PERTANYAAN

Saat ini saya dengan salah satu partner bisnis saya sedang berselisih dalam urusan bisnis. Hubungan bisnis kami diikat dengan sebuah kontrak kerjasama. Dimana dalam kerjasama tersebut kami sepakat saya bertindak sebagai kontraktor di sebuah proyek milik partner bisnis saya. Kerjasama yang kami sepakati adalah kerjasama dengan cost & profit sharing, masing-masing secara berurutan saya sebesar 30% dan partner bisnis saya 70%;

Setelah saya memasukkan modal sebesar 30% sebagaimana telah disepakati sebelumnya. ternyata, Partner saya ini tidak memasukkan modal bagian yang seharusnya kewajibannya untuk memasukkan modal (cost) sebesar 70% dari dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut;

Berhubung dana sudah masuk, dan sesuai dengan prinsip profesionalitas kerja, proyek tersebut terpaksa berjalan dengan dana yang seadanya, yakni hanya dana sebesar 30% yang saya setorkan

Dalam kerjasama ini, manajemen keuangan dipegang oleh partner saya, dan pada saat uang tersebut dipegang oleh partner saya, ada transaksi keuangan yg dilakukan membayar hutang partner tersebut untuk pekerjaan partner saya. Dengan kata lain, terdapat transaksi keuangan yang dilakukan oleh partner dengan menggunakan dana yang saya, tanpa sepengetahuan saya, digunakan untuk membayar pekerjaan diluar pekerjaan/proyek yang kami sepakati.

Uang tersebut juga digunakan untuk membeli beberapa aset alat berat dengan menggunakan dana yang saya setor tanpa diskusi/persetujuan sebelumnya dan aset yang dibeli tersebut dibuat atas nama Partner saya. Karena Partner saya tidak pernah memasukan modal 70% sebagaimana kesepakatan awal, maka konsekuensinya profit sharing tidak dapat dilaksanakan dan oleh karenanya dana tersebut juga tidak dapat dikelola untuk bisa menambah modal usaha;

Namun, saat ini proyek tersebut sudah berjalan dengan normal, tiba-tiba Partner saya ini mengembalikan bagian modal saya awal dari dana perusahaan dan memutus kerjasama secara sepihak.

Bagaimana menurut bapak apakah ini dapat dikategorikan penipuan?

Terimakasih

JAWABAN

Dijawab oleh:
Febry Indra Gunawan Sitorus, S.H.
Founder Yuris Muda Indonesia/Konsultan Hukum di Frans Girsang & Partners

Terimakasih atas pertanyaannya.

Bahwa pada prinsipnya perjanjian merupakan instrumen hukum yang tersedia dalam ranah hukum perdata. Namun dalam praktiknya, kompleks dan dinamisnya permasalahan hukum dalam ranah praktik membuat seolah tidak ada sekat yang tegas antara hukum pidana dan hukum perdata

Merujuk kepada fakta hukum diatas, bahwa terdapat kesepakatan berupa perjanjian kerjasama antara saudara (“Pak X”) dengan partner bisnisnya dimana dalam kesepakatannya Pak X dan partnernya akan melaksanakan suatu pekerjaan dengan cost and profit sharing. Namun, kenyataannya dalam perjalanan aktifitas bisnisnya partner tersebut tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, yakni untuk memasukkan/menyetor cost/dana/modal untuk melaksanakan proyek tersebut.

Pada poin ini, sesungguhnya telah terdapat pelanggaran hukum keperdataan (wanprestasi) yang dilakukan oleh partner tersebut karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, yang lengkapnya berbunyi:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

Sederhananya seseorang dapat dinyatakan wanprestasi jika:

  1. Ada perjanjian (baik tertulis maupun tidak tertulis) oleh para pihak;
  2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
  3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Perbuatan Partner Pak X yang tidak menyetorkan dana sebesar 70% tersebut merupakan bentuk wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang disepakati.

