Oleh : Febry Indra Gunawan Sitorus

Pendahuluan

Tindak pidana penggelapan dan penipuan merupakan dua tindak pidana (delik) yang rumusan normanya satu sama lain berbeda dalam sistem hukum pidana indonesia. Namun sebelum jauh kesana ada baiknya terlebih dahulu dipahamkan apa sebenarnya arti tindak pidana (delik).

Dalam perkembangan hukum pidana indonesia, tidak ditemukan penjelasan  tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana baik dalam KUHP maupun diluar KUHP. Oleh karena itu salah satu rujukan yang paling memungkinkan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah pendapat para ahli sehingga sangat sulit untuk mendapatkan keseragaman pendefinisian diakibatkan sudut pandang dan latar belakang yang berbeda dari para ahli. Pengertian tindak pidana sangat penting untuk dipahami guna mengetahui unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Istilah tindak pidana atau sering disebut dengan delik dalam bahasa belanda disebut Strafbaar feit. Dalam peraturan perundang-undangan bahkan terdapat perbedaan penggunaan istilah, yakni dalam UUDS 1950 digunakan istilah peristiwa pidana, UU No. 1/Drt/1951 digunakan istilah perbuatan pidana, UU Darurat No. 2 tahun 1951 digunakan istilah perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, UU No. 16/Drt/1951 digunakan istilah yang diancam dengan hukum, UU No. 7/Drt/1953, UU No. 7/Drt/1955, UU No. 8 tahun 1981, UU Tipikor digunakan istilah tindak pidana.

Perlu diperhatikan bahwa istilah tindak pidana (strafbaar feit) berbeda dengan tindakan/perbuatan (gedraging/handeling). Unsur pertama dari tindak pidana adalah tindakan/perbuatan (gedraging). Dengan kata lain bahwa straafbar feit adalah kelakuan orang (menselijke handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sehingga dengan jelas dapat dirumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pandangan yang demikian sering disebut dengan pandangan yang dualistis karena membedakan tegas antara dapat dipidananya perbuatan (ciminal act) dengan dapat dipidananya orang (criminal responsibilty atau criminal liability). Beberapa contoh perbuatan pidana/tindak pidana tersebut adalah : penggelapan dan penipuan yang akan dibahas lebih lanjut tentang perbedaannya.

Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam KUHP dirumuskan mulai dalam pasal 372 sampai dengan pasal 377. Untuk tindak pidana penggelapan biasa diatur dalam pasal 372 yang rumusan pasalnya mengatakan “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-“

Rumusan norma pasal 372 tentang tindak pidana penggelapan ini memiliki beberapa unsur (bestitelen) yang harus dibuktikan diantaranya :

  1. Barangsiapa, artinya addresat dari pasal ini adalah setiap orang, menunjuk kepada seseorang atau perseorangan seseorang dalam konotasi fisik (biologis), dengan kata lain menunjuk kepada pertanggungjawaban manusia sebagai person (natuurlijk persoon). Dalam upaya pembuktian tindak pidana dewasa ini seiring perkembangan masyarakat, unsur “barangsiapa/setiap orang” tidak serta-merta langsung menunjuk kepada perseorangan (natuurlijk persoon). Diluar KUHP sudah dikenal tentang pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability), artinya kata barangsiapa dalam tindak pidana dewasa ini (diluar KUHP) bisa menunjuk kepada korporasi sebagai badan hukum (recht persoon). Akan tetapi perlu diingat bahwa KUHP menganut asas “sociates delinquere non potest” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.
  2. Dengan sengaja, artinya mensyaratkan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan (dolus intent opzet).
  3. Memiliki, artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb
  4. Diperoleh bukan dengan kejahatan, artinya perolehan barang yang ada pada penguasaan pelaku bukan dengan kejahatan/melawan hukum. Seperti contoh misalnya : peminjaman, penitipan, dll

Sebagai contoh tindak pidana penggelapan adalah A meminjam sepeda B, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan B, A menjual sepeda tersebut kepada si C. Dalam peristiwa ini jelas unsur-unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana penggelapan terpenuhi dengan sempurna.

Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam KUHP dirumuskan mulai dalam pasal 378 sampai dengan pasal 395. Untuk tindak pidana penipuan biasa diatur dalam pasal 378 yang rumusan pasalnya mengatakan “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Rumusan norma pasal 378 tentang tindak pidana penipuan ini memiliki beberapa unsur (bestitelen) yang harus dibuktikan diantaranya :

  1. Barangsiapa, artinya addresat dari pasal ini adalah setiap orang, menunjuk kepada seseorang atau perseorangan seseorang dalam konotasi fisik (biologis), dengan kata lain menunjuk kepada pertanggungjawaban manusia sebagai person (natuurlijk persoon). Dalam upaya pembuktian tindak pidana dewasa ini seiring perkembangan masyarakat, unsur “barangsiapa/setiap orang” tidak serta-merta langsung menunjuk kepada perseorangan (natuurlijk persoon). Diluar KUHP sudah dikenal tentang pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability), artinya kata barangsiapa dalam tindak pidana dewasa ini (diluar KUHP) bisa menunjuk kepada korporasi sebagai badan hukum (recht persoon). Akan tetapi perlu diingat bahwa KUHP menganut asas “sociates delinquere non potest” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.
  2. Dengan maksud, artinya perbuatannya dikehendaki dan perbuatannya diketahui oleh pelaku.
  3. Meguntungkan diri sendiri atau orang lain, artinya menguntungkan diri sendiri dengan tanpa hak
  4. Memakai nama palsu atau keadaan palsu
  5. Dengan akal dan tipu muslihat, dengan kata bohong, artinya dengan segala daya dan upaya dan  usaha melakukan tipu muslihat dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu.
  6. Membujuk, artinya ada upaya untuk memperdayai korban dengan segala bujukan/rayuan untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus utang.

Contoh tindak pidana penipuan : si A berniat hendak menjual sepeda miliknya. Mengetahui niat si A hendak menjual mobilnya maka si B dengan segala daya upaya dan rayuan memperdayai si A agar memberikan sepeda tersebut kepada B dengan iming-iming bahwa si B akan menjual sepeda tersebut kepada si C. Tetapi dalam pelaksanaannya B tidak menjual sepeda tersebut kepada C melainkan sepeda tersebut hilang.

Perbedaan

Ada beberapa perbedaan mendasar antara tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dari segi objek dan tujuannya, tindak pidana penipuan lebih luas daripada tindak pidana penggelapan. Objek yang dapat dikategorikan sebagai penggelapan terbatas hanya pada barang atau uang, akan tetapi objek penipuan juga meliputi memberikan hutang artinya perbuatan yang sifatnya menyebabkan adanya utang maupun menghapuskan piutang.

Selain itu, perbedaan antara penipuan dan penggelapan terletak pada cara peralihan barang dari korban kepada pelaku. Dalam kasus penggelapan, bahwa proses beralihnya penguasaan barang dari korban kepada pelaku bukan dengan melawan hukum/dengan daya tipu dan muslihat, melainkan sah. Sedangkan dalam kasus penipuan peralihan objek dari korban kepada pelaku adalah dengan tipuan atau dengan kata lain disertai dengan adanya niat jahat dari pelaku. Munculnya niat jahat (mens rea) dalam kasus penipuan ada disaat proses peralihan barang, atau dengan kata lain peralihan barang diperoleh sebagai hasil dari actus reus yang didahului dengan mens rea.

Memang dalam praktiknya terkadang agak sulit untuk membedakan tindak pidana penipuan dan penggelapan, karena proses pembuktiannya membutuhkan pembuktian waktu lahirnya niat jahat sipelaku, apakah objeknya diperoleh dengan cara melawan hak/ diakibatkan oleh tipu muslihat si pelaku.

Jika ada hal yang perlu ditanyakan silahkan konsultasikan dengan kami di :

Whatsapp : 081260667127 (febryindrasitorus@yurismuda.com)