Ilustrasi/Indonesia Re

Makna Faraid

Kata faraid merupakan bentuk jamak dari kata faridah, yang berasal dari kata farada yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian kata faraid atau faridah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing.

Istilah dalam fikih mawaris

Ada beberapa istilah dalam fikih mawaris, yaitu:[i]

  1. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu disebut zawu al-arham,
  2. Muwaris, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki atau karena melalui putusan pengadilan, seperti orang yang hilang (al-mafqud) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya,
  3. al-irs, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang serta melaksanakan wasiat,
  4. Warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris,
  5. Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Hukum Waris Sebelum Islam

Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang corak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan merampas jarahan. Sebagian dari mereka bermata pencaharian dagang. Ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan. Karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan pisik lalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum warisan yang diperlakukannya.

Menurut masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berpisik kuat dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku sangat diutamakan. Karena dari prestasi dan eksistensi suku itulah, martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. Konsekuensinya adalah anakanak baik laki-laki maupun perempuan tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Ketentuan semacam ini telah menjadi tradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat. Bahkan seperti diketahui, fenomena penguburan hidup-hidup terhadap anak perempuan, merupakan suatu fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi. Praktis perempuan mendapat perlakuan yang sangat deskriminatif. Mereka tidak bisa menghargai kaum perempuan, yang nantinya dalam perspektif al-Qur’an mempunyai kedudukan yang sederajat dengan laki-laki. Bagi mereka, kaum perempuan tidak ubahnya bagaikan barang, bisa diwariskan dan diperjual belikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan.[ii]

Adapun dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman sebelum Islam adalah:

  1. pertalian kerabat (al-qarabah),
  2. janji prasetia (al-hilf wa al-mu’aqadah),
  3. pengangkatan anak atau adopsi (al-tabanni).

Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah mereka yang laki-laki dan kuat pisiknya. Implikasinya adalah wanita dan anak-anak tidak mendapatkan bagian warisan. Janji prasetya dijadikan dasar pewarisan dalam masyarakat jahiliyah. Mereka melalui perjanjian ini sendi-sendi kekuatan dan martabat kesukuan dapat dipertahankan. Janji prasetya ini dapat dilakukan dua orang atau lebih. Pelaksanaannya seorang berikrar kepada orang lain untuk saling mewarisi, apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia. Tujuannya untuk kepentingan saling tolong-menolong, saling mendapatkan rasa aman.

Dalam tradisi masyarakat jahiliyah, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang lazim. Lebih dari itu, status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung. Caranya, seorang mengambil anak lakilaki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan dalam keluarga bapak angkatnya. Karena statusnya sama dengan anak kandung, maka menjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia. Implikasinya, hubungan kekeluargaannya dengan orang tua kandungnya terputus dan oleh karenanya ia tidak bisa mewarisi harta peninggalan ayah kandungnya.

Hukum Waris Islam

Perkembangan hukum kewarisan pada masa awal-awal Islam belum mengalami perubahan yang berarti, di dalamnya masih terdapat penambahanpenambahan yang lebih berkonotasi stategis untuk kepentingan dakwah atau bahkan politis. Tujuannya adalah untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya, kekuatan Islam pada waktu itu dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan ajaran-ajarannya, yang masih dalam dinamika pertumbuhan.[iii]

Oleh karena itu, dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada awal-awal Islam, selain meneruskan pada nilai-nilai lama, juga ditambahkan dasar-dasar baru sebagai berikut:

  1. pertalian kerabat (al-qarabah),
  2. janji prasetia (al-hilf wa al- mu’aqadah),
  3. pengangkatan anak atau adopsi (al-tabanni),
  4. hijrah dari Makkah ke Madinah, dan
  5. ikatan persaudaraan (al-muakhah) antara orang-orang Muhajirin (pendatang) dan orang-orang Ansor, yaitu orang-orang Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin dari Makkah di Madinah.

Pada proses selanjutnya al-Qur’an menghapus ketentuan-ketentuan hukum waris pada masa jahiliyah dan ketentuan yang berlaku pada masa-masa awal Islam, yaitu sebagai berikut.

  1. Penghapusan ketentuan bahwa penerima warisan adalah kerabat yang lakilaki dan dewasa saja, melalui firman Allah dalam QS. Al-Nisa’: 7 dan 127, yaitu bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anakanak, masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan;
  2. Penghapusan ikatan persaudaraan antara golongan Muhajirin dan Ansor sebagai dasar mewarisi. Dinyatakan dalam QS. Al-Ahzab: 6, “dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah sebagiannya adalah lebih berhak daripada sebagian yang lain di dalam kitab Allah daripada arang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kamu mau berbuat baik kepada saudarasaudaramu … “ (QS. Al-Ahzab:6).
  3. Penghapusan pengangkatan anak yang diperlakukan sebagai anak kandung sebagai dasar pewarisan. Dinyatakan dalam QS. Al-Ahzab: 4-5 dan 40. “Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anakangkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Sedangkan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui ayahnya (panggillah mereka sebagai memanggil) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula (orang yang dibawah pemeliharaanmu)….. “ (QS. Al-Ahzab: 4-5). Dan “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang-laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah rasulullah dan penutup nabi-nabi“. (QS. Al-Ahzab: 40).
  4. Selanjutnya banyak ayat al-Qur’an menegaskan secara definitif tentang ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan al-furud al-muqaddarah atau bagian yang telah ditentukan, dan bagian sisa (‘asabah), serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Di antara yang terpenting adalah dinyatakan dalam QS. An-Nisa’: 11 “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak (perempuan) itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi maha bijaksana. (QS. Al-Nisa’: 11). Dan dalam QS. Al-Nisa’: 12 dinyatakan: “ dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istrimuistrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat (dan) sesudah dibayar utangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan anak, tapi mempunyaiseorang saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) sesedah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benarbenar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun. (QS. AlNisa’ : 12).
  5. Di samping itu, as-Sunnah riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim, yang meyatakan: “Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Syarat Pembagian Waris

Adapun syarat pembagian warisan serta halangan untuk menerima warisan adalah sebagai berikut:

  1. Ada tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu:
    • pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (mati) hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (al-mafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya,
    • ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya,[iv]
    • benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau denga kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.
  2. Adanya berbagai sebab dan syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris, kecuali jika tidak terdapat salah satu penghalang sebagai berikut:
    • berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak waris harta orang muslim,
    • Hadits Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidakberhak mewaris atas peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana. Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:
      1. pembunuhan karena khilaf,
      2. pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
      3. pembunuhan yang dilakukan karena tugas, dan
      4. pembunuhan karena ‘uzur untuk membela diri.

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan secara umum, yaitu: (a) hubungan kekerabatan dan (b) hubungan perkawinan.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Nisa’: 7, “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak (bagian) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. Al-Nisa’: 7). Demikian juga dinyatakan dalam QS. Al- Anfal: 75, “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah”. (QS. al-Anfal: 75). Islam tidak membedakan status hukum seorang dalam pewarisan dari segi kekuatan pisiknya, tetapi semata-mata karena pertalian darah atau kekerabatan. Maka meskipun ahli waris masih berada dalam kandungan, jika dapat dinyatakan sebagai ahli waris, ia berhak menerima bagian.[v]

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya semata-mata pencatatan saja, tetapi ada sebagian pendapat yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sah perkawinannya. Hukum perkawinan Indonesia tampaknya memberi kelonggaran dalam hal ini. Artinya, yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukanlah ketentuan administrasi, akan tetapi ketentuan hukum agama. Tetapi harus diakui bahwa ketentuan administrasi ini. Merupakan suatu yang penting (urgent), karena dengan bukti-bukti pencatatan administratif inilah, suatu perkawinan mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal, bahwa dua orang telah melalukan perkawinan.[vi]

Adapun hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi kepada ahli waris, yaitu:

  1. Biaya perawatan jenazah (tajhiz al-janazah),
  2. Pelunasan utang (wafa’ al-duyun), dan
  3. Pelaksanaan wasiat (tanfiz al-wasaya).

 Adapun dasar hukum bahwa biaya perawatan jenazah hendaknya dilakukan secara wajar adalah firman Allah dalam QS. Al-Furqan: 67, “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya) tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, tetapi adalah (pembelanjaannya itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (QS. Al-Furqan: 67).

Pelunasan utang merupakan tanggungan yang harus dipenuhi bagi orang yang utang. Apabila seorang yang meninggal dunia ternyata meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan diambilkan dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.

Para ulama mengklasifikasikan utang pada dua macam, yaitu:

  1. utang pada sesama manusia, disebut dengan dain al-‘ibad,
  2. utang kepada Allah, disebut dengan dain Allah.

Dasar hukum tentang wajibnya pelunasan utang si mati didahulukan, dijelaskan dalam firman Allah SWT: “ … setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya …”. (QS. Al-Nisa’: 11).

Pelaksanaan wasiat. Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang berwasiat itu meninggal dunia. Apabila seorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli warisnya. Dasar hukum wasiat ini dinyatakan dalam firman Allah: “ diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu – bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf (ia adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. (QS. Al-Baqarah: 180).

Daftar Referensi

  • [i] Ahmad Rafiq, Fiqh Mawaris, Cet. Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 4 – 5.
  • [ii] Ibid., hal. 8
  • [iii] Ibid., hal. 14-15.
  • [iv] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Cet. 14, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 20.
  • [v] Ahmad Rafiq, Fiqh Mawaris, op. cit., hal. 44.
  • [vi] Ibid., hal. 45.