Bahwa selanjutnya terdapat fakta bahwa partner Pak X menggunakan dana yang disetorkan oleh Pak X untuk keperluan pribadinya (diluar perjanjian), yakni penggunaan dana untuk membayar utangnya yang timbul diluar dan sebelum perjanjian antara Pak X dengan Partner dilaksanakan, tanpa sepengetahuan/persetujuan Pak X. Disamping itu juga uang tersebut digunakan untuk membeli alat berat untuk dan atas nama yang bersangkutan tanpa ada persetujuan dari Pak X.

Pada poin ini sejatinya telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.

Lengkapnya Pasal 374 KUHP mengatur bahwa:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Bahwa perlu diketahui, Pasal 374 KUHPidana merupakan tindak pidana dengan pemberatan, yakni tindak pidana pengembangan dari tindak pidana pokok yakni penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.

Maka untuk melihat apakah terpenuhi unsur-unsur Pasal 374 KUHPidana (Penggelapan Dalam Hubungan Kerja), maka terlebih dahulu harus diuraikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHPidana.

Pasal 372 KUHPidana mengatur bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,—”

Unsur-unsur Pasal 372 KUHP adalah:

  • Barangsiapa, artinya addresat pasal ini adalah setiap orang. Dengan kata lain, unsur ini mengharuskan ada pelaku. Di sini harus dilihat apakah Partner Pak X adalah orang yang mampu bertindak/cakap hukum. Berhubung tidak ada fakta yang menerangkan bahwa Partner tersebut tidak cakap hukum, maka dapat disimpulkan bahwa partner tersebut dapat bertindak atau cakap menurut hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi perlu diingat bahwa KUHPidana menganut asas “sociates delinquere non potest” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun dalam kasus ini, jika yang melakukan adalah badan hukum/badan usaha maka pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban.
  • Dengan Sengaja, artinya mensyaratkan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan (dolus intent opzet). Dalam kasus ini, jelas terlihat unsur menghendaki dan mengetahui karena Partner Pak X menggunakannya untuk keperluan diluar apa yang diperjanjikan.
  • Memiliki barang, artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb. Barang disini memilki makna yang luas bukan terbatas hanya kepada barang secara hakiki, namun juga termasuk uang, dll.
  • Diperoleh bukan dengan kejahatan, artinya perolehan barang yang ada pada penguasaan pelaku bukan dengan kejahatan/melawan hukum. Seperti contoh misalnya : perjanjian, peminjaman, penitipan, dll. Dalam kasus ini jelas bahwa dikuasainya uang oleh Partner Pak X bukan karena kejahatan namun karena adanya perjanjian/kesepakatan. Oleh karena itu, unsur ini sudah terpenuhi.

Bahwa oleh karena perbuatan dari Partner Pak X dibuat dalam perjanjian/hubungan kerja maka sesungguhnya sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 374 KUHPidana (Penggelapan dalam Hubungan Kerja), dengan uraian sebagai berikut:

  • Ada Penggelapan (Pasal 372 KUHPidana), telah diuraikan pada angka 4 diatas.
  • Penguasaan terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, dalam hal ini penguasaan uang yang dikuasai oleh Partner Pak X adalah karena uang tersebut karena kesepakatan perjanjian penyelesaian suatu proyek.

Bahwa selanjutnya, terdapat fakta bahwa setelah proyek berjalan dengan normal Partner Pak X memutus kerjasama dengan Pak X secara sepihak. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa terdapat dugaan perbuatan melawan hukum, karena adanya pengakhiran kerjasama secara sepihak. Pada prinsipnya dalam hukum perdata, pengakhiran kerjasama harus dengan kesepakatan para pihak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang mengatur bahwa:

”Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018, menyatakan:

“Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum”.

Atas perbuatan melawan hukum tersebut, seseorang dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum untuk meminta ganti rugi atas tindakan salah satu pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHperdata yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Oleh karena itu, in casu Pak X dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pengadilan negeri domisili Partner Pak X tinggal.

Demikian jawaban kami, semoga dapat memberikan titik terang. Terimakasih

Jika ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut silahkan hubungi kami di 081260667127