kelompok pertama, yang lebih mengutamakan pada nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalam teks konstitusi dengan mengaitkan dengan moralitas konvensional sekarang, bukan pada bunyi teks yang tertulis dari konstitusi. Harry Wellington yang menganut pandangan ini menekankan bahwa dalam melakukan penafsiran terhadap teks konstitusi haruslah berdasarkan pada standar moralitas yang secara konvensional berlaku ketika konstitusi dirumuskan. Dalam menyelesaikan setiap kasus hukum, pengadilan harus berdasarkan pada pandangan moral tertentu sehingga putusannya akan dilandasi oleh prinsip-prinsip yang umum bentuknya dan universal penerapannya. Pandangan Wellington dikembangkan oleh Michael Perry yang mengatakan bahwa kewenangan pengadilan terbatas pada tugas untuk memastikan dan menegakkan conventional morality. Perry menegaskan bahwa jika seorang hakim mengetahui bahwa pendapatnya sendiri berbeda dengan moral yang umum, maka ia harus bertanggung jawab untuk menghormati pandangan moral publik itu.

Dari perbedaan pandangan kelompok pertama dan kedua itu, timbul suatu usaha ke arah konvergensi seperti yang dilakukan antara lain oleh Roberto Mangabiera Unger dan Sanford Levinson. Unger menawarkan pemecahan ekstrim dengan mengintrodusir teori experimental democracy, sedangkan Levinson mengajukan gagasan konstitusi sebagai civil religion yakni konstitusi merupakan konsep keimanan atau kepercayaan dalam masyarakat. Mereka samasama berusaha untuk meliberalisasikan hak-hak untuk menafsirkan konstitusi. Mereka berpendapat bahwa usaha untuk menafsirkan konstitusi tidak hanya dapat diserahkan kepada petinggi hukum dan kalangan akademisi saja, melainkan kepada setiap orang perlu diberikan kesempatan untuk menafsirkan konstitusi sesuai dengan hak-haknya yang paling dasar yang dijamin oleh konstitusi itu sendiri. Namun, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa John Hart Ely-lah sebenarnya yang berhasil menemukan pemecahan terhadap kesimpangsiuran ilmiah dalam teori mengenai penafsiran konstitusi.

Dalam Hukum Tata Negara Indonesia, selain uji yudisial dikenal pula adanya uji legislatif (legislative review), seperti ditentukan di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/ 2000 (selanjutnya disebut: Tap MPR No. III/MPR/2000) tentang “Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan” dan UUD 1945 (pasca Perubahan Ketiga).

Uji yudisial merupakan suatu cara untuk melakukan pengujian yang dilakukan oleh pengadilan (hakim) terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Itu merupakan penerapan prinsip checks and balances berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara. Di dalam UUD 1945, ditentukan ada dua badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang itu, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), namun dengan kewenangan yang berbeda. Makhamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang (UU) terhadap Undang-undang (UU). Pengaturan kewenangan Makhamah Agung itu terdapat pula di dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final.

Uji legislatif merupakan pengujian peraturan perundangundangan yang dilakukan oleh parlemen (legislatif), bukan oleh hakim. Dalam UUD 1945, wewenang itu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Setiap Perpu yang ditetapkan oleh Presiden harus diajukan ke DPR untuk dilakukan uji legislatif, sehingga DPR akan memutuskan disetujui atau ditolak terhadap Perpu itu. Di samping itu, ada pula uji legislatif yang dilakukan oleh MPR. Namun, wewenang itu tidak ditentukan di dalam UUD 1945, melainkan di dalam pasal 5 ayat (1) Tap. MPR Nomor III/MPR/2000 bahwa, MPR berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD dan Tap MPR. Pengujian yang dilakukan oleh MPR itu tidak dapat disebut sebagai uji yudisial, melainkan sebagai uji legislatif. Walaupun ketentuan itu sah adanya, tetapi ada pandangan pesimis bahwa ketentuan itu tidak akan mungkin dapat dilaksanakan karena isinya salah total. Pandangan demikian dapat dimaklumi karena, fungsi pengujian Undang-Undang merupakan fungsi yang bersifat permanen dan rutin, sedangkan MPR tidak memiliki forum seperti itu.

Wewenang MPR (S) untuk menguji produk-produk legislatif di luar produk MPR (S) pernah ditetapkan berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/ MPRS/1968 tentang “Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara di Luar Produk-produk MPRS yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.” Produk legislatif yang akan ditinjau kembali adalah semua Penetapan Presiden (Penpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang dikeluarkan sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta Undang-Undang dan Perpu yang bertentangan dengan UUD 1945. MPRS menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama dengan DPR Gotong Royong untuk melaksanakan tugas itu. Dalam kaitan ini, maka diklasifikasikan bahwa Penpres dan Perpres yang isi dan tujuannya sesuai dengan kehendak rakyat dituangkan menjadi Undang-Undang. Sebaliknya, yang tidak sesuai dengan suara hati nurani rakyat dinyatakan tidak berlaku. Peninjauan kembali itu harus selesai dalam jangka waktu dua tahun sejak dikeluarkannya Ketetapan MPRS tersebut.

