Ilustrasi/ Young Lawyer

Sebelumnya kita telah membahas mengenai Ajaran Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Selanjutnya jika membahas masalah pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, ada 2 hal yang patut dicacat yaitu masalah kompetensi absolut dan kompetensi relatit. Oleh karena itu kali ini kita akan bahas apasih yang menjadi perbedaan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Yuk simak penjelasannya.

Kompetensi Absolut

Makna kompetensi Absolut di sini yaitu terkait dengan kewenangan “PERADIAN APA”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dalam BAB lll, tentang Pelaku Kekuasaan Kehakiman, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 18 disebutkan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Nampak bahwa di bawah Mahkamah Agung ada:

  1. Peradilan Umum.
  2. Peradilan Agama.
  3. Peradilan Militer.
  4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi Relatif

Berbeda halnya dengan kompetensl absolut yang membahas masalah “PERADILAN APA” maka dalam kompetensi Relatif ini, fokus pembahasannya terkait dengan “PENGADILAN MANA”. Masalah “PENGADILAN MANA” ini diatur dalam Bab X, Bagian ll, Pasal 84-86 KUHAP Kewenangan mengadili berdasarkan Pasal 84-86 KUHAP di atas secara singkat dapat dijelaskan di bawah ini:

  1. Berdasarkan Locus Delikti (Pasal 84 KUHAP).
  2. Berdasarkan domisili sebagian besar saksi (Pasal 85 KUHAP);
  3. Berdasarkan penetapan/keputusan Menkeh (Pasal 85 KUHAP) (berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan Menteri Kehakiman harus dibaca dengan kalimat Ketua Mahkamah Agung).
  4. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar negeri (Pasal 86 KUHAP). Khusus terkait dengan masalah locus delicti ini, berdasarkan doktrin, menurut Satochid Kartanegara, dalam buku “Hukum Pidana” dan P.A.F. Lamintang, dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan SecaraYuridis menurut Yurisprudensi dan llmu Pengetahuan Hukum Pidana”, ada beberapa teori yaitu:
    • Tempat dilakukan tindak Pidana.
    • Akibat terjadinya Tindak Pidana.
    • Teori mengenai alat

Referensi

Didik Endro P, “Hukum Acara Pidana“, Airlangga University Press, 2015.