Ilustrasi

Pengampuan

Pasal 433 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, meskipun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka alasan pengampuan adalah keborosan, lemah pikiran, dan kekurangan daya pikir.

Cara untuk menetapkan pengapuan adalah dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya bertempat tinggal. Selanjutnya yang dapat mengajukan permohonan adalah:

  1. Bagi yang kurang daya pikir adalah setiap keluarga sedarah dan suami atau isteri serta Jaksa demi kepentingan umum;
  2. Bagi yang lemah pikiran adalah orangnya sendiri;
  3. Bagi keborosan adalah keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh sanak keluarga dalam garis menyimpang sampai derajat ke empat dan suami atau isteri.

Pengampuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan pengadilan diucapkan. Segala tindakan perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditaruh di bawah pengampuan (kurandus) adalah demi hukum batal. Selanjutnya berakhimya pengampuan terjadi apabila:

  1. Bagi kurandus adalah dengan matinya, hapusnya serta berhentinya sebab-sebab pengampuan, dan harus dilakukan dengan putusan pengadilan;
  2. Bagi kurator, ada pemecatan atau pembebasan sebagai pengampu serta apa yang ditentukan dalam Pasal 459 KUHPerdata bahwa seseorang tidak dapat dipaksakan untuk menjadi kurator selama lebih dan delapan tahun kecuali apabila kurator itu suami atau isteri kurandus atau keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah.

Pendewasaan (Handlicting)

Pendewasaan adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk meniadakan keadaan belum dewasa, baik untuk keseluruhan maupun halhal tertentu. Pengaturan pendewasaan terdapat dalam Pasal 419 sampai dengan Pasal 432 KUHPerdata. Ada dua macam pendewasaan yaitu:

Pendewasaan sempurna

Dengan pendewasaan ini orang yang belum cukup umur lalu boleh dikatakan sama dengan orang yang sudah cukup umur. Pendewasaan ini diperoleh dengan surat pernyataan “sudah meerderjarig” (Venia Actatis), oleh Gubernur Jenderal setelah mendengarkan dan mendapat pertimbangan Hoogerechtshof atau Presiden setelah memperoleh pertimbangan dan M.A. yang dapat mengajukan adalah orang yang sudah mencapai umur 20 tahun penuh. Dengan adanya pendewasaan yang sempurna ini, maka orang tersebut dianggap sama dengan orang dewasa dan cakap untuk melaksanakan semua perbuatan hukum.

Pendewasaan terbatas

Dengan pendewasaan terbatas, orang yang belum cukup umur hanya dalam hal-hal tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu saja sama dengan orang dewasa, sedang dia tetap di bawah umur. Permintaan pendewasaan terbatas ini bisa diajukan oleh orang yang sudah berumur 18 tahun. Pendewasaan terbatas diberikan oleh pengadilan atas permintaan orang yang belum dewasa, dan hanya diberikan kalau orang tua/walinya tidak keberatan. Pendewasaan terbatas ini memberikan hakhak tertentu seperti orang yang sudah dewasa dan dapat dicabut oleh pengadilan apabila ternyata disalahgunakan atau ada alasan yang kuat untuk disalahgunakan.

Agar akibat dan pendewasaan itu berlaku bagi pihak ketiga, maka pendewasaan tersebut harus diumurnkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.