Aksi Demo Pemuda Pancasila / Tempoco

Yuris Muda Indonesia – Lima anggota Pemuda Pancasila kembali ditetapkan sebagai tersangka terkait pengeroyokan terhadap seorang anggota polisi dalam aksi demo yang berujung ricuh di depan Gedung DPR beberapa waktu lalu.

“Kita tetapkan tentu sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan saat ini ada 5 orang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan dalam konferensi pers, Selasa (30/11).

Penambahan jumlah tersangka ini berdasarkan hasil pendalaman rekaman CCTV di lokasi dan keterangan saksi. Dengan demikian, total ada enam tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap anggota polisi ini.

Seperti yang diketahui bawa Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karosekali menjadi korban pengeroyokan saat bertugas mengamankan aksi demo tersebut.

Lima anggota PP yang ditetapkan sebagai tersangka ini memiliki peran berbeda. Tersangka AS berperan mengejar, menarik serta memukul korban dengan tangan kosong.

Lalu, tersangka WH berperan memprovokasi, mengejar, dan memukul korban. Kemudian, tersangka DH memiliki peran mengejar, memukul, dan menendang korban.

Selanjutnya, tersangka ACH berperan memukul korban dengan menggunakan kayu. Terakhir, tersangka MBK berperan mengejar, menarik, dan memukul korban dengan tangan kosong.

Dari tangan para tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Antara lain, seragam ormas PP, handphone, KTP, hingga sebilah bambu.

“Ini seragam ini dimiliki oleh semua tersangka jadi tersangka ini adalah anggota ormas Pemuda Pancasila,” tutur Zulpan.

Kelima tersangka inipun telah ditahan. Mereka dikenakan Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 212 KUHP dan atau pasal 216 KUHP dan atau pasal 218 KUHP. Pasal- Pasal tersebut mengatur sebagai berikut:

Pasal 170 KUHP

(1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (K.U.H.P. 336).

(2) Tersalah dihukum :

1e. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka ; (K.U.H.P. 406 s, 412).

2e. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh ; (K.U.H.P. 90).

3e. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak berlaku. (K.U.H.P. 336).

Pasal 212 KUHP

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (K.U.H.P. 89, 92, 146 s, 213 s, 335 s, 459 s, 525)

Pasal 216 KUHP

(1) Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan, yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawas-awasi pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, demikian juga barangsiapa dengan sengaja mencegah; merintangi atau menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri itu, dalam menjalankan sesuatu peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda setinggi-tingginya Rp. 9.000,– (K.U.H.P. 92).

(2) Yang disamakan dengan pegawai negeri yang dimaksudkan dalam bahagian pertama dari ayat diatas inim ialah segala orang yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan sesuatu pekerjaan umum. (K.U.H.P. 92).

(3) Jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lalu 2 tahun sejak tetap keputusan hukuman tersalah yang dahulu lantaran kejahatan yang serupa itu juga, maka hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya. (K.U.H.P. 92, 218, 221, 511).

Pasal 218 KUHP

Barangsiapa pada waktu orang-orang berkerumunan dengan sengaja tidak pergi dengan segera sesudah diperintahkan tiga kali oleh atau atas nama kekuasaan yang berhak, dihukum karena turut campur berkelompok-kelompok, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9000,– (K.U.H.P. 214).

Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga telah menetapkan 16 anggota PP sebagai tersangka terkait aksi demo berujung kericuhan di depan Gedung DPR.

Mereka dijerat dengan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena kedapatan membawa senjata tajam dalam aksi demo tersebut.

Sumber: