Oleh: Rendy Airlangga

Pendahuluan

Korporasi merupakan organisasi yang memiliki peran sangat strategis dalam membawa sebuah perubahan serta pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum maka dalam artian subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh hak serta kewajibannya. Dalam penjelasan dasarnya yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum adalah manusia/orang atau persoon. Manusia merupakan pembawa hak (subjek) serta mempunyai hak-hak maupun kewajiban-kewajiban untuk melakukan sebuah tindakan hukum. Selain manusia sebagai pribadi yang membawa hak, terdapat pula badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum mendapatkan status “persoon” yang memiliki hak serta kewajiban sama halnya dengan manusia yang disebut dengan “Badan Hukum”.

Sehingga dengan demikian, terdapat dua jenis orang/persoon sebagai subjek hukum, yakni naturlijk persoon adalah mens persoon, yang dikatakan sebagai orang atau manusia pribadi, serta kemudian rechtpersoon yang berbentuk badan hukum, misalnya PT. (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum, dalam perkembangannya yang menjadi subjek hukum bukan hanya manusia, melainkan juga badan hukum atau (legal persoon). Jadi badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, dapat menuntut atau dapat dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan.

Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Kejahatan korporasi kelihatannya suadh menjadi keburukan bagi masyarakat modern, di setiap harinya di berbagai media memberitakan tentang manipulasi keuangan, penipuan akutansi penipuan makanan, kartel, penyuapan, tumpahan limbah beracun dan bahaya lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan, perdagangan orang dalam (insider trading), pelanggaran privasi, diskriminasi, kekerasan oleh perusahaan, serta baru-baru ini mengenai manipulasi perangkat lunak. Dewasa ini kejahatan korporasi telah melampaui tingkat pengaruh buruk kejahatan individual.

Pada mulanya kejahatan korporasi ini belum tersentuh oleh hukum, dikarenakan dalam hukum pidana dikenal doktrin “hanya manusia saja yang dapat melakukan tindak pidana” oleh karena itu hanya manusia alami yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Doktrin societas delinquere non potest, pertama kali dicetuskan oleh Paus Innocent IV (memerintah Vatikan tahun 1243-1254). Pengadilan pada abad ke 17 serta para pemikir hukum kala itu mengkaji tentang tanggung jawab korporasi dengan berfokus pada teori-teori kepribadian perusahaan, tidak ada upaya melakukan pendekatan lebih pragmatis sampai abad ke 20. Pengadilan Inggris kemudian menggunakan Identification theory dan dengan doktrin ini perusahaan hanya bertanggungjawab untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari “pengendali pikiran dan keinginan” perusahaan atau setidaknya pihak yang memiliki wewenang melakukan perbuatan atas nama perusahaan, dengan demikian korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi serta Pengurus Korporasi

Dalam sistem ini masih mengakui bahwasanya pengurus korporasi yang bertindak sebagai pembuat maka pengurus korporasi juga yang bertanggungjawab oleh karena itu pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu, dalam sistem ini dinilai tidak adil karena hanya pengurusnya saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Yang kedua korporasi sebagai pelaku dan pengurus bertanggungjawab, dalam sistem ini pertanggungjawabannya masih dibebankan kepada pengurus, kemudian sistem yang ketiga adalah korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab, dalam sistem ini korporasi sebagai subjek hukum telah dianggap dapat melakukan perbuatan pidana dan karena itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun menurut pendapat saya tidak bisa ketika hanya saja korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena apabila korporasi saja yang dimintakan pertanggungjawaban pidana maka pengurus korporasi akan dengan mudah berlindung dibalik korporasi.

Maka yang paling tepat seperti yang dinyatakan oleh Sutan Remy Sjahdeni adalah Pengurus dan Korporasi sebagai yang bertanggungjawab. Dalam artian bahwa ketika sebuah kejahatan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat bahkan lingkungan hidup, maka pertanggungjawaban pidana dalam konteks tersebut terletak pada pengurus dan korporasi sebagai pelaku kedua yang bertanggungjawab, yakni hukuman pidana penjara serta pidana denda, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Referensi

Dr. Ari Yusuf Amir, SH.,M.H., Doktrin-doktrin Pidana Korporasi. Jogjakarta, Penerbit:Arruz Media

James Gobert, “Squaring the circle, the relationship between Individual and Organizational Fault”, dalam James Gobert and Ana-Maria Pascal (editors) European Developments in Corporate Criminal Liability (Routledge: Oxxon, 2011)

 

AI

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Rendy Airlangga, Mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Yuris Muda Indonesia.