Ilustrasi/Klikhukum.id

Pengertian Penyertaan (Deelneming)

Adakalanya, suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh seorang, tetapi beberapa orang. Dalam keadaan seperti itu, beberapa orang tersebut sangat dimungkinkan mempunyai peran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam perspektif hukum pidana, peran dari masing-masing berimplikasi, salah satunya, terhadap ringan dan beratnya pidana. Oleh karena itu, hukum pidana di Indonesia mengaturnya di dalam Bab V Buku I KUHP, yaitu pada Pasal 55 KUHP sampai dengan Pasal 62 KUHP, yang secara khususnya judul babnya menyebut “Penyertaan dalam Tindak Pidana”. Secara kebahasaan, kata “deelneming” berasal dari kata “deelnemen” (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan “deelneming” diartikan menjadi “penyertaan”. Adapun mengenai pengertian penyertaan atau deelneming secara istilah, KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pengertian mengenai deelneming dapat dijumpai pada pendapat para ilmuwan hukum pidana. Menurut Moeljatno, misalnya, penyertaan terjadi apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya tindak pidana, tetapi beberapa orang. Tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.  Mereka  harus  memenuhi  syarat-syarat  untuk  masing-masing jenis penyertaan tersebut.

Demikian juga S.R. Sianturi berpendapat, makna dari istilah penyertaan ialah ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Dengan kata lain, ada 2 (dua) orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Tidak jauh berbeda, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, penyertaan sebagai turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Artinya, penyertaan dimaksudkan untuk menunjuk kepada keadaan pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana itu sendiri.

Nur Azisa memaknai, ada 2 (dua) hal pokok mengapa ajaran penyertaan diatur di dalam KUHP dan menjadi penting di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Pertama, apabila ajaran penyertaan tidak diatur di dalam KUHP, maka akan sangat tidak adil ketika pada suatu tindak pidana terdapat seorang yang mempunyai niat untuk mewujudkan suatu tindak pidana dengan menyuruh atau membujuk orang lain untuk melakukannya. Seorang yang menyuruh tersebut tidak dapat dijangkau oleh hukum pidana dan tidak dapat dipidana, karena tidak melakukan tindak pidana atau tidak menimbulkan suatu akibat sebagaimana dilarang di dalam rumusan tindak pidana.

Kedua, pengaturan penyertaan dalam ketentuan umum (Buku I KUHP) dimaksudkan untuk merangkum unsur-unsur umum dari hampir setiap tindak pidana, baik yang diatur di dalam maupun di luar KUHP. Suatu undang-undang dapat saja dalam setiap perumusan pasal-pasalnya menyatakan dan menetapkan siapa saja di samping pelaku utama yang terlibat dalam suatu tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Namun, cara yang demikian secara teknis akan menjadi sangat rumit dan tidak efektif.

Bentuk-Bentuk Penyertaan (Deelneming)

Pasal 55 KUHP mengatur:

(1)Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancamanatau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atauketerangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukanperbuatan.

(2)Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sebagaimana mengutip pendapat dari para ilmuwan hukum pidana sebelumnya, P.A.F. Lamintang menerangkan, ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu dengan sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana, kecuali pelakunya sendiri. Dengan demikian, tanpa adanya ketentuan pidana seperti yang telah diatur di dalam Pasal 55 KUHP tersebut, orang-orang yang dimaksud menjadi tidak dapat dipidana.

Selanjutnya, Pasal 56 KUHP mengatur:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

  1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
  2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untukmelakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP di atas, terdapat 5 (lima) bentuk peranan pelaku dalam suatu tindak pidana yang dapat pidana menurut hukum pidana, yaitu orang yang melakukan tindak pidana (pleger), orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger/manus domina), orang yang turut melakukan tindak pidana (medepleger), orang yang sengaja membujuk (uitlokker), dan orang yang membantu melakukan tindak pidana (medeplichtige). Dalam hal ini perlu ditegaskan, pembentuk undang-undang dengan tegas memisahkan dan membedakan antara pembuat dengan pembantu. Pembuat diatur di dalam Pasal 55 KUHP, sedangkan pembantu diatur di dalam Pasal 56 KUHP. Menurut Nur Azisa, pembantuan bukan merupakan bagian dari pembuat, tetapi antara keduanya sama-sama telah berbuat sesuai perannya masing-masing hingga terwujudnya suatu tindak pidana. Pertimbangannya adalah peranan pembantu dalam suatu tindak pidana jauh lebih santun dibandingkan dengan semua peserta lainnya. Hal ini mengingat, menurut Pasal 57 KUHP, pembantu mendapatkan pengurangan maksimum pidana. Di samping itu, sesuai Pasal 60 KUHP, pembantuan dalam pelanggaran tidak dapat dipidana.

Orang yang Melakukan Tindak Pidana (Pleger)

Pada bentuk yang pertama ini, perlu kiranya untuk mengetengahkan terlebih dulu perihal istilah “dader”. Menurut Memorie van Toelichting, yang harus dipandang sebagai daders itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka “yang telah menyuruh melakukan” dan mereka “yang telah turut melakukan” suatu tindak pidana. Dengan demikian, istilah antara dader dengan pleger mempunyai arti yang berbeda.

Sejalan dengan Memorie van Toelichting, kamus bahasa Belanda mengartikan dader sebagai pembuat. Menurut Nur Azisa, dader merupakan bentuk umum (genus) dan pleger merupakan salah satu bentuk khususnya (spesies). Oleh karena merupakan bentuk umum, dader memiliki pengertian luas, bukan saja orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga dapat diartikan sebagai orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang membujuk untuk melakukan, dan orang yang membantu melakukan suatu tindak pidana. Di sisi yang lain, mengingat merupakan bentuk khusus (spesies) dari dader, pleger mempunyai pengertian yang sempit, yaitu orang yang melakukan suatu tindak pidana.

Orang yang melakukan tindak pidana atau pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, termasuk juga di dalam bentuk percobaannya. Pada tindak pidana formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam peraturan hukum pidana. Sementara itu, pada tindak pidana materiil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan tindak pidana tersebut.

Mengenai pembahasan pleger ini, para ilmuwan hukum pidana memperdebatkan tentang penentuan “pelaku”, karena rumusan Pasal 55 KUHP merumuskan “sebagai pelaku”. Memang ada perbedaan antara “pelaku” dengan “sebagai pelaku”. Namun, di dalam penerapannya, terutama pada pertanggungjawabannya, telah diatur oleh undang-undang, sehingga pada hakikatnya tidak bermanfaat untuk diperdebatkan.

Orang yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana (Doenpleger/Manus Domina)

KUHP tidak memberikan pengertian terhadap siapa itu “orang yang menyuruh melakukan tindak pidana” atau “doenpleger”. Oleh karena itu, perlu kiranya merujuk kepada pendapat ilmuwan hukum pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, keadaan penyertaan berupa doenpleger ini terjadi apabila ada seseorang yang menyuruh seseorang yang lainnya untuk melakukan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal, seseorang yang disuruh tersebut tidak dapat dikenai pidana. Jadi, seseorang yang disuruh itu seolah-olah menjadi alat belaku yang dikendalikan oleh seseorang yang menyuruh. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh dinamakan manus domina, sedangkan orang yang disuruh dinamakan manus ministra.

Moeljatno juga menyatakan, apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, namun seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya. Moeljatno menegaskan, sebagai syarat orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipidana.

Selain pendapat (doktrin) para ilmuwan hukum pidana, nyatanya yurisprudensi juga telah memberikan suatu makna terhadap doenpleger. Salah satu sumber hukum dalam hukum pidana tersebut jelas menjadi tolok ukur untuk menentukan adanya doenplegen sekaligus menjadi ciri utama yang membedakannya dari bentuk-bentuk penyertaan lainnya, terutama uitlokken. Yurisprudensi yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 137 K/Kr/1956, tanggal 1 Desember 1956, yang antara lain memuat:

Makna dari menyuruh melakukan (doenplegen) suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dihukum.

Perlu ditegaskan kembali, untuk memenuhi adanya suatu doenplegen menurut Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut D. Simons, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang,syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  • Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP). Contohnya: A menyuruh B yang keadaannya gila untuk menganganiaya C. Dalam hal ini, B telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik penganiayaan, tetapi tidak dapat dipidana, karena tidak terdapat unsur kemampuan bertanggung jawab.
  • Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana telah melakukannya karena di bawah pengaruh daya paksa atau overmacht (Pasal 48 KUHP). Contohnya: A dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sebilah badik di leher memaksa B untuk melakukan suatu tindak pidana. B tidak dapat dipidana, karena melakukan perbuatan itu karena pengaruh daya paksa, sehingga unsur pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi.
  • Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu (Pasal 51 ayat (2) KUHP). Contohnya: seorang bidan yang disuruh melakukan abortus oleh seorang dokter dengan itikad baik mengira bahwa abortus tersebut adalah abortus berindikasi medis padahal abortus provocatus criminalis.
  • Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalapahaman mengenai salah satu unsur tindak pidana. Contohnya: seorang buruh (B) stasiun mengambil barang yang mengira bahwa barang tersebut adalah milik A yang menyuruhnya. Ternyata A melakukan pencurian dengan memperalat B.
  • Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur kesalahan, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur kesengajaan seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut. Contohnya: Arrest Hoge Raad tanggal 25 Februari 1929, halaman 11971, seorang pengusaha susu sapi perahan mencampur susu dengan air. Pegawainya yang tidak tahu tentang campuran susu dengan air membagi-bagikan kepada pelanggan dengan merek susu murni. Hakim memutus si pegawai dibebaskan, karena padanya tidak ada kesalahan.
  • Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu hoedanigheid atau sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yaitu sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri. Contohnya: S adalah buruh di pelabuhan yang bukan pegawai negeri, disuruh oleh pegawai bea cukai untuk menerima suap dari seorang importir yang memasukkan barang-barang (dalam hal contoh ini terdapat perbedaan pendapat).

Di sisi yang lain, tanggung jawab dari doenpleger itu mempunyai batasan. Menurut R. Tresna, pertama, tanggung jawab itu tidak melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang yang disuruh itu, meskipun maksud yang menyuruh itu lebih jauh dari itu. Kedua, tanggung jawab yang menyuruh itu tidak lebih dari pada apa yang dikehendaki olehnya. Jika yang disuruh melakukan sesuatu hal yang melebihi suruhannya maka inilah menjadi tanggung jawab yang melakukan sendiri. Kedua batasan tersebut tidak ditetapkan secara tegas di dalam undang-undang, tetapi tersimpul di dalam makna frasa “menyuruh melakukan”.

Orang yang Turut Melakukan Tindak Pidana (Medepleger)

Kata “mede” identik dengan “ook” yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Beberapa ilmuwan hukum pidana menerjemahkan medepleger dengan beragam frasa, di antaranya “turut melakukan”, “pelaku penyerta”, “turut melakukan”, dan “bersama-sama”. Antara frasa “turut melakukan” dengan “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-sehari cenderung digunakan istilah “bersama-sama”.

Memorie van Toelichting menyebutkan, medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Untuk adanya suatu medeplegen oleh medepleger itu justru yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya suatu kerja sama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya (volledig en nauwe samenwerking) di antara para peserta di dalam kejahatan. Apabila tanpa adanya kerja sama seperti itu, maka tidak dapat disebut telah adanya suatu medeplegen oleh medepleger. Berkaitan dengan pembahasan ini, perlu kiranya meninjau Putusan MARI Nomor: 15 K/Kr/1970, tanggal 26 Juni 1971, yang di antara pertimbangan hukumnya menyebutkan:

“Perbuatan terdakwa II mengancam dengan pistol tidak memenuhi semua unsur di dalam Pasal 339 KUHP, terdakwa I-lah yang memukul si korban dengan sepotong besi yang mengakibatkan matinya si korban. Karena itu untuk terdakwa II kualifikasi yang tepat adalah “turut melakukan” tindak pidana (medeplegen), sedangkan pembuat materiilnya adalah terdakwa I.”