Wewenang MPR untuk menguji Ketetapan MPR sudah pernah diatur dan dilaksanakan pada Sidang Umum MPR Tahun 1973. Dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, ditentukan salah satu wewenang MPR yaitu “memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap Putusan-putusan Majelis”. MPR Tahun 1973 melakukan peninjauan terhadap Ketetapan-ketetapan MPRS RI dan memutuskan bahwa, pertama, menyatakan tidak berlaku dan mencabut beberapa Ketetapan MPRS; kedua, menyatakan tidak berlaku beberapa Ketetapan MPRS karena materinya sudah tertampung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN); ketiga, menyatakan tetap berlaku dan perlu disempurnakan beberapa Ketetapan MPRS. Pada Tahun 2003, MPR melakukan pengujian terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari Tahun 1960 hingga Tahun 2002. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pertama, delapan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; kedua, tiga Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dinyatakan tetap berlaku dengan kualifikasinya masingmasing; ketiga, delapan Ketetapan MPR dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum (pemilu) Tahun 2004; keempat, 11 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya UndangUndang; kelima, lima Ketetapan MPR dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR hasil Pemilu 2004; keenam, ada 104 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Paparan di atas menunjukkan bahwa penafsiran dalam Hukum Tata Negara selain menggunakan metode dan teknik penafsiran yang umumnya digunakan di dalam studi ilmu hukum, juga terdapat berbagai aliran dalam penafsiran konstitusi seperti aliran originalis, interpretasionis, nilai-nilai dasar, dan teori hukum kritis. Dalam Hukum Tata Negara Indonesia, dikenal adanya uji yudisial dan uji legislatif. Uji yudisial merupakan wewenang kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sedangkan uji legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

DAFTAR BACAAN
  • Asshiddiqie, Jimly, “Judicial Review: Kajian atas Putusan Permohonan Hak Uji Material terhadap PP No. 19 Tahun 2000 tentang TGPTPK”, dalam Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 1, 2002, Jakarta Le IP.
  • Asshiddiqie, Jimly, 1998, Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama, Jakarta: Ind. Hill-Co.
  • Azhary, 1983, Ilmu Negara: Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Kranenburg, Cetakan Keempat, Jakarta: Ghalia Indonesia.
  • Bhakti Ardhiwisastra, Yudha, 2000, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Bandung: Alumni.
  • Burt, Robert A., 1995, The Constitution in Conflict, First Edition Second Printing Cambridge, Massachusetts London Harward University Press.
  • Busroh, Abu Daud dan Abu Bakar Busro; 1983, Asas-asas Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
  • Curzon, L.B.; 1979, Jurisprudence, First Published, Macdonald & Evans Ltd.
  • E.C.S, Wade and G. Godfrey Phillips, 1977, Constitutional and Administrative Law, Ninth Edition, Bungay, Suffolk, Great Britain: Richard Clay (The Chaucer Press) Ltd.
  • Friedman, L.M., 2001, “American Law: An Introduction”, 2nd Edition, terjemahan Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Tatanusa.
  • Hadjon, Philipus M. dkk., 1986, Peranan Hukum Tata Negara sebagai Stabilisator dan Dinamisator Kehidupan Masyarakat, Makalah Seminar Ilmiah, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
  • Huda, Ni’matul, 1999, Hukum Tata Negara: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta.
  • Huda, Ni’matul,2003, Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Cetakan I, Yogyakarta: FH UII Press.
  • Kartasapoetra, R.G., 1987, Sistematika Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Bina Aksara.
  • Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti.
  • Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, Pengantar Hukum Internasional, Buku I: Bagian Umum, Cetakan Kedua, Bandung: Binacipta.
  • Manan, H. Bagir. dan Kuntana Magnar, 1993, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung: Alumni.
  • Pound, Roscoe, 1975, An Introduction to the Philosophy of Law, Yale University Press.
  • Ranawijaya, Usep, 1983, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasamya, Jakarta: Ghalia Indonesia.
  • Soemantri, Sri, 1971, Himpunan Kuliah Perbandingan (Antar) Hukum Tata Negara, Bandung: Alumni.
  • Soemantri, Sri, 1979, Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh UUD 1945, Bandung: Alumni.
  • Wahjono, Padmo, 1984, Beberapa Masalah Ketatanegaraan Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Rajawali.