Oleh: Adam Ilyas – Direktur Ekselutif Yuris Muda Indonesia

Exclusionary Rules adalah istilah yang dikenal dalam hukum Amerika yang bermula dari doktrin “Fruit from the poisonous tree” yang memiliki makna bahwa alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah tidak dapat digunakan.

Prinsip Exclusionary Rules sebenarnya ada dan berlaku sejak tahun 1914 pada kasus weeks vs. united states akan tetapi penggunaan istilah Exclusionary Rules mulai dikenal ketika disebut pada kasus Mapp Vs Ohio pada tahun 1961. Berdasarkan perkara Mapp Vs Ohio, istilah Exclusionary Rules mengandung 4 (empat) pelanggaran, yakni: 1). Kesaksian yang didapat secara melawan hukum; 2). Kesaksian yang didapatkan dengan melanggar Amandemen Ke-5 dan Ke-6 yang berkaitan dengan prinsip Non-Self Incrimination; 3). Penggeledahan dan penyitaan yang bertentangan dengan Amandemen Ke-4 yang berkaitan dengan perlindungan atas hak milik pribadi; dan 4). Bukti lainnya yang didapat secara melawan hukum yang penggunaannya dapat melanggar prinsip Due Process of Law.

Terdapat dua pendekatan terkait legitimasi Exclusionary Rules ini, yakni yang pertama adalah pendekatan normatif, dan kedua adalah pendekatan faktual. Pendekatan normatif memfokuskan pada larangan penegak hukum untuk menggunakan alat bukti yang diperoleh dari cara melawan hukum, sedangkan pendekatan faktual memfokuskan pada pengertian bahwa mengenyampingkan bukti yang diperoleh secara ilegal dapat memberikan deterrence effect kepada penegak hukum . Pemahaman ini berpegangan pada adagium “lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah”, dipertegas dengan pernyataan Supreme Court yang menyatakan bahwa pemerintah (dalam hal ini aparat kepolisian) tidak diizinkan mendapat keuntungan dari kesalahannya sendiri.

Dalam sistem peradilan, keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim. Bahwa dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan vonis, selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti lain yang dianggap dapat mendukung jalannya proses persidangan terutama dalam perkara pidana. Dalam sistem hukum Indonesia alat bukti dan barang bukti merupakan dua hal yang berbeda.

Terminologi barang bukti yang tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebabkan timbul kekosongan hukum yang dapat mempersulit proses pemeriksaan dan pembuktian atau seringkali tidak memberikan kepastian hukum bagi tersangka/terdakwa karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai “barang bukti yang sah”. Namun demikian, dapat didefinisikan bahwa barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Mengenai kekuatan pembuktian, barang bukti tidak memiliki kekuatan pembuktian, kecuali kemudian dapat diidentifikasi oleh alat bukti. Sebagai contoh, pistol yang digunakan untuk membunuh akan memiliki kekuatan pembuktian jika diakui oleh keterangan terdakwa. Jadi, barang bukti itu tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diberikan keterangan oleh saksi.

Dapat dikatakan bahwa barang bukti merupakan bukti yang berbicara kepada dirinya sendiri, dan membuktikan alat bukti untuk membuatnya berbicara. Meskipun dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak menyebut prinsip Exclusionary Rules secara eksplisit, namun dapat dimaknai dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana prinsip Exclusionary Rules ini tertuang, yakni yang menyatakan: “Alat Bukti yang sah ialah:

a. Keterangan saksi:
b. Surat;
c. Petunjuk;
d. Keterangan Terdakwa.”

Adanya frasa “alat bukti yang sah” mengartikan makna bahwa setiap alat bukti sebagaimana diatur di pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah harus alat bukti yang sah baik cara memperolehnya maupun jenis alat buktinya. Dengan telah jelasnya aturan mengenai prinsip Exclusionary Rules di Indonesia seharusnya penegak hukum mengartikan frasa “alat bukti yang sah” berarti alat bukti yang tidak sah harus dikesampingkan.

Oleh karena itu telah diketahui maksud dari pembuat Undang-Undang untuk memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa untuk tidak diadili dengan alat bukti yang tidak sah. Hal tersebut juga terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No.1531 K/Pid.Sus/2010 yang menyatakan: “Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat UU tidak membenarkan cara – cara penangan seperti dalam perkara a quo, karena pembuat undang – undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka.

Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dsb..” Namun, pada praktiknya masih banyak sekali penerapan “alat bukti yang sah” ini justru dikesampingkan dan dibenturkan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Asas ini mengartikan bahwa peradilan cepat sangat diperlukan sebelum ada keputusan hakim dan hal tersebut seharusnya tidak boleh lepas dari perwujudan Hak Asasi Manusia.

Dianggap sebagai pertentangan dengan asas tersebut karena apabila bukti/alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali maka akan menghambat proses peradilan. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa di Indonesia suatu bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah tidak serta merta membuat bukti tersebut tidak dapat diajukan, hanya “derajat” pembuktiannya saja menjadi berkurang. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa antara Dass Sollen dengan Das Sein tidak berjalan selaras atau bahkan bertentangan.

Kesimpulan

Prinsip exclusionary rules merupakan praktik yang secara umum ditemui baik di negara yang menganut sistem hukum Common Law maupun Civil Law. Dalam hukum acara pidana di Indonesia belum ada ketentuan secara tegas terkait dengan exclusionary rules jika ditemukan bukti yang diperoleh secara tidak sah. Keberadaan prinsip exclusionary rules merupakan tafsir dari frasa “alat bukti yang sah” dalam Pasal 184 KUHAP bahwa frasa “sah” tidak hanya jenis dari alat bukti tapi juga secara perolehan. Walaupun tidak ada ketentuan secara explisit namun prinsip exclusionary rules sudah pernah diterapkan oleh hakim di Indonesia, salah satu contohnya adalah dalam putusan MA No.1531 K/Pid.Sus/2010.

Putusan tersebut dapat digunakan sebagai landasan pertimbangan hakim untuk menerapkan prinsip exclusionary rules tapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi hakim lainnya. Oleh karena itu, pengaturan prinsip exclusionary rules dalam hukum acara pidana Indonesia merupakan sebuah kebutuhan yang tidak terhindarkan lagi. Perubahan KUHAP merupakan momentum penting untuk mengatur prinsip exclusionary rules dalam RUU HAP. Pada dasarnya RUU HAP telah mencoba mengakomodir pengaturan tentang exclusionary rules, namun pengaturan tersebut masih bersifat sederhana. Pengaturan exclusionary rules harus memuat unsur pihak yang menguji dan mengesahkan alat bukti serta tindakan selanjutnya jika exclusionary rules dipraktikkan terhadap bukti tersebut.

Sumber:

  • Ilyas, Adam. “PRAKTIK PENERAPAN EXCLUSIONARY RULES DI INDONESIA.” Masalah-Masalah Hukum 50.1: 49-59.
  • Latifah, Marfuatul. “Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana?(Should We Regulate Exclusionary Rule Principle in the Criminal Procedural Bill?).” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 12.1 (2021): 101-122.