P.A.F. Lamintang memberikan 3 (tiga) catatan penting yang perlu diperhatikan terhadap adanya putusan tersebut di atas. Pertama, MARI telah mengemukakan syarat bahwa terdakwa II itu harus memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana di dalam Pasal 339 KUHP untuk dapat disebut sebagai seorang materieele dader. Kedua, MARI telah membuat suatu perbedaan antara medepleger dengan materieele dader di dalam mededaderchap. Ketiga, MARI juga mensyaratkan di dalam suatu tindak pidana yang menurut ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja, kesengajaan para medepleger harus juga ditujukan kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan.

Penjelasan M.H. Tirtaamidjaja mengenai ruang lingkup pertanggungjawaban para pelaku dalam suatu medeplegen perlu untuk diperhatikan. Menurutnya, setiap orang yang bersama[1]sama melakukan suatu tindak pidana bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dalam ruang lingkup kerja sama tersebut. Apabila akibat terjadi di luar ruang lingkup kerja sama, masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya. Contohnya adalah sebagai berikut:

A, B, C, dan D bersepakat untuk mencuri di rumah P. A dan B akan memasuki rumah P. C menjaga di depan rumah, sedang D ditugaskan untuk menjaga dan memasuki rumah dari belakang. Pada saat D memasuki rumah dari belakang, ia melihat seorang perempuan sedang tidur sedemikian rupa, sehingga timbul niatnya untuk memperkosa perempuan itu, kemudian ia memperkosanya. Terhadap perbuatan D tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada A, B, dan C, karena hal itu tidak lagi dalam ruang lingkup kerja sama mereka. Dengan kata lain, terhadap D dibebankan tanggung jawab pemerkosaan yang dilakukannya.

Orang yang Sengaja Membujuk (Uitlokker)

Uitlokking adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP. Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dapat disebut actor intelectualis, intelectueel dader, provocateur, atau uitlokker.

Untuk dapat disebut telah terjadi adanya uitlokking, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya tindak pidana tertentu oleh yang dibujuk. Dalam hal adanya kekeliruan (error), si pembujuk tidak dapat dimintai pertanggungawabannya. Contohnya adalah sebagai berikut:

A membujuk B untuk membunuh C. Akan tetapi, yang dibunuh B ternyata D, karena B menyangka D itulah C. Dalam kasus ini, A tidak dapat dipersalahkan membujuk B untuk membunuh D, sebab A memang tidak pernah membujuk B untuk membunuh D.

Kedua, membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, yaitu dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan (misbruik van gezag) , menyalahgunakan jabatan atau martabat, kekerasan, ancaman, tipu daya, dan/atau memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan. Di luar cara-cara tersebut yang digunakan untuk membujuk, maka tidak termasuk telah terjadi uitlokking. Artinya, cara-cara yang digunakan oleh uitlokker ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.

Ketiga, orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan tindak pidana tertentu. Hal ini merumuskan hubungan kasual antara si pembujuk, orang yang dibujuk, dengan tindak pidana yang dilakukan. Sasaran atau objeknya adalah tindak pidana yang dilakukan. Pembujukan dimaksudkan untuk dapat merealisasikan suatu tindak pidana. Seperti halnya doenplegen, pada uitlokken juga ada pelaku materiil dan pelaku intelektual. Pelaku intelektual hanya sebagai otak dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan di dalam unsur-unsur tindak pidana uitlokker tetap dapat dipidana.

Keempat, orang yang dibujuk benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana, setidak-tidaknya melakukan percobaan. Tindak pidana yang benar-benar terjadi atau percobaannya harus tindak pidana yang dianjurkan atau dikehendaki untuk dilaksanakan. Apabila tindak pidana yang terjadi lain daripada yang dianjurkan oleh pembujuk maka tidak terdapat konstruksi uitlokken. Pembujuk tidak dapat dipertangungjawabkan dalam kasus tersebut, dan atas tindak pidana ini dipertanggungjawabkan sendiri kepada pelaku materiilnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dibedakan antara doenplegen dengan uitlokken. Pertama, orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam doenplegen itu haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi yang lain, orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam utilokken itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh, yaitu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Kedua, cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam doenplegen itu tidak ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Di sisi yang lain, cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam uitlokken telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang, khususnya Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.

Orang yang Membantu Melakukan Tindak Pidana (Medeplichtige)

Membantu melakukan tindak pidana merupakan salah satu macam penyertaan yang diatur di dalam KUHP, khususnya Pasal 56 KUHP, di samping ketentuan Pasal 55 KUHP sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Demikian apabila ditinjau dari segi pemidanaan menurut KUHP. Hubungan antara keduanya dibedakan, baik dari segi peranannya dalam tindak pidana maupun pertanggungjawabannya.

Sesuai rumusan Pasal 56 KUHP, dapat diketahui bahwa pemberian bantuan haruslah diberikan dengan sengaja. Di dalam hal ini, telah cukup apabila yang bersangkutan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu akan memudahkan pelaksanaan kejahatan atau apa yang dilakukannya berhubungan dengan kejahatan yang akan dilakukan. Di samping itu, perbuatan membantu tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan, karena akan termasuk sebagai medepleger, bukan lagi medeplichtge.

Sesuai rumusan Pasal 56 KUHP pula, bentuk medeplichtige yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan suatu kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain pada waktu orang lain sedang melakukan suatu kejahatan.

Bentuk medeplichtige yang kedua adalah kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan. Bantuan tersebut dapat bersifat material, misalnya, menyerahkan senjata atau alat-alat kepada pelakunya. Bantuan tersebut juga dapat bersifat intelektual, misalnya, dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di dalam pengawasannya.

Ketentuan pidana terkait medeplichtige telah dirumuskan di dalam Pasal 57 KUHP, yaitu:

  • Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
  • Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  • Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
  • Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Merujuk pada ancaman pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 KUHP, menyiratkan bahwa peranan orang yang membantu melakukan kejahatan ada di bawah taraf peranan pembuat (yang diatur di dalam Pasal 55 KUHP). Bahkan, Nur Azisa menyebutkan, intensitas peranan pembantu jauh lebih santun dari pada pembuat, sehingga dari segi pertanggungjawaban pidananya dibedakan antara keduanya.

Berdasarkan pembahasan di atas, sudah sangat jelas terdapat perbedaan antara medepleger dengan medeplichtige sebagaimana dijelaskan di dalam Memorie van Toelichting, yang antara lain berbunyi:

Yang membedakan seorang yang turut melakukan dari seorang yang membantu melakukan itu adalah bahwa orang yang disebutkan pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang- undang atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan; sedang orang yang disebutkan terakhir itu hanyalah memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan seperti yang dimaksudkan di atas.

Daftar Pustaka

  • Azisa, Nur. “Penyertaan Dan Pembantuan.” In Hukum Pidana Materiil Dan Formil, edited by Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015.
  • Chazawi, Adami. Percobaan Dan Penyertaan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
  • Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, 1984.
  • Marpaung, Leden. Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
  • Moeljatno. Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan. Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
  • Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
  • Schaffmeister, D., N. Keijzer, and E.P.H. Sutorius. Hukum Pidana. Yogyakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Liberty, 1995.
  • Sianturi, S.R. Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya. Jakarta: Alumni, 1983.
  • Tirtaamidjaja, M.R. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Fasco, 1995.
  • Tresna, R. Azas-Azas Hukum Pidana. Bandung: Universitas Padjajaran, 1959.