Oleh: Muhammad Hakim Rianta

Ilustrasi/Ayo Semarang

Pendahuluan

Diskursus penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu yang sangat fenomenal dalam menghiasi wacana polemik kontemporer masyarakat global tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Di Indonesia sawala terkait penegakan Hak Asasi Manusia mulai bergulir pasca reformasi yang terjadi pada tahun 1998, ditandai dengan disahkannya dua produk hukum (regulasi) tentang Hak Asasi Manusia yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan kemudian disusul Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Materi muatan yang terkandung dalam dua produk hukum tersebut seolah menjiwai antusiasme masyarakat global yang terkristal melalui instrumen internasional yakni Universal Declaration of Human Right’s (selanjutnya disingkat UDHR),  Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan berbagai instrumen internasional lain yang mengandung nilai-nilai spirit perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, tentunya dengan melakukan habituasi terhadap kultur bangsa yang tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman pokok (fundamental) fondasi hidup berbangsa dan bernegara.

Secara historis semangat untuk melindungi hak manusia yang bersifat asasi ini telah ada jauh sebelum dirumuskannya dalam UDHR yaitu sejak berdirinya bangsa Indonesia. Semangat itu terjelma melalui perumusan Pancasila dan diproyeksikan kembali dalam pembukaan (preambule) Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat pernyataan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian yang universal seperti hak atas kemerdekaan, hak atas kesejahteraan dan sebagainya. Dengan demikian penghormatan terhadap hak asasi manusia telah menyatu dan melekat (inheren) pada nilai-nilai luhur yang tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia.

Akan tetapi kenyataan itu seolah luntur oleh realitas yang tercatat dalam lembaran hitam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah mencatat dari berbagai pelanggaran dan kejahatan terhadap hak asasi yang terjadi seperti Pembersihan Terduga Simpatisan PKI, Penculikan Aktivis, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II dan masih banyak lagi belum menemui titik terang yang jelas hingga detik ini. Negara seolah menutup rapat pintu upaya pengungkapan dengan membiarkan praktik impunitas (impunity) terus berkembang.

Impunitas sebagai Barikade Usaha Penegakan HAM

Terminologi impunity tergolong asing digunakan dalam diskusi wacana publik terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia, bahkan sebenarnya kata impunity tidak ditemukan padanannya di dalam Bahasa Indonesia resmi. Namun, oleh karena dianggap memiliki kesamaan makna maka dikalangan aktivis yang concern terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM) sering menggunakan istilah impunitas untuk memaknai impunity.Impunitas sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yakni impune yang berarti “tanpa hukuman”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) impunitas diartikan sebagai keadaan tidak dapat dipidana atau nirpidana.

Istilah impunity atau impunitas dalam kerangka usaha penegakan Hak Asasi Manusia internasional sebagaimana tertuang dalam Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Upaya Memerangi Impunitas adalah “ketidakmungkinan -de jure atau de facto- untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif atau disipliner karena mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan yang dapat memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan dan, apabila dianggap bersalah, penghukuman dengan hukuman yang sesuai, dan untuk melakukan reparasi kepada korban-korban mereka”.

Secara sederhana impunitas dapat dimaknai sebagai upaya membantu atau membiarkan para pelaku kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia bebas dari jeratan hukum. Dalam arti yang lebih sederhana lagi terhadap para pelanggar hukum diberi fasilitas “kebal hukum” bahkan melanggeng bebas memegang jabatan-jabatan strategis di Pemerintahan. Pada praktiknya impunitas dilakukan dalam beragam cara diantaranya pemberian amnesti pada pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia, penjatuhan hukuman ringan serta berlarut-larutnya upaya penegakan hukum dalam mekanisme peradilan HAM sehingga mempengaruhi kualitas penegakan hukum bahkan tak jarang seringkali penindakannya tidak menyentuh aktor utama yang menjadi kunci terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia praktik impunitas dapat kita lihat dalam kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998. Tindakan represif berupa pemukulan bahkan penembakan yang berujung tewasnya empat orang mahasiswa Universitas Trisakti tersebut diduga kuat dilakukan secara terencana oleh pasukan yang tergabung dalam Operasi Mantap Jaya III yang melibatkan satuan-satuan tempur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto dan Kapolri Jendral Pol. Dibyo Widodo seharusnya bertanggung jawab baik   sebagai atasan maupun sebagai komandan. Terlebih secara jelas bahwa Panglima ABRI yang telah mengeluarkan Speng/031/III/1996 tanggal 25 Maret 1996 yang berisi tentang Rencana Operasi Mantap. Meskipun telah ada rekomendasi hasil penyelidikan dari Komnas HAM namun dalam kasus ini justru diyatakan tidak cukup bukti oleh Kejaksaan.

Tidak hanya itu, tarik ulur berkas perkara pelanggaran HAM berat antara Kejaksaan dan Komnas HAM juga terjadi pada kasus lain yakni diantaranya Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari Lampung 1998, Semanggi I dan II dan peristiwa Penghilangan Paksa 1997-1998. Pelaku-pelaku yang seharusnya bertanggung jawab dari rangkaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi justru hidup tentram dengan tetap memegang jabatan strategis pemerintahan dalam pusaran impunitas.

Memerangi Impunitas sebagai Upaya Menegakan HAM

Pada prinsipnya upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari upaya penegakan  hukum pada umumnya. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum di masyarakat antara lain: Kaedah Hukum (peraturan hukum); Petugas atau Penegak Hukum; Fasilitas; dan Partisipasi Masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedmann ketidakstabilan hukum tercipta sebagai akibat dari ketidakberdayaan sistem hukum untuk mengarahkan suatu efektifitas pada struktur hukum (legal sructure) menyangkut aparat penegak hukum serta lembaga peradilan. Sehubungan dengan itu, menurut Suparman Marzuki tidak terselesainya kasus pelanggaran HAM di Indonesia sebagai akibat dari lemahnya politik hukum dan instrumen hukum (undang-undang) yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga impunitas kian menjamur menjadi penyakit yang belum tersembuhkan hingga sekarang.

Oleh sebab itu dalam konteks upaya memerangi impunitas sebagai penghalang upaya penegakan Hak Asasi Manusia maka penting untuk melakukan efektifitas pada aparat penegak hukum serta lembaga peradilan sebagai fasilitator dalam upaya menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dari segi instrumen hukum yakni peraturan perundang-undangan terkait perlu juga dilakukan perubahan atau amandemen terutama pada pasal-pasal yang diduga berpotensi melanggengkan impunitas seperti dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pasal 20 ayat (3) yang menurut KontraS sebagai pemicu terjadinya impunitas. Selain itu, dibutuhkan tindakan tegas seperti pencopotan dari jabatan publik yang strategis bagi para terduga pelaku pelanggaran HAM sebagai upaya kampanye menentang impunitas dan tentunya partisipasi masyarakat yang intensif agar proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat berjalan sesuai harapan.

AI

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Muhammad Hakim Rianta, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo / Kader HMI Insan Cita Pasarwajo. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Yuris Muda Indonesia.