Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal ada tiga jenis putusan, yaitu putusan yang menyatakan terdakwa bersalah, putusan bebas dan putusan lepas. Masing-masing putusan memiliki perbedaan dan konsekuensi logis baik terhadap status terdakwa maupun upaya hukum yan dapat ditempuh. Putusan bebas dan putusan lepas memang sama-sama tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, berbeda dengan putusan yang menyatakan bersalah.

Perbedaan kedua jenis putusan antara putusan bebas dan putusan lepas lahir dari konsekuensi logis paham pemidanaan yang dianut dalam KUHAP. KUHAP menganut paham dualistis, yang memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban, sementara paham monistis tidak memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban. Paham dualistis membedakan antara perbuatan dan akibat yang dilarang dengan pertanggungjawaban pidana, akibatnya putusan pengadilan tidak hanya terdapat putusan menghukum dan bebas (vrijspraak) tetapi juga terdapat putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

Pengaturan mengenai putusan bebas terdapat dalam KUHAP. Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengatur apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.. Sementara  putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Perbedaan

Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Pidana (hal. 152-153), menjelaskan perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yakni bahwa dalam dalam putusan bebas (vrijspraak) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Artinya, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim.

Sedangkan pada putusan lepas, segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang. Selain itu, penjatuhan Putusan Bebas dan Putusan Lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (Strafuitsluitingsgronden), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar (Pasal 50 KUHP”) atau alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP).

Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Upaya hukum terdiri dari:

  1. Upaya hukum biasa, termasuk Banding dan Kasasi.
  2. Upaya hukum luar biasa, terdiri dari :
  3. Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan
  4. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

Tidak semua upaya hukum dapat dilakukan terhadap semua putusan pengadilan:

  1. Banding

Dilakukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

Tidak dapat dilakukan terhadap:

  1. Putusan bebas.
  2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum; dan
  3. Putusan pengadilan dalam acara cepat

2. Kasasi

Dilakukan terhadap terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung. Tetapi tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas.

  1. Kasasi Demi Kepentingan hukum.

Dapat dilakukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung).

  1. Peninjauan Kembali

Dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas atau putusan lepas. Tetapi saat ini, putusan bebas dapat dilakukan kasasi. Hal ini karena Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 memberikan tafsir bahwa dapat dilakukan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas. Atas putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi