Oleh: Febry Gunawan Sitorus – Founder Yuris Muda Indonesia

Ilustrasi/valueconsulttraining

Definisi

Fast Track Legislation adalah mekanisme penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang secara cepat diluar mekanisme normal. Cepat yang dimaksud bukan seperti merujuk kepada mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perppu”) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 atau model necessity and urgency decrees di Argentina yang diatur dalam Pasal 99 ayat (3) Konstitusi Argentina. Secara sederhana, fast track legislation dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan cepat dengan melewati semua tahapan normal namun dengan jadwal yang dipercepat. Acapkali mekanisme fast track legislation disamakan dengan pembentukan undang-undang darurat atau semacamnya, padahal sebenarnya fast track legislation hanya cara yang digunakan untuk membentuk suatu undang-undang dengan cara yang cepat diluar kenormalan namun produknya tetap undang-undang biasa, meskipun yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang tersebut terdapat alasan-alasan kedaruratan.

Istilah

Secara terminologis, terdapat banyak istilah yang digunakan dan tidak seragam dalam menyebutkan metode fast track legislation. Ragam istilah fast track legislation ini misalnya dapat dilihat dalam praktik legislasi di Inggris. Inggris mengenal berbagai istilah untuk menyebutkan fast track legislation seperti rapid legislation, accelerated procedure, instant legislation atau expedited legislation. Di Selandia Baru juga terdapat istilah lain untuk menyebutkan metode ini, yakni motion urgency, di Kolombia disebut fast track procedures, Herbert Doring misalnya, menggunakan istilah curtailing debates.

Cara

Terdapat dua cara secara umum yang digunakan untuk menerapkan metode fast track legislation dalam proses pembentukan undang-undang, yakni:

  1. Mendesain suatu proses pembahasan dan perumusan yang menghindari terjadinya perdebatan yang panjang, bertele-tele yang kemungkinan berpotensi besar menimbulkan deadlock dalam pengambilan keputusan. Cara ini berusaha mendesain tata tertib pembahasan rancangan undang-undang agar tidak dimungkinkan terdapat perdebatan yang panjang dalam proses perumusannya. Hal yang demikian memang efektif dalam memangkas waktu pembahasan, namun sangat berpotensi besar menimbulkan hilangnya proses deliberasi dalam pembahasannya. Sehingga dampak dari metode ini jika tidak diatur dengan sedemikian teliti dan bijak, maka sangat mungkin mencederai proses deliberasi dan tidak dapat mengakomodasi argumentasi secara komprehensif dan holistik. Metode ini diterapkan oleh Prancis sebagaimana diakui melalui pasal 49 Konstitusi Prancis.
  2. Pembatasan yang tegas mengenai jangka waktu pembahasan rancangan undang-undang. Cara ini berusaha untuk memberikan pengaturan yang jelas mengenai jangka waktu pembahasan, sehingga terdapat kepastian jangka waktu lamanya suatu rancangan undang-undang dibahas. Pengaturan mengenai jangka waktu ini lazimnya diatur secara langsung melalui undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan atau bahkan dalam konstitusi. Seperti misalnya, Kolombia menggunakan cara ini dengan mengatur secara expressis verbis jangka waktu pembahasan sebuah rancangan undang-undang tertentu dalam jangka waktu paling lama 30 hari (Pasal 163 Konstitusi Kolombia)

Penggunaan di Negara Lain.

Inggris telah menggunakan metode fast track legislation sejak 1974. Penggunaan metode fast track legislation di Inggris bersumber dari kebiasaan yang lama kelamaan diakui menjadi sebuah konvensi. Beberapa aturan di Inggris yang dibuat dengan menggunakan metode fast track legislation, misalnya:

  1. The Banking/Special Provisions Bill 1998, dimaksudkan untuk merespon kolapsnya perekonomian Inggris pada tahun 1998.
  2. The Northern Ireland Bill 2009, dimaksudkan untuk merespon upaya perdamaian di Irlandia Utara
  3. The Dangerous Dogs Bill 1991, dimaksudkan untuk melakukan reformasi UU Pidana Inggris yang saat itu belum mengakomodir jaminan atas serangan hewan anjing yang pada masa itu sedang menyerang banyak warga.
  4. The Human Reproductive Cloning Bill 2001, dimaksudkan untuk menangani kekosongan hukum terkait teknologi cloning.
  5. The Special Provisions Act 2008, dimaksudkan untuk menasionalisasi Bank Northern Rock.

Selandia Baru, sejak tahun 1987 hingga 2010 terhitung telah menerapkan metode fast track legislation (di Selandia Baru dikenal dengan istilah “motion urgency”) telah digunakan sebanyak 230 kali. Beberapa diantaranya adalah:

  1. The Smoke-Free Environments Amendment Bill 1991
  2. The Social Security (residence of spouses) Amendment Bill 2001
  3. Crown Retail Deposit Guarantee Scheme Bill 2009
  4. The Canterbury Earthquake Response and Recovery Bill 2010

Amerika Serikat juga tercatat sudah beberapa kali menerapkan metode ini dalam membentuk undang-undang, diantaranya Congressional Budget Act dan Patient Protection and Affordable Care Act. Ekuador melalui Pasal 140 Konstitusi Ekuador juga mengakomodir metode fast track legislation yang mekanismenya – mirip mekanisme Perppu Indonesia. Sementara itu, di Prancis terdapat dalam Pasal 49 Konstitusi Prancis. Herbert Doring (Vienna University of Technology, 2001) meneliti 17 parlemen di Eropa, hasilnya menunjukkan bahwa 17 parlemen tersebut seperti Jerman, Yunani, Inggris, Skotlandia, dll menggunakan metode fast track legislation dengan cara pertama, yakni penghindaran dari proses perdebatan yang panjang (curtailing of debates).

Alasan Penggunaan Secara Umum

Jika melihat penerapan metode fast track legislation dari beberapa negara yang sudah menerapkan, terdapat beberapa alasan yang mendasari penerapan metode ini dalam proses legislasi, beberapa diantaranya:

  1. To correct an error in legislation (memperbaiki kesalahan dalam proses legislasi dalam pembentukan undang-undang)
  2. To respond to a court judgement that means the law ceases to work as intended (untuk menanggapi putusan pengadilan yang mana hukum tidak berlaku efektif dalam putusan sebagaimana dimaksud)
  3. To ensure that the state continues to abide by its international commitments (untuk memastikan bahwa negara telah mematuhi komitmen internasionalnya)
  4. To ensure that legislation is in force for a particular event (untuk memastikan bahwa undang-undang berlaku untuk acara tertentu)
  5. To implement changes contained in a budget (untuk melaksanakan perubahan yang terkandung dalam rencana anggaran)
  6. To implement counter terrorism measures (untuk menerapkan langkah-langkah kontra terorisme)
  7. To respond to public outcry (untuk menanggapi/menindaklanjuti protes publik)

Urgensi dan Tantangan di Indonesia

Jika melihat desain pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara khusus undang-undang, sesungguhnya model fast track legislation, setidaknya jika dipandang saat ini, tidak terdapat alasan-alasan yang cukup kuat yang melegitimasi penggunaan/pengadopsian metode ini di Indonesia. Pertama, karena proses pembentukan undang-undang sudah diatur sedemikian akomodatif baik dalam UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU 15 Tahun 2019. Bahkan proses pembentukan aturan setingkat undang-undang dalam keadaan adanya kegentingan sudah diatur dengan instrumen Perppu. Kedua, metode fast track legislation akan mencederai proses deliberasi yang memadai serta meaningfull participation dalam proses akomodasi kepentingan. Model fast track legislation tepat digunakan dalam sistem pembangunan hukum model top down sementara tidak compatible diterapkan dalam model bottom-up. Indonesia sebagai negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan ada pada rakyat memiliki konsekuensi logis bahwa pembangunan hukum serta pembentukan hukum harus dibangun dengan bottom-up bukan top down (elitis).

Selain itu, jika bercermin terhadap 10 principles of good lawmaking process sebagaimana disampaikan oleh Claudia Geiringer, Polly Higbe dan Elizabeth Mcleay:

  1. Legislatures should allow time and opportunity for informed and open policy deliberation
  2. The legislative process should allow sufficient time and opportunity for the adequate scrutiny of bills
  3. Citizens should able to participate in the legislative process
  4. Parliaments should operate in a transparent manner
  5. The House should strive to procedure high quality legislation
  6. Legislation should not jeopardise fundamental constitutional rights and principles
  7. Parliaments should follow stable procedural rules
  8. Parliament should faster, not erode, respect for itself as an institution
  9. The government has a right to govern, so long as it commands a majority in the house
  10. Parliament should be able to enact legislation quickly in (actual emergency situations)

Maka, metode fast track legislation sangat berpotensi besar melanggar 6 dari 10 prinsip tersebut.

Disamping itu, metode fast track legislation memiliki beberapa kelemahan jika ingin diterapkan di Indonesia yakni:

  1. Metode ini akan menimbulkan proses legislasi yang minim partisipasi, transparansi dan berpotensi dalam pengambilan keputusan paripurna berpotensi cedera prosedur
  2. Lemahnya legitimasi sosiologis produk legislasi (undang-undang) yang dihasilkan

Meskipun demikian, jika suatu saat nanti metode ini akan diterapkan di Indonesia perlu kiranya untuk memberikan pengaturan yang ketat (baik definisi, cara, prosedur, dan pengawasannya) serta yang terpenting tidak boleh mengesampingkan partisipasi masyarakat (meaningfull participation)

Artikel ini ditulis oleh Febry Gunawan Sitorus – Founder Yuris Muda Indonesia. Dapat dihubungi di Email: febryindrasitorus@yurismuda